Lesson Learnt Pemprov DKI Jakarta Dalam konteks Perubahan Kebijakan Penanganan Bencana

Belajar dari Banjir Jakarta 2002 Mencari tahu bagaimana konsep sistem penanggulangan bencana Memilih untuk membangun Sistem Informasi Pendukung Keputusan dalam Manajemen Bencana Mengundang Pakar untuk mengevaluasi kondisi dan rencana saat ini dr Claude De Ville De Goyet dari PAHO Amerika Selama lebih dari 5 hari mengevaluasi kondisi dan kesiapan Jakarta Fokus kepada sisi lunak (soft – Methods and Man), tidak pada sisi keras (hard – Machine, Money, Material)

3 Aktivitas Utama yg Disarankan Meningkatkan kesadaran tentang bencana dan manajemennya (Awareness) Eksternal maupun internal Meningkatkan kapasitas aktor utama tanggap darurat bencana Sektor Kesehatan Search and Rescue Pemadam Kebakaran Tramtib Membuat organisasi teknis profesional permanen yang secara penuh waktu (full-time) mengurusi bencana Sebagai organisasi teknis pendukung organisasi politis (satkorlak/satlak) 1 2 3

Kerangka Institusi Bapeda Menjadi Fasilitator, tidak memiliki Fungsi Operasional Bapeda adalah anggota Satkorlak Kebijakan (APBD) merupakan hasil politik antara eksekutif dan legislatif

Meningkatkan Kesadaran Manajemen Bencana 1 Mendorong Terlaksananya Jakarta Disaster Awareness Week Merupakan bentuk kampanye eksternal dan lebih penting lagi internal Disesuaikan dengan International Day for Disaster Reduction 2004, diinisasi: MPBI mengundurkan diri sebagai pendukung acara Anggaran diletakkan di Dinas Tramtib, menggunakan dukungan politik dari Wagub DKI

Kampanye Internal 1 Meminta studi kasus dari LSM International untuk dipaparkan di internal Pemda DKI ACF CBDHRM di Kampung Melayu Mengirimkan Lurah yang berprestasi untuk bicara tentang bencana di Forum Internasional Mendorong aparat Bapeda untuk terlibat dalam acara seminar Jakarta Disaster Awareness Week

Meningkatkan Kapasitas Aktor Utama Kelurahan 2 Jakarta telah memiliki konsep PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) Selain PPMK, Jakarta juga ingin melakukan penguatan kapasitas kelurahan Kesadaran bahwa Aparat Kelurahan adalah Front-Liners: yg langsung berhubungan dg masyarakat. (Catatan: Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang lurahnya ditunjuk oleh Gubernur) 2 Milyar per kelurahan (2006) Bapeda membimbing lurah untuk memasukkan unsur penanganan bencana dalam anggarannya Menyusun manual pengelolaan pos pengungsi

Meningkatkan Kapasitas Aktor Utama Kesehatan 2 Rumah Sakit Surabaya dipandang memiliki jaringan antar RS (Swasta dan Pemerintah) yang lebih kuat dibandingkan dengan Jakarta Di Jakarta, Pembiayaan menjadi isu utama. Bicara JPKM Fokus kepada Jaringan RSUD Puskesmas Swadana ke BLU Otonomi penggunaan dana penting dalam bencana, tanpa menghilangkan akuntabilitas (setiap puskesmas mampu menyusun laporan keuangan yang siap untuk diaudit)

Meningkatkan Kapasitas Aktor Utama Search and Rescue 2 Dinas Tramtib Dinas Pemadam Kebakaran Ambulance 118

Organisasi Teknis Profesional Penuh-Waktu 3 Kelemahan Struktur Taskforce seperti Satkorlak Paruh Waktu: hanya aktif ketika diaktifkan Tidak ada memori institusi (institutional memory), seiring dengan seringnya pergantian personnel Kepala Unit Kerja sebagai pengambil keputusan hanya akan datang jika dipimpin langsung oleh eselon tertentu >> pada fase persiapan biasanya tidak akan ada keputusan yang bisa diambil karena diwakilkan Organisasi bersifat politis Rentan terhadap situasi dan tekanan politik Tidak berdasarkan profesionalisme

Kelemahan ini mengemuka di 2007 Pensiun, rotasi dan lain sebagainya

Dari Sisi Keras (Hard) Sejak Anggaran 2004 (RKPD-RAPBD), digunakan pendekatan kombinasi top-down yang dikenal dengan Dedicated Program dan bottom-up (Pra Musren RW dan Musrenbang Kelurahan) Dedicated Program adalah Program Strategis Multi Tahunan yang dipilih oleh Gubernur, disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang jakarta Menjamin ketersediaan dana untuk mengatasi permasalahan yang bersifat kronis dan mendasar

Dedicated Program Pengembangan Sistem Transportasi Makro ; Busway, MRT. Ijo Royo-royo ; Pembangunan Rumah Susun JPK - Gakin Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Peningkatan Kapasitas Kelurahan * (fasilitator Pra Musren RW dan Musren Kelurahan)

Pra Musren RW – Musren Kel Perencana Kelurahan & Lurah memfasilitasi Rembug warga. Fokus di 3 scope kegiatan : Bagaimana kita membuat Kelurahan ini menjadi lebih bersih (Kebersihan Lingkungan)Kegiatan “Peningkatan Kebersihan Lingkungan” Bagaimana kita membuat Kelurahan ini menjadi lebih aman (Keamanan Lingkungan) Kegiatan “Peningkatan Keamanan Lingkungan” * Penyiapan masyarakat menghadapi Bencana masuk dalam scope ini. Bagaimana kita membuat Kelurahan ini lebih sehat (Kesehatan lingkungan) Kegiatan “Peningkatan Kesehatan Lingkungan” Kelurahan ditetapkan sebagai SKPD dengan lokasi per Kelurahan / tahun = Rp.1 M.

2002 2003 2004 2005 2006 Cari Ilmu Mengundang Pakar Int. untuk Evaluasi Meningkatkan Kesadaran Manajemen Bencana Menyiapkan budget untuk Meningkatkan Kapasitas Satkorlak Memilih untuk membangun Sistem Informasi Menyediakan Budget untuk Tk. Kelurahan

ROAD MAP CAPACITY BUILDING PROVINCE SATKORLAK Pendidikan untuk menjadi Officer Satkorlak yang Certified Officers Satkorlak yang certified untuk Manajemen Bencana KELURAHAN Petugas Lapangan dari Sektor Pendidikan untuk menjadi First Responder tk Sektor yang Certified Layanan Ambulance Petugas Kesehatan Petugas SAR First Responder (Lurah) Pendidikan untuk menjadi Koordinator Lapangan yang certified Lurah yang Certified untuk Manajemen bencana DIKLAT PROP

Dari Substansi  Program Budget RPJPD, 20 tahun (RTRW ++ 15 tahun) RPJMD dan Renstra SKPD RKPD + RKA –SKPD APBD