Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – selected

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
PENGAWASAN PEMILU & PERAN MAHASISWA
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
STANDAR 2.
Program Bantuan Sosial
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
1 MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION STUDY - LGCS Justice for the Poor Program, World Bank June, 2007.
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
REFORMASI BIROKRASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI Jogyakarta, 9 Desember 2014 Agus Sunaryanto Deputi Coordinator ICW.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
GOOD GOVERNANCE.
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
DEMOKRASI LOKAL MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
SEMARANG, 25 MARET 2010 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO SEMARANG Local Media Roadshow Harian Seputar Indonesia.
Keterbukaan Informasi Publik
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
Advokasi Kebijakan Publik
TRANSFORMASI FORUM KOMUNIKASI PEMERHATI RRI MENJADI DEWAN KHALAYAK
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
MATA KULIAH DINAMIKA POLITIK LOKAL DOSEN: RATRI ISTANIA, SIP, MA
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
KETERBUKAAN DESA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Pusat Kajian Bioetika dan Humaniora Kesehatan
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
MEMERANGI KORUPSI di INDONESIA YANG TERDESENTRALISASI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
Oleh ERNA AL MAGHFIROH PANWASLU KOTA MALANG
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
Akreditasi Institusi.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
KETERBUKAAN INFORMASI DI PEMERINTAH DESA
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
H. A. IRWANSYAH. Dinas Kesehatan yang berinisiatif mengembangkan Kawasan Tanpa Rokok menyusun kerangka konsep dan materi teknis tentang Kawasan Tanpa.
Transcript presentasi:

Foto – Foto Kegiatan SOMASI NTB 2013 – 2014 - selected Kegiatan Workshop Rencana Strategis (Renstra) Lembaga dan Jaringan Anti Korupsi telah dilaksanakan di Mataram pada akhir Januari 2014 dan dihadiri oleh SOMASI NTB, SULUH Institute KLU, PiLAH Sumbawa, Legitimid KSB, dan SOLUD NTB. Selain sebagai arena konsolidasi internal lembaga dan jaringan anti korupsi se – NTB, juga merumuskan agenda untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi serta perbaikan pelayanan publik, reformasi peradilan daerah, penguatan organisasi warga, pemetaan aktor/CSO, dll. Pada sesi dialog dihadiri narasumber dari Kepala Perwakilan Ombudsman NTB (Bpk. Adhar Hakim – Dewan Etik SOMASI NTB), IRE Yogyakarta (Bpk. Arie Sujito – Peneliti Senior Sosial Politik dan Fisip UGM), dan Kepala Bappeda Propinsi NTB (Bpk. Chaerul Machsul). Fasilitator Bapak Lucky Djani-TII dan Bpk. Yunus Yudha – FIK Ornop Sulsel. Workshop Mendorong Tata Kelola Industri Ekstraktif secara Transparan dan Akuntabel di NTB menjadi salah satu upaya bersama SOMASI, PWYP, Artikel 33 atas dukungan Pemprop NTB untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah dari hasil industri ekstraktif di wilayah NTB. SOMASI mendukung konstektualisasi Ekstractive Transparancy Inisiatif sebagai inisiatif global untuk optimalisasi penerimaan negara/daerah, pencegahan kebocoran dan korupsi serta peningkatan partisipasi CSO dalam proses pertambangan umum. Kegiatan ini menjadi bagian diseminasi hasil studi penerimaan daerah (DBH) dari hasil industri ekstraktif di kabupaten Lombok Barat dan Sumbawa Barat tahun 2013 – 2014 dengan menghasilkan Forum CSO untuk Transparansi dan Akuntabilitas Industri Ekstraktif di NTB.

Bentuk akuntabilitas kinerja lembaga terkait hasil tracking dan analisis atas kasus – kasus korupsi telah dilakukan sejak tahun 2008/2009 dalam berbagai bentuk seperti konferensi pers. Konferensi pers terakhir dilakukan pada akhir tahun 2013 untuk hasil tracking dan analisis kasus korupsi berbasis media massa lokal dengan 3 sektor pelayanan publik penting (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) masih “dihantui” praktek korupsi. Peran pers sangat penting dalam mendorong penegakan hukum kasus korupsi didaerah. Dialog CSO, Perguruan Tinggi, dan Ormas telah digelar untuk menyikapi maraknya kasus korupsi dana bantuan sosial di NTB. Peserta diskusi sepakat perlu ada tata kelola atau pengaturan dana tersebut secara transparan dan akuntabel dengan memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal dengan meningkatkan peran CSO, PT dan Media. Kasus korupsi dana bansos kab. Lombok Barat TA 2008 – 2009 menjadi studi kasus.

Kerjasama SOMASI dengan FH Unram dalam Rembug Desa untuk Dialog Hukum dan Peradilan dalam Tema Mewujudkan Hukum Berkeadilan dan Anti Mafia Peradilan atas dukungan KY RI menjadi agenda rutin untuk meningkatkan partisipasi warga agar melek hukum dan diharapkan aktif melaporkan praktek – praktek mafia peradilan khususnya di Pengadilan. Peran mahasiswa KKN Tematik di lembaga untuk terlibat pada aktivitas sosialisasi, pemantauan persidangan dan penerimaan laporan pengaduan

Pergub AD PPK 2014 dan Periode 2013 – 2018 ditanda tangani pada Desember 2013 bersama Pergub Penyelenggaran Pelayanan Publik. 2 (dua) pergub tersebut SOMASI berperan aktif selama proses perumusan dan penyusunan kebijakan dan matrik aksi aksi daerah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup pemerintah propinsi. Agenda dialog dengan Gubernur NTB dalam penyampaian draf final Pergub AD PPK bersama tim penyusun, terdiri dari : Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman NTB, perwakilan media, SOMASI NTB, perwakilan Akademisi dan AIPJ NTB.

Materi kampanye transparansi – selected