Peran Literasi Media Sosial dalam Pemilu 2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN PEMILU 2014 YANG DEMOKRATIS
Advertisements

Materi Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Pungutan OJK
VARIAN SUARA SAH pada Revisi Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
POTENSI KERAWANAN PEMILU
Peran dan Posisi Media Penyiaran dalam Politik di Indonesia Ezki Suyanto Yogyakarta, 18 September 2012.
PENYELENGGARAAN P E M I L U 2014 Perludem. AKTORSISTEMHUKUMMANAJEMEN.
BADAN LEGISLASI DPR-RI TAHUN LATAR BELAKANG PERUBAHAN  Program Prolegnas Prioritas tahun 2010  Penyempurnaan Lesgislasi RUU Paket Politik  Peningkatan.
SOSIALISASI PEMILU 2009 KPU Kabupaten Sragen. SUBSTANSI KAMPANYE Dasar Hukum: UU 10 /2008 PEMILU -Kampanye Pasal 76 – 140 UU 10/2008 -Peraturan KPU No.19/2008.
PENGELOLAAN KEHUMASAN DI DPR RI (oleh: Sekretaris Jenderal DPR RI)
BEM Se-UNS Kawal Pemilu 2014 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta Kabinet Pertanian Mandiri.
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHUN (Berdasarkan UU No
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
DARI KONSTITUEN KE KONSUMEN: MEMAHAMI STRATEGI KOMUNIKASI PARTAI POLITIK DI LAYAR KACA Jagongan Media Rakyat Yogyakarta, 24 Oktober 2014.
Kerja Pemantauan Media yang terkait langsung dengan regulasi Pembelajaran dari Program Pemantauan Belanja Iklan Capres 2014.
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
BAWASLU DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
@rumahpemilu Rumah Pemilu. Bad News ≠ Negative News “Memberitakan dengan Baik Pemilu yang Dinilai Buruk.” (rumahpemilu.org)
Fungsi Media Massa Bagi Organisasi
Pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014
PEMINDAHAN HAK DENGAN INBRENG
PELAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PARTAI POLITIK 2014
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Kesiapan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu 2014
Oleh Juri Ardiantoro Komisi Pemilihan Umum RI
MENGAPA TELEVISI KOMUNITAS DIBUTUHKAN? Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007 Imam Prakoso COMBINE Resource Institution Desember, 2007.
MEKANISME KERJA DAN PELAPORAN RELAWAN KELOMPOK KERJA NASIONAL (POKJANAS) GERAKAN SEJUTA RELAWAN PENGAWAS PEMILU 2014.
Media Massa dan Demokrasi Amerika Rofiq Eko Syahri | Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012)
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
TAHAPAN PEMILU, Pendaftaran & VERIFIKASI Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi & DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 IDA BUDHIATI, S.H.,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
STRATEGI PENGAWASAN PEMILU
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. Oleh : ENDANG.
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
BAB 3 PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
Week 9: Political Economy of Mass Media Week 9: Political Economy of Mass Media By Drs. Rendro D. Soehoed, MSi. Institut Bisnis & Informatika Indonesia.
Rekayasa Sistem Pemilu untuk Penguatan Demokrasi Indonesia
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
Pilkada serentak: Peluang dan tantangan
KPU DKI JAKARTA PARTISIPASI LEMBAGA SURVEI/ PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PILKADA DKI JAKARTA
Manajemen Strategi Pemenangan Pemilu
Lanjut….
UJI PUBLIK PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA LEGISLATIF
Tugas dan kewenangan KPU Provinsi dPerwakilan alam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan.
LATIHAN DAN TUGAS AKHIR PRA-UTS
Peran KPU Dalam Upaya Meningkatkan Keterwakilan Perempuan
Potensi Masalah Tahapan Kampanye Pemilihan 2017
Dr. FERRY KURNIA RIZKIYANSYAH, S.IP., M.Si
MEDIA RELATIONS (media relations dan media massa) pertemuan ke-3
Mengkritisi UU Penyiaran
Iklan Politik dan Kegagalan Partai Politik disampaikan dalam Diskusi Buku “Media dan Komunikasi Politik” di Universitas Mercu Buana –Jl. Menteng Raya.
Mahasiswa dan Pemilihan umum
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU DPR, DPD, DAN DPRD 2014
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2014
PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN.
PARTISIPASI MASYARAKAT & HAK WARGA NEGARA DALAM PEMILU
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2019 PANWASCAM SUT SETI.
TATA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PENGAWASAN PRA MASA KAMPANYE PEMILU 2019
MATERI KELEMBAGAAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RELAWAN DEMOKRASI KPU KABUPATEN CIANJUR KPU Kabupaten Cianjur | Jl. Taifur Yusuf No. 35 Bojongherang Telp./Fax.
Jurnalistik dan Pers Selain komunikasi, istilah jurnalistik juga memiliki kaitan erat dengan istilah pers. Bahkan, jurnalistik sering diidentikkan dengan.
Transcript presentasi:

Peran Literasi Media Sosial dalam Pemilu 2014 Kamis, 19 Desember 2013 Universitas Bunda Mulia Diah Setiawaty Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) www.perludem.or.id, www.rumahpemilu.org @twitter:@perludem/@rumahpemilu FB:Perludem|Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi FB: rumahpemilu.org/ diah.perludem@gmail.com

Literasi Media Penjelasan Pasar 52 ayat (2) UU Penyiaran, literasi media adalah  kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat. Inti dari literasi media adalah pemberdayaan masyarakat untuk kritis atas tayangan media, terutama televisi (mengingat besarnya pengaruh TV). Satu aspek penting literasi media adalah cara pandang khalayak terhadap media massa. Dalam kenyataan sehari-hari, masyarakat sering kali lebih percaya apa yang disajikan televisi dari kenyataan sebenarnya (cultivation theory). Masyarakat tanpa sikap kritis menerima seolah-olah apa yang disajikan televisi terjadi senyatanya atau seperti itu di sekitarnya.

Pola Konsumsi Media di Indonesia televisi (94 %) mobile phone (60 %) internet (29 %) radio (25 %) surat kabar (13 %) film (13 persen) tabloid (7 persen) dan majalah (6 persen). Sumber: AGB Nielsen Media Research , 2012

Pola Konsumsi Media di Indonesia televisi (94 %) mobile phone (60 %) internet (29 %) radio (25 %) surat kabar (13 %) film (13 persen) tabloid (7 persen) dan majalah (6 persen). Sumber: AGB Nielsen Media Research , 2012

BERBAGAI PERSOALAN Bad News is a Good News (Membuat orang Apatis terhadap Pemilu) Perilaku Oligarki (Penguasa Partai Politik menguasai media) menjadikan media alat kampanye Industri Tivi tidak mau diatur Media massa Indonesia bukan menjalankan peran merefleksikan realitas tetapi merepresentasikan realitas. Media di Indonesia dengan mudah menjadi alat kepentingan kekuasaan untuk merumuskan realitas politik, kultural dan sosial Indonesia seperti yang dipikirkan pihak yang berkuasa dan bukan seperti yang dialami rakyat banyak ~Krisna Sen & David T Hill

Bad News is A Good News

Perilaku Oligarki

Perilaku Oligarki Stasiun TV Pemerintah? TVRI kerap menjadi corong beberapa partai politik Demokrat, PAN, dan Golkar pernah memakai TVRI untuk menyiarkan acara internal partai dengan durasi yang tak wajar. TY, anggota Komisi 1 DPR yang mengurusi bidang penyiaran, justru berjoged dan bernyanyi memuja ARB dalam sebuah tayangan di TVRI

Perilaku Oligarki No Democracy without Free Press ~Henry Gunward

Dasar Hukum UU Nomor 8 Tahun 2012 (Pasal 83 ayat 2) tentang Pemilihan Umum, KPI adalah pengawas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu. Undang-undang yang sama mengatur bahwa iklan kampanye hanya bisa ditayangkan pada Maret tahun depan, atau tiga pekan sebelum hari pemungutan suara UU Penyiaran No. 32 yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan sektarian. Pedoman Perilaku dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) juga sudah mengatur pentingnya independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran. Lebih jauh, Pasal 22 Pedoman Perilaku Penyiaran menegaskan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

Dasar Hukum PKPU (Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013. tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Legislatitf) sudah mengatur, kampanye dalam bentuk rapat umum dan kampanye melalui media masa cetak, online, dan elktronik. Hanya bisa dilakukan 21 hari sebelum dimulainya masa tenang PKPU No.15 Tahun 2013 Pasal 45 1 dan 2 menyebutkan bahwa: Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak, on-line dan elektronik. (2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyiaran atau pers.

Source : facebook internal data 2013, www. factbrowser. com, www Source : facebook internal data 2013, www.factbrowser.com, www.semiocast.com, www.socialbakers.com, www.quintly.com & www.socialmemos.com

20 KOTA PENGGUNA TWITTER TERBANYAK DI DUNIA

Data Facebook Pengguna Facebook di Indonesia 47,165 juta Terbesar no. 4 dunia

Data Pengguna Facebook

Peran Literasi Sosial Media Dalam Pemilu 2013 Politics and Policy Watch dog People CSO Election Observer Campaign Party Candidates Socialization Election Stakeholder (KPU, Bawaslu, DKPP) NGO Political Education Election Stakeholder Academician

Peran Literasi Sosial Media Dalam Pemilu 2013 Pemilih  Mengecek DPT, mengetahui latar belakang caleg (contoh: via www.dct.kpu.org, www.rumahpemilu.org, www.ayovote.com, wwww.celupkelingking.com, pemilu API Caleg Kampanye dan Sosialisasi (Fb, Twitter, dll) Penyelenggara & Pegiat Pemilu: Sosialisasi (contoh: www.kpu.org, www.dct.kpu.org) Lembaga Pemantau: Melakukan Pemantauan (contoh: matamassa.org)

Sosial Media dan Jurnalis 76 persen menggunakannya sebagai sarana memantau informasi 46 persen sebagai sumber ide berita 36 persen sebagai sarana monitoring/evaluasi 31 persen sebagai sumber mencari sumber 24 persen sebagai bahan berita dan 16 persen sebagai sarana verifikasi. Sumber: Survei Penggunaan Konten Media Sosial Oleh Jurnalis yang dilakukan Dewan Pers.

Social Media as Campaign Strategy

Voter Education and Socialization via Social Media

Penggunaan IT, Social Media dan Pemilih Cerdas Pastikan kamu terdaftar (critical) Saat ini tahapan sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) http://data.kpu.go.id/dpt.php

Penggunaan IT, Social Media dan Pemilih Cerdas 2. Critical: Kenali Siapa Calon &Kenali Visi Misinya. Telusuri rekam jejak calon dan partainya (Critical) Cek di dct.kpu.go.id

Tips Menjadi Pemilih Cerdas 4. Aktif mencari dan menyebarluaskan informasi via Social, media (Communicative-Community)

Tips Menjadi Pemilih Cerdas 5. Gunakan hak pilihmu. Suarakan Suaramu! 6 Jangan Pilih dan Terima Politik Uang (Change-Community) 7. Awasi kinerja calon setelah mereka terpilih (Community).

JIKA INGIN PEMIMPIN YANG BERPIHAK KEPADA KITA HARUS IKUT MENENTUKAN! KESIMPULAN JIKA INGIN PEMIMPIN YANG BERPIHAK KEPADA KEPENTINGAN RAKYAT KITA HARUS IKUT MENENTUKAN! SUARAKAN SUARAMU!