Kantor Pelayanan Pajak

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Sengketa Pajak.
Advertisements

DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II KETENTUAN UMUM dan TATA CARA PERPAJAKAN
KETETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK
TEKNIK/TATACARA BERACARA DI PENGADILAN PAJAK
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PROSEDUR PENYELESAIAN SEENGKETA PAJAK
PENGADILAN PAJAK.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Pertemuan II / III)
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
PENYANDERAAN/PAKSA BADAN (GIZJELING) DAN KEBERATAN
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan 2_S1.
KEBERATAN.
PENYANDERAAN/PAKSA BADAN (GIZJELING) DAN KEBERATAN
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-9 JULIUS HARDJONO
PERTEMUAN 11 SURAT KETETAPAN PAJAK 15 MEI 2011 Surat Ketetapan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
Keberatan, Banding dan Gugatan
PERTEMUAN #12 KEBERATAN DAN BANDING
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/Pmk
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
KEBERATAN DAN BANDING PAJAK
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK
PEMERIKSAAN PAJAK Aris Munandar, SE, M.Si.
KULIAH KE-11 PENAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
UPAYA HUKUM KEBERATAN PAJAK
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
Imbalan bunga Materi KUP Brevet A-B Terpadu.
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
KULIAH KE - 7 PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
Materi 12.
Pembetulan SPT Apabila SPT yang telah disampaikan terdapat kesalahan yang menyebabkan jumlah pajak yang dilaporkan kurang dari semestinya atau sebaliknya,
KULIAH KE-14 IMBALAN BUNGA
Materi 13.
PERTEMUAN KE-7 KEBERATAN DAN BANDING
PEMBETULAN DAN PENGGANTIAN
PENCAIRAN DAN PENAGIHAN PAJAK
PERTEMUAN KE- 7 KEBERATAN DAN BANDING
Penetapan dan Ketetapan Pajak
Dibuat oleh Rizka Amelia, dengan sedikit penyesuaian
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
KULIAH KE-12 & 13 SENGKETA PAJAK
PERMOHONAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PAJAK
PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
Pertemuan 12 Keberatan Dan Banding
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
PEMBETULAN ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK, ATAU KARENA JABATANNYA, DIRJEN
SENGKETA PAJAK.
KUP - PEMERIKSAAN Perpajakan Perpajakan.
Materi 12.
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
Materi Pertemuan IV Peradilan Pajak, Pemeriksaan, prosedur dan proses penyelesaian sengketa pajak.
KEBERATAN.
Pemungutan Pajak Daerah
IMBALAN BUNGA XIII DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
STUDI KASUS PERPAJAKAN 2 PT Kreatif Advertising
TAX COLLECTION Penagihan Pajak.
TAXATION 2 Lecturer: Benny Januar Tannawi
Transcript presentasi:

Kantor Pelayanan Pajak SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN skp (SKPKB, SKPN, SKPLB, SKPKBT) skp WAJIB PAJAK Kantor Pelayanan Pajak Mengajukan Pembetulan Mengajukan Keberatan Mengajukan Permohonan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak setuju terhadap pokok pajak Tetapi jangka waktu penyampaian keberatan telah lewat (3 bulan) Mengajukan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Pembetulan Pasal 16 KUP Keberatan Pasal 25/26 KUP Pasal 36 (1) a KUP Pasal 36 (1) b KUP Pasal 36 (1) d KUP Dapat diajukan Max 2x Dapat diajukan 1x Banding ke Pengadilan Pajak Pasal 23 UU KUP Gugatan ke Pengadilan Pajak Peninjauan Kembali ke MA

Kantor Pelayanan Pajak SKEMA UPAYA HUKUM ATAS PENERBITAN STP STP WAJIB PAJAK Kantor Pelayanan Pajak Mengajukan Permohonan Pembetulan Mengajukan Permohonan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Administrasi Mengajukan Permohonan Pengurangan/Pembatalan STP Pembetulan Pasal 16 KUP Pasal 36 (1) a KUP Pasal 36 (1) c KUP Gugatan ke Pengadilan Pajak Peninjauan Kembali ke MA

Kantor Pelayanan Pajak/ PROSES KEBERATAN Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy skp WP Keputusan keberatan dapat berupa: Menerima sebagian Menolak Menerima seluruhnya Menambah Pajak terutang Syarat Formal Bahasa Indonesia Satu Surat untuk satu ketetapan Perhitungan pajak cfm WP Alasan keberatan yang jelas Melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang disetujui WP dalam SPHP Diwakili (tanda tangan surat) oleh wakil sesuai pasal 32 KUP Surat Keberatan Dikembalikan, dan dianggap bukan Surat Keberatan Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirimkan SKP >>>>>>> Diterima KPP Surat Keputusan Keberatan Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy kepada Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan formal Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 12 bulan Sejak tanggal surat keberatan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan Keberatan

Kantor Pelayanan Pajak/ PROSES PERMOHONAN PENGHAPUSAN/PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI (PASAL 36 AYAT 1 a KUP) Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy skp/ STP WP Tidak Setuju Keputusan dapat berupa: Menerima sebagian Menolak Menerima seluruhnya Syarat Formal Bahasa Indonesia Satu Surat untuk satu ketetapan Alasan permohonan Tidak keberatan atas pokok pajak Wajib Pajak telah melunasi pajak terutang Surat Permohonan Dikembalikan Surat Keputusan Pengurangan /Penghapusan Sanksi Administrasi Tanpa batasan Wakt pengajuan Wajib Pajak dapat Mengajukan Permohonan Kembali Maks 2 X. dalam Jangka Waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan. kepada Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan

Kantor Pelayanan Pajak/ PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAKYANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1 b KUP) Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy skp WP Keputusan dapat berupa: Menerima sebagian Menolak Menerima seluruhnya Syarat Formal Bahasa Indonesia Satu Surat untuk satu ketetapan Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak disertai alasan pendukungnya. Surat Permohonan Dikembalikan Surat Keputusan Pengurangan /Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan >>>>>>> Diterima KPP Jika WP mengajukan permohonan yang kedua kepada Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan

Kantor Pelayanan Pajak/ PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAKYANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT 1 c KUP) Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy STP WP Keputusan dapat berupa: Menerima sebagian Menolak Menerima seluruhnya Syarat Formal Bahasa Indonesia Satu Surat untuk satu ketetapan Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak disertai alasan pendukungnya. Surat Permohonan Dikembalikan Surat Keputusan Pengurangan /Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Dalam Jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan >>>>>>> Diterima KPP Jika WP mengajukan permohonan yang kedua kepada Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan

Kantor Pelayanan Pajak/ PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAKYANG TIDAK BENAR (PASAL 36 AYAT (1) d KUP ) Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy SKP WP Keputusan dapat berupa: Menerima sebagian Menolak Menerima seluruhnya Syarat Formal Bahasa Indonesia Satu Surat untuk satu ketetapan Menyebutkan jumlah pajak terutang menurut Wajib Pajak. Tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan. Surat Permohonan Dikembalikan Surat Keputusan Pengurangan /Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Tidak ada batasan waktu penyampaian dan hanya dapat diajukan satu kali kepada Surat Permohonan tidak memenuhi persyaratan formal Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan

Kantor Pelayanan Pajak/ PROSES PERMOHONAN PEMBETULAN (PASAL 16 KUP) WP SKP/STP/ Surat Keputusan Keputusan dapat berupa: Menambah Mengurangkan Menghapuskan Lain-lain tergantung sifat kesalahan Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy Syarat Formal Bahasa Indonesia Satu Surat untuk satu ketetapan/surat keputusan Mengemukakan kesalahan yang harus dibetulkan Keputusan Pembetulan dapat diajukan permohonan kembali Surat Permohonan Surat Keputusan Pembetulan Nomor :### Tanggal : dd/mm/yy kepada Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat Paling lama dalam Jangka waktu 6 bulan Sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan

Kantor Pelayanan Pajak/ PROSES PERMOHONAN BANDING Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat WP Surat Keputusan Keberatan Permohonan Banding Surat Uraian Banding 3 bulan Pengadilan Pajak Keputusan Banding Permintaan uraian banding Pemenuhan persyaratan formal Memenuhi Tidak Memenuhi Sidang Acara Biasa Sidang Acara Cepat

Kantor Pelayanan Pajak/ PROSES PERMOHONAN GUGATAN Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Wilayah/ Kantor Pusat WP PelaksanaanSurat Paksa, SPMP, Pengumuman Lelang, Keputusan selain Keberatan, SK Pembetulan sehubungan STP, keputusan ttg pasal 36 ttg STP Permohonan Gugatan 3 bulan Pengadilan Pajak Keputusan Gugatan Permintaan uraian banding Pemenuhan persyaratan formal Memenuhi Tidak Memenuhi Sidang Acara Biasa Sidang Acara Cepat