Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
Pembukuan & LPJ Bendahara
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
SD Bersih dan Sehat BANTUAN PENYELENGGARAAN
1. PENDAHULUAN NISN adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa. Pada tanggal 30 Maret 2010 PSP Balitbang.
PENYELESAIAN BUKTI TRANSAKSI
KEBERATAN DAN BANDING.
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Berdasarkan Permendagri NO 55 Tahun 2008
Pengimbasan Implementasi
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
Bukti Transaksi (Akuntansi Kelas X)
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
KOORDINASI PELAKSANAAN
Website Dindik
PERTEMUAN #2 HAK DAN KEWAJIBAN WP
INFORMASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMA TAHUN 2015
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
0leh: Drs. H. Anwar, MA Kepala Subdit Kepenghuluan
Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D)/MoU
BOS AKUN 52 MEKANISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH
Pelaksanaan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga Tahun 2015
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN
BEA METEREI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
MENGELOLA DANA KAS KECIL
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
LANJUTAN PERTEMUAN KE-6 SURAT SETORAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Kas Kas didalam pengertian akuntansi didefinisikan sebagai alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan hutang dan dapat diterima sebagai suatu.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK)
Inspektorat Kabupaten Sleman
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BOS
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
KEBERATAN DAN BANDING.
SENGKETA PAJAK.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Surat Pemberitahuan (SPT)
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMITE SEKOLAH
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN AD HOC
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
PENJELASAN ADMINISTRASI
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
H. MAULANA AKHMAD RIDHO, S.Ag
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ATAS BIAYA NIKAH ATAU RUJUK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Transcript presentasi:

Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH Disampaikan oleh: Tim Penyaji Lokakarya Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah

Selamat Datang

PROSES SELEKSI KOMITE SEKOLAH (1) Dewan Pendidikan Kab/Kota memilih Komite Sekolah, meminta kepada Komite Sekolah Terpilih untuk menyusun proposal, dan mengajukan kepada Ditjen Pendidikan Dasar. DP memilih dengan menggunakan kriteria: (1) SK Komite Sekolah, (2) AD/ART, (3) Kelengkapan persyaratan: (a) surat perjanjian, (b) surat kesanggupan, (c) kuitansi penerimaan bansos, (d) nomor rekening. Komite Sekolah terpilih oleh Ditjen Dikdas mengikuti lokakarya ini.

DAN PENGGUNAANNYA OLEH DP PROVINSI BESARNYA SUBSIDI DAN PENGGUNAANNYA OLEH DP PROVINSI Bansos KS sebesar Rp15 juta memang relatif. Dana subsidi tersebut dimaksudkan hanya sebagai stimulan, pancingan. Sebagai kail, bukan ikannya. Oleh karena itu perlu dana sharing, dana pendamping, untuk hasil yang lebih besar. Gunakan secara amanah, transparan, dan akuntabel. Penggunaan bansos: (a) pelaksanaan pendataan, koordinasi dan evaluasi Dewan Pendidikan Kabupaten Kota, (b) penyusunan dan penyampaian laporan hasil koordinasi dan evaluasi kepada Ditjen Pendidikan Dasar Gunakan bansos sesuai dengan rencana.

PENGGUNAAN BANSOS OLEH DEWAN PENDIDIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANSOS OLEH DEWAN PENDIDIKAN Setiap bentuk pengeluaran uang harus menggunakan bukti pengeluaran, sesuai dengan rencana penggunaan bansos. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap bentuk pengeluaran harus dicatat dengan menggunakan sistem pembukuan yang berlaku. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan bansos dan menyampaikan kepada Ditjen Pendidikan Dasar

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pihak penerima bansos melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktur pemberian atau kuitansi sebagai bukti pembayaran suatu transaksi harus mencantumkan nominal pajak penjualan. Honorarium yang dikeluarkan untuk kegiatan yang terkait dengan penggunaan bansos dipungut PPh dan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ISI LAPORAN Ikuti Juknis Bansos Dewan Pendidikan Tahun 2011 halaman 21 – 23. Isi: (1) Pendahuluan, (2) Program dan Kegiatan DP secara umum, (3) Program dan Kegiatan Penggunaan Bansos, (4) Penutup, dan (5) Lampiran-lampiran Termasuk Lampiran-lampirannya, dan Alamat Pengiriman Laporan. Mohon diingat sanksi yang tidak mengirimkan laporan.

DAN ALAMAT PENGIRIMAN LAPORAN FISIK LAPORAN DAN ALAMAT PENGIRIMAN LAPORAN Buat dalam kertas ukuran A4 Untuk laporan gunakan surat dan telepon sbb.: Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah yang Terbina Bagian Perencanaan dan Penganggaran, Ditjen Pendidikan Dasar, Gedung E Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Kode Pos 10270 Jakarta. Telepon/Fax: (021) 5725613

Maaf, Terima Kasih, dan Tolong