DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Advertisements

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Gedung Dharmais, Pengasih, Kulon Progo
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
ISMI ASTUTI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
STRUKTUR BELANJA DAERAH
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN Oleh : Bambang Wisnu Handoyo
PENGELOLAAN ASET DAERAH
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
SOSIALISASI PELAKSANAAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH
PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
BULETIN TEKNIS NO. 05 AKUNTANSI PENYUSUTAN
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Department of Business Adminstration Brawijaya University
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah
TIM Kekayaan dan Investasi (DPKKD)
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
TATA CARA PENGELOLAAN BMN DALAM RANGKA TERTIB ADMINITRASI,
TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
BULETIN TEKNIS NO. 05 AKUNTANSI PENYUSUTAN
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET BMD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
DATA BARANG MILIK DAERAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
PEJABAT PENGELOLA BMN.
Inspektorat Kabupaten Sleman
Disampaikan oleh : M. Erfin Fatoni,S.E., M. Acc
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)/ASET DI PEMKAB SLEMAN
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
Tata Kelola Keuangan Sekolah
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
Doden FE Untag Banyuwangi
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
REGULASI KEUANGAN NEGARA
Transcript presentasi:

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

Dasar hukum UU NO. 1 THN 2004 PP NO 6 TH 2006 jo PP NO 38 TH 2008 PSL 69 AYAT (6) KETENTUAN MENGENAI PEDOMAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN BRG MLK NEG/DRH DIATUR DENGAN PP UU NO. 1 THN 2004 PSL 74 AYAT (1) MENTERI KEUANGN MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BRG MLK NEG AYAT (2) KEBIJAKAN TEKNIS AYAT (3) MENDAGRI MENETAPKAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BRG MLK DRH PP NO 6 TH 2006 jo PP NO 38 TH 2008 PERMENDAGRI NO 17 THN 2007 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BRG MLK DAERAH

BARANG MILIK DAERAH Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau perolehan lainnya yang sah.

HIBAH, SUMBANGAN DAN SEJENIS HASIL PELAKSANAAN KONTRAK/PERJANJIAN PEROLEHAN LAIN YANG SAH SESUAI PER UU PUTUSAN PENGADILAN KEPASTIAN HKM TETAP

Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah Fungsional sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepastian hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Transparansi thdp hak masyarakat dlm memperoleh informasi Efisiensi sesuai standar kebutuhan utk menyelenggarakan tupoksi secara optimal Akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan Kepastian Nilai diperoleh jumlah dan nilai yang pasti (Neraca) Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah

SIKLUS PENGELOLAAN BARANG DAERAH (PERMENDAGRI NO.17 THN.2007) STD SARANA &PRASR. PERKANTRN STD HARGA PENERIMAAN, PENYIMPANAN & PENYALURAN PENGGUNAAN PENATAUSAHAAN PENGADAAN PEMANFAATAN PERENCANAAN KEB. DAN PENGANGGARAN PENGAMANAN & PEMELIHARAAN PENGELOLAAN PENILAIAN PENUNTUTAN GANTI RUGI PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN PEMINDAH TANGANAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN

PELAPORAN BARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH 1. SETIAP UNIT KERJA MENYAMPAIKAN LAPORAN BARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH YANG DIKUASAINYA KEPADA UNIT ORGANISASI BARANG MILIK/ KEKAYAAN DAERAH ATASANNYA. 2. LAPORAN BARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH DIBUAT DAN DIKIRIMKAN SECARA BERKALA : a. SETIAP 6 BULAN : Laporan Mutasi Barang Semesteran b. SETIAP TAHUN : Laporan Tahunan

PENGELOMPOKAN BARANG MILIK/KEKAYAAN DAERAH Alat Berat Alat Angkutan Alat Bengkel TANAH Alat Komputer Alat Pertanian PERALATAN DAN MESIN Alat Laboratorium Alat Kedokteran ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN ASET TETAP LAINNYA Alat Kantor JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN Alat Lainnya Barang Bercorak Kebudayaan dan Kesenian Buku Perpustakaan Persenjataan

TEMUAN BPK RI PERWAKILAN JATENG ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2012 TERKAIT ASET DAERAH PENGELOLAAN ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TIDAK DILAKSANAKAN SECARA MEMADAI SALDO ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2012 SEBESAR Rp. 14.237.264.238,00 TIDAK DAPAT DIYAKINI KEWAJARANNYA

“PENGELOLAAN ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TIDAK DILAKSANAKAN SECARA MEMADAI” ALASAN? Total Aset Tetap Dinas Pendidikan Kab. Brebes sebesar Rp. 423.160.689.509,00 tidak dapat diyakini kewajarannya; Pencatatan dan Pelaporan Aset Barang Milik Daerah tidak memadai dan tidak valid termasuk belum tercatat dan terlaporkannya aset yang berasal dari dana BOS, dana Block Grant APBN/APBD I maupun dana Komite; Pengurus Barang masing-masing Unit Kerja tidak melaksanakan tupoksi penatausahaan barang milik daerah dengan baik.

“SALDO ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2012 SEBESAR Rp. 14. 237. 264 “SALDO ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2012 SEBESAR Rp. 14.237.264.238,00 TIDAK DAPAT DIYAKINI KEWAJARANNYA” ALASAN? Saldo tersebut merupakan Realisasi Belanja Modal atas Pelaksanaan BOS TA 2011 yang belum terinci/terkategorikan jenis aset tetap; Pengurus Barang masing-masing Unit Kerja (SD/SMP Negeri) belum mencatat dan melaporkan aset BOS dalam Laporan Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Barang (KIB).

FOLLOW UP.... Mengadakan Bintek dan Pembinaan terkait Pengelolaan Aset Daerah pada Seluruh Satuan/Unit Kerja dengan sasaran para Bendahara dan Pengurus Barang; Pengadaan software aplikasi Sistem Manajemen Aset/Barang Milik Daerah sesuai dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007; Melakukan entry data Barang/Aset Tetap ke dalam aplikasi tersebut; Mengadakan pembenahan dan maintenance data Barang/Aset Tetap secara bertahap; Melakukan validasi atas Laporan Inventaris Barang dan Kartu Inventaris Barang (KIB).

KEGIATAN BERKESINAMBUNGAN KUNCI ADA KOMITMEN PERLU KONSISTEN PROGRAM DAN PENDANAAN KEGIATAN BERKESINAMBUNGAN

HARAPAN! SEMOGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES PADA TAHUN ANGGARAN 2013 MEMPEROLEH OPINI BPK RI : “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” AMIEN........