HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.
Advertisements

Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
KEBIJAKAN UJI KOMPETENSI DAN IMPLIKASINYA
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Evaluasi Penempatan Bidan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kab.
PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MDG’S
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Bandung, 14 September MATERI ARAHAN Sambutan dan arahan Menko Kesra Sambutan dan arahan Menkes MATERI INFORMASI Kebijakan Menpan dalam penyediaan.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Kebijakan Kemdikbud dalam Peningkatan
REKOMENDASI KOMISI IV,V,VI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
Disampaikan pada acara
REGULASI PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN
Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KOMISI VII DAN KOMISI VIII Rakerkesnas Tahun 2015 – Bali
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
dr. Kristiani, SU PUSKESMAS SALAM, KABUPATEN MAGELANG
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
DIREKTORAT BINA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK DAN SARANA KESEHATAN
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
Nyi Raden Anita Trikusumawati
PROGRAM NUSANTARA SEHAT
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
METODE PERHITUNGAN KEBUTUHAN SDMK BERDASRKAN PERMENKES RI NOMOR 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Menuju Kabupaten Sehat
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
REVIEW PERMENKES tentang Penempatan Tenaga Kesehatan Melalui Penugasan Khusus di DTPK Tahun 2010 KELOMPOK III.
BAB III. Kebijakan Strategis
DEPARTEMEN PATOLOGI ANATOMI.
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEBIJAKAN PELATIHAN PRIORITAS BAGI POLTEKKES
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Prodi Magister Keperawatan
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
Transcript presentasi:

HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN)

A.LATAR BELAKANG (1) Belum adanya mapping tenaga kesehatan dan non kesehatan di faskes pemerintah dan swasta serta rendahnya keterlibatan pemda dan organisasi profesi dalam penempatan nakes di daerah Kurangnya kompetensi lulusan yang dihasilkan institusi pendidikan untuk bekerja di fasyankes Pengembangan kemampuan Tenaga Kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Iptek belum optimal. Masih banyak Tenaga Kesehatan yang belum mengikuti Diklat untuk meningkatkan kemampuan teknis/fungsional terakreditasi yang merupakan hak dari ASN.

A. LATAR BELAKANG (2) 5. Kurangnya informasi penempatan nakes termasuk kepada institusi pendidikan tentang daerah penempatan yang berakibat tidak meratanya Penyebaran penempatan nakes 6. Belum adanya regulasi yang melibatkan pihak terkait (konsil kedokteran Indonesia) untuk lulusan PPDS kembali ke daerah 7. Rendahnya pemanfaatan program beasiswa pendidikan bagi nakes 8. Penyebaran tenaga kesehatan belum merata, terutama di DTPK 9. Masih ditemukan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak lengkap jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatannya termasuk dijumpai Puskesmas yang tidak ada Dokternya, 938 (9,8%) dari 9.599 Puskesmas. 10. Turn Over Tenaga Kesehatan di beberapa daerah tinggi. Retensi Tenaga Kesehatan rendah.

A. LATAR BELAKANG (3) 11. Belum optimalnya insentif termasuk insentif non material. misal. dalam memperoleh peningkatan kapasitas SDM, dan kemudahan birokrasi dalam kenaikan pangkat 12. Belum konsistennya dalam pemberian reward dan punishment bagi nakes dalam memberikan pelayanan 13. Belum adanya tunjangan sertifikasi nakes seperti tenaga pendidikan 14. Belum adanya tunjangan resiko kerja bagi nakes dan tenaga yang bekerja di DTPK 15. Double job bagi nakes dengan tugas lainnya diluar tupoksi fungsional (mis. Perawat merangkap tenaga keuangan dikarenakan kurangnya tenaga non kesehatan)

B. STRATEGI PENCAPAIAN (1) Perencanaan a. Optimalisasi kontribusi daerah dalam melakukan mapping nakkes dan non nakes dengan melibatkan organisasi profesi  b. Pengusulan kebutuhan nakes dan non nakes secara berjenjang dari kab/kota hingga pusat c. Pengusulan tunjangan sertifikasi bagi nakes 2. Pengadaan a. Pengadaan Formasi jumlah dan jenis ketenagaan ( Nakes dan Non Nakes) melibatkan BKD, Dinkes, Dikti dan memperhatikan analisis beban kerja institusi b. Rekrutmen PNS dengan formasi khusus untuk tenaga kesehatan di DTPK c. Pengadaan nakes tidak perlu ada moratorium

B. STRATEGI PENCAPAIAN (2) 3. Penempatan a. Peningkatan pemerataan dalam distribusi nakes dan non nakes secara proporsional b. Masa tugas minimal 5 tahun c. Kewenangan pusat dalam menjaga kesinambungan ketersediaan dokter dan dokter spesialis di faskes 4. Insentif Optimalisasi pemberian insentif bagi nakes baik material (sertifikasi nakes) ataupun non material

B. STRATEGI PENCAPAIAN (3) 5. Pengembangan Nakes Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan Studi banding, Seminar/Workshop Penelitian 6. Binwas dan mutu Registrasi dan sertifikasi nakes dengan melibatkan Organisasi Profesi secara periodik Perlu dikembangkan sistem Reward dan punishment Optimalisasi peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka implementasi penilaian kinerja pegawai (PKP)

C. HAMBATAN / BottleNecking Belum selarasnya kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan SDMK Terbatasnya tenaga perencana SDMK di daerah Belum optimalnya pendayagunan tenaga kesehatan (Masih ada Rumah Sakit dan puskesmas yang mempunyai tenaga tetapi tidak disertai dengan peralatan yang lengkap dan sebaliknya). Keterbatasan formasi CPNS dipusat dan daerah Belum terintegrasinya pengelolaan data SDM Kes

D. SOLUSI PERCEPATAN Penataan SDM Kesehatan dengan regulasi kemenkes ttg penempatan dr/dr.Spesialis didaerah Regulasi ttg rekrutmen PNS dengan formasi khusus untuk tenaga kesehatan di DTPK bukan hanya dr/drg dan dr/drg spesialis

E. KETERLIBATAN LINTAS SEKTOR Pemda ( prov, Kab/kota); BKD, Dinkes, KKI OP Institusi Pendidikan LSM Kesehatan Kemen PAN dan RB Kemenkeu BKN DPR/DPRD Kemendagri

F. RENCANA DAN TARGET AKSI ( IMPLEMENTATIF) 1 Pemetaan nakes dan non nakes didaerah 2. Pengadaan formasi khusus bagi nakes ( selain dr/drg dan dr/drg Spesialis) 3. Rekrutmen tenaga non kesehatan terutama Akuntansi, Ekonomi manajemen 4. Pengangkatan PTT Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah 5. Standarisasi insentif nakes 6. Pengembangan pola diklat, dalam mengembangkan kemampuan teknis/fungsional, dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan organisasi 7. Review regulasi tentang penempatan dr/dr.Spesialis di daerah untuk menjamin ketersediaan nakes 8. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang MOU antara institusi pendidikan dengan Pemda untuk melindungi tenaga residen

CAPAIAN PROGRAM : PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN MASALAH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014 RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Belum adanya mapping tenaga kesehatan dan non kesehatan di faskes pemerintah dan swasta serta rendahnya keterlibatan pemda dan organisasi profesi dalam penempatan nakes di daerah Perencanaan : a. Optimalisasi kontribusi daerah dalam melakukan mapping nakkes dan non nakes dengan melibatkan organisasi profesi  b. Pengusulan kebutuhan nakes dan non nakes secara berjenjang dari kab/kota hingga pusat c. Pengusulan tunjangan sertifikasi bagi nakes Penataan SDMK dgn regulasi kemenkes ttg penempatan dr/dr.Spesialis di daerah Regulasi ttg rekrutmen PNS dengan formasi khusus untuk tenaga kesehatan di DTPK bukan hanya dr/drg dan dr/drg spesialis      Penyusunan regulasi untuk penataan SDMK Pemetaan nakes dan non nakes didaerah Pengadaan formasi khusus bagi nakes ( selain dr/drg dan dr/drg Spesialis) Rekrutmen tenaga non kesehatan terutama Akuntansi, Ekonomi manajemen Pengangkatan PTT Daerah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing daerah Pemda ( Prov, Kab/kota); BKD, Dinkes, DPR/DPRD Kemen PAN dan RB Kemenkeu Kemendagri Kemendikbud BKN KKI OP Institusi Pendidikan LSM Kesehatan

SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB CAPAIAN PROGRAM : PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN MASALAH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014 RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB 2. Kurangnya kompetensi lulusan yang dihasilkan institusi pendidikan 3.Pengembangan kemampuan Tenaga Kesehatan yg sesuai dengan perkembangan Iptek belum optimal. 4..Masih banyak yang belum mengikuti Diklat 2. Pengadaan : Pengadaan Formasi jumlah dan jenis ketenagaan ( Nakes dan Non Nakes) melibatkan BKD, Dinkes, Dikti dan memperhatikan analisis beban kerja institusi Rekrutmen PNS dengan formasi khusus untuk tenaga kesehatan di DTPK Pengadaan nakes tidak perlu ada moratorium Pengembangan diklat sesuai kebutuhan Dilaksanakannya Diklat Standarisasi insentif nakes Pengembangan pola diklat, dalam mengembangkan kemampuan teknis/fungsional, dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan organisasi Review regulasi tentang penempatan dr/dr.Spesialis di daerah untuk menjamin ketersediaan nakes  

SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB CAPAIAN PROGRAM : PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN MASALAH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014 RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Kurangnya informasi penempatan nakes termasuk kepada institusi pendidikan tentang daerah penempatan yang berakibat tidak meratanya penyebaran penempatan nakes Belum optimalnya insentif termasuk insentif non material Belum adanya Tunjangan sertifikasi bagi nakes 3. Penempatan : Peningkatan pemerataan dalam distribusi nakes dan non nakes secara proporsional Masa tugas minimal 5 tahun Kewenangan pusat dalam menjaga kesinambungan ketersediaan dokter dan dokter spesialis di faskes   Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang MOU antara institusi pendidikan dengan Pemda untuk melindungi tenaga residen

SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB CAPAIAN PROGRAM : PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN MASALAH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014 RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Belum konsistennya dalam pemberian reward dan punishment bagi nakes dalam memberikan pelayanan Belum adanya tunjangan resiko kerja bagi nakes dan tenaga yang bekerja di DTPK Belum sinkronnya regulasi pusat dan daerah dalam pengelolaan SDM Kes 4. Insentif : 5. Pengembangan Nakes : Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan Studi banding, Seminar/Workshop Penelitian  

SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB CAPAIAN PROGRAM : PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN MASALAH PRIORITAS INTERVENSI SOLUSI PERCEPATAN (INOVASI) PELAKSANAAN 2014 RENCANA 2015 MITRA-MITRA YANG BERTANGGUNG JAWAB Double job bagi nakes dengan tugas lainnya diluar tupoksi fungsional (mis. Perawat merangkap tenaga keuangan dikarenakan kurangnya tenaga non kesehatan) 6. Binwas dan mutu : Registrasi dan sertifikasi nakes dengan melibatkan Organisasi Profesi secara periodik Perlu dikembangkan sistem Reward dan punishment Optimalisasi peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka implementasi penilaian kinerja pegawai (PKP)  

TERIMA KASIH