4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Advertisements

PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI
Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
SOSIALISASI PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2012 Oleh : Arief budiman Malang, 10 agustus 2012.
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Bank Lembaga Keuangan Bukan Bank
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
KETENTUAN KUR-LINKAGE
SOP PROSES PENGAJUAN IJIN PENYELENGGARAAN USAHA SIMPAN PINJAM
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
TUGAS OBSERVASI LAPANGAN
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 DENGAN PERMEN No.19/Per/M.KUKM/XI/2008
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
D I V I S I P E M B A N G U N A N & P 2 L
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Pembuatan SIUP, TDP, HO Tahap 1 Siapkan Fromulir permohonan SIUP, TDP, HO ditandatangani Direktur Siapkan dokumen legalitas Lembaga (Akta pendirian, SK.
Disusun oleh dikrus sholihin ( )
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
KOPERASI.
Sektor Sosial Menu Utama.
Assalamu'alaikum Wr.Wb. ROZI.
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.06/2016
STUDI KELAYAKAN BISNIS Session - 2
Up Date Terbaru Peraturan
BADAN HUKUM KOPERASI.
IMPLEMENTASI FUNGSI MANAJEMEN KOPERASI
Kredit Kemitraan 02 Semarang, 23 Maret 2016.
PERTEMUAN XIV PEDOMAN/TATACARA MENDIRIKAN KOPERASI
DASAR SOP : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR : 168 TAHUN 2010
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
Pertemuan 06 Mekanisme Pendirian Koperasi
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PENGELOLAAN BISNIS ASURANSI
ALUR AKTA PERKAWINAN.
V. TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
SEKTOR PERTANIAN ENTER Menu Utama.
SEKTOR PENGAIRAN Menu Utama.
PENDAHULUAN Pengangguran masih menjadi masalah prioritas yang perlu mendapatkan perhatian ekstra karena dapat berdampak pada instabilitas di bidang sosial,
Peraturan Menteri Pedoman Pelaksanaan KSPPS/USPPS
(BAB I) Akuntansi untuk koperasi dan umkm
Ria Anggreiny Permenkes No.9 Thn 2017 Tentang Apotek  Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
Presented by: Cempaka Paramita,
PROSEDUR DAN SYARAT PENDIRIAN KOPERASI
KOPERASI.
9 PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN KOPERASI.
Proses Pembentukan Koperasi
Wewenang Pemeriksaan :
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 2013
Pedoman Permohonan Pembiayaan
BLU PUSAT P2H KEMENTERIAN LHK
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
1 PROSES PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI UU 25/1992 PP 4/1994
Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis (3)
Transcript presentasi:

PROSEDUR PENGAJUAN KANTOR CABANG KOPERASI JASA KEUANGAN (KJK) TINGKAT PROVINSI 4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon KJK Provinsi KSP USP Kop KJKS UJKS Kop Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kab/kota 1.b 3 3 14 hr Rencana Kantor Cabang KJK Provinsi Catatan : Jangka waktu pelayanan maksmimal 50 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap

PROSEDUR PENGAJUAN KANTOR CABANG KOPERASI JASA KEUANGAN TINGKAT PROVINSI Permohonan Pengajuan Ijin Kantor Cabang Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Tingkat Provinsi : KJK Tingkat Provinsi mengajukan permohonan pembukaankantor cabang kepada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng dengan dilampiri persyaratan-persyaratan pengajuan kantor cabang Permohonan pembukaan kantor cabang tersebut pada poin 1.a ditembuskan kepada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM tempat kantor cabang akan dibuka. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng membuat surat kepada Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kab/kota tempat kantor cabang akan dibuka. Tim Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng bersama Tim dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kab/kota tempat kantor cabang akan dibuka melakukan peninjauan dan sidak lapangan kelokasi kantor cabang tersevut akan dibuka. Kepala dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kab/kota tempat kantor cabang akan dibuka membuat surat pertimbangan pembukaan kantor cabang KJK kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng membuat surat ijin/penolakan kepada Ketua Pengurus KJK terhadap permohonan pembukaan kantor cabang yang diminta.

PERSYARATAN IJIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KJK TINGKAT PROVINSI A. PERSYARATAN ADMINISTRASI Fotokopi Badan Hukum Koperasi Kantor Pusat Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Kantor Pusat Ijin Penyelenggaraan USP Permohonan ijin pembukaan kantor cabang Surat keterangan domisili calon kantor cabang yang akan dibuka Surat bukti setoran modal kerja kantor cabang Laporan RAT koperasi 1 (satu) tahun terakhir Hasil audit eksternal Sertifikat penilaian kesehatan koperasi yang bersangkutan minimal cukup sehat Neraca dan PHU koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir

PERSYARATAN IJIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KJK TINGKAT PROVINSI B. PERSYARATAN TEKNIS Rencana Kerja kantor cabang 1 (satu) tahun ke depan Pernyataan dari Pengurus bahwa dana dihimpun minimal 80% harus disalurkan kembali ke Kantor Cabang yang bersangkutan Pernyataan dari Pengurus bahwa koperasi hanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota dan calon anggota serta calon anggoya maksimal 3 (tiga) bulan harus jadi anggota Surat pernyataan menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk investasi dan modal kerja Surat kesanggupan memasang papan nama [ada kantor cabang yang bersangkutan Daftar sarana kerja beserta fisiknya Nama dan riwayat hidup pimpinan/manager dan karyawan kantor cabang Surat Keputusan Pengurus tentang Pengangkatan Pimpinan/Manajer Kantor Cabang Daftar anggota minimal 20 orang beserta buku daftar anggotanya di wilayah kantor cabang yang akan dibuka Sertifikat pelatihan berbasis kompetensi bagi calon manajer kantor cabang