PENERIMAAN NEGARA 1.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

PENERIMAAN PEMERINTAH
STRUKTUR BELANJA DAERAH
LEBIH DEKAT DENGAN PAJAK
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
Mengenal APBN Syariah Hakim Abdurrahman
PERTEMUAN 3 PENGERTIAN HUKUM PAJAK
Pertemuan 5 APBN & APBD.
PENGERTIAN PAJAK APA SICH PAJAK ITU ??? UNTUK APA PAJAK ITU ?? ????
TEORI PENGELUARAN NEGARA
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Penggolongan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak
Manajemen Penerimaan Daerah
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Oleh Suryarama FISIP - UT
RENCANA PEMBIAYAAN.
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PERPAJAKAN DASAR-DASAR Mata Kuliah: Perpajakan
Perpajakan Fiki andika A
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Jenis dan Penggolongan Pajak
KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah berperan penting dalam mengukur kemampuan daerah secara nyata dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung.
PENERIMAAN PEMERINTAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Pertemuan 1 DASAR-DASAR PERPAJAKAN
department of public administration
PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Materi 3.
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
Kelompok 3 PENGANTAR PERPAJAKAN PENGGOLONGAN DAN JENIS PAJAK Materi:
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Jenis Pajak Menurut subjek pajaknya Menurut sifat pemungutannya
Penggolongan, tarif dan sanksi pajak
Pajak Daerah Undang-undang no. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PP no.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah PP no.66 tahun 2001.
PENERIMAAN PEMERINTAH
Materi Kuliah Hukum Keuangan Negara
Oleh: I Putu Nuratama, S.E., M.Si., Ak
Pengantar Perpajakan (Seri ke-2)
Pertemuan 3 : PEMBAGIAN PAJAK
department of public administration
APBN 2013 Aflah Aulia Fisri R. (02) Qristalia Putri Gayo A. (20)
PAJAK.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Selvia Nurindah Sari JP081280
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
PENERIMAAN PEMERINTAH
Teori dan Konsep Keuangan Daerah
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
DASAR DASAR PERPAJAKAN
PAJAK DAN RETRIBUSI Moch. Diyon, S.Pd, M.Si.
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH
PENERIMAAN PEMERINTAH
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
Pertemuan 11. Penerimaan dan Pembiayaan Negara/Daerah
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
PERPAJAKAN. Dasar-Dasar Perpajakan Definisi Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang.
Transcript presentasi:

PENERIMAAN NEGARA 1

PENERIMAAN NEGARA Sumber-sumber Penerimaan Negara Jenis-jenis Penerimaan Negara 2

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Pajak Retribusi Keuntungan BUMN/BUMD Denda dan Sita Pencetakan Uang Pinjaman Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah Penyelenggaraan Undian Berhadiah 3

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Pajak Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang- undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Jenis pajak di Indonesia: Pajak Pusat: Pajak Daerah: 4

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Jenis pajak di Indonesia: Pajak Pusat: Pajak Penghasilan (PPh)‏ Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)‏ Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)‏ Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)‏ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)‏ Bea Meterai Bea Masuk Cukai Pajak Ekspor 5

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Jenis pajak di Indonesia: Pajak Daerah: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)‏ Pajak Hotel dan Restoran (PHR)‏ Pajak Reklame Pajak Hiburan Pajak Bahan Bakar 6

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Retribusi Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll 7

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Keuntungan BUMN/BUMD Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD. 8

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Denda dan Sita Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll 9

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Pencetakan Uang Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi 10

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Pinjaman Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya. Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu 11

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah 12

SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Penyelenggaraan Undian Berhadiah Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan. Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah). 13

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi: Penerimaan Pemerintah Pusat Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 14

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pemerintah Pusat Penerimaan Pembiayaan Pinjaman sektor Perbankan Pinjaman luar negeri Penjualan Obligasi Pemerintah Privatisasi BUMN Penjualan aset pemerintah Penerimaan Negara dan Hibah Penerimaan Dalam Negeri Penerimaan perpajakan Penerimaan bukan pajak (PNBP)‏ Bagian laba BUMN Lain-lain penerimaan yang sah 15

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian laba BUMD PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari: Bagian daerah dari PBB dan BPHTB Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi Bagian daerah dari Sumber daya alam Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus 16

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari: Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Pinjaman dari BUMN/BUMD Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank Pinjaman dari Luar Negeri Penjualan Aset Daerah Penerbitan Obligasi Daerah 17

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari: Pajak Daerah Retribusi Daerah Bagian laba BUMD PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan. Pendapatan dari Dana Perimbangan, terdiri dari: Bagian daerah dari PBB dan BPHTB Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/Pribadi Bagian daerah dari Sumber daya alam Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus 18

JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari: Pinjaman dari Pemerintah Pusat Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Pinjaman dari BUMN/BUMD Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank Pinjaman dari Luar Negeri Penjualan Aset Daerah Penerbitan Obligasi Daerah 19

Tak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu asalkan punya kemauan dan berusaha... anda harus yakin bahwa anda BISA ! Sekian …terima kasih