PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
laporan keuangan kEmDIKNAS
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
Pembukuan & LPJ Bendahara
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
Sesuai Perdirjen NOMOR PER- /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
(RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA)
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
Tebing Tinggi, 29 Nopember AKUNTANSI DAN PELAPORAN Rekonsiliasi antara KPPN dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diselesaikan paling.
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
MODUL PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) Disampaikan pada: Rapim Ditjen Perbendaharaan DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
Perbandingan Rekonsiliasi antara SAI dengan SPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
Pemberian Uang Muka Kerja Kepada Madrasah Swasta Dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Madrasah TA.
Kementerian Keuangan RI
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT (SAPP)
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2015
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
DEPARTEMEN KEUANGAN RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
REVISI ANGGARAN PADA DIPA PETIKAN BLU
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM
Transcript presentasi:

PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi Tebing Tinggi 27 Desember 2011

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 1.VERIFIKASI DIPA DENGAN RKA-KL 2.PERUBAHAN & PENAMBAHAN AKUN 3.PEMBUKAAN REKENING 4.LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 1.VERIFIKASI DIPA DENGAN RKA-KL  Cocokkan Alokasi Dana/Kegiatan dengan RKA-KL  Bandingkan dengan BAS  Segera Revisi bila terdapat akun/kegiatan yang tidak sesuai dengan BAS

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 2.PENAMBAHAN & PERUBAHAN AKUN  Perdirjen Perbendaharaan No.PER- 80/PB/2011 tgl.30 November 2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja dan Transfer pada Bagan Akun Standar.  Pedomani dalam pelaksanaan anggaran

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 3.PEMBUKAAN REKENING  Satker Tertentu memiliki lebih dari satu DIPA,  Nomor Satker untuk masing-masing DIPA tsb berbeda,  Masing-masing DIPA menggunakan satu nomor rekening Bendahara Pengeluaran.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 4.LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  UP/TUP disetorkan paling lambat tgl ,  Disetorkan pada Bank/Pos dalam wilayah bayar KPPN Tebing Tinggi,  Satker Penerima SKPA segera lakukan rekonsiliasi LK dengan KPPN Tebing Tinggi.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 4.LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan agar disampaikan tepat waktu,  LPJ Tahunan disampaikan secara lengkap (Neraca, LRA, CaLK).

TERIMA KASIH