1. 2  KORUPSI SGT MENGHAWATIRKAN & SDH MEMBUDAYA  BERAGAM SEKTOR TIDAK LUPUT DARI MASUKNYA KORUPSI  INVESTASI ASING PERLU DISIKAPI BIJAKSANA  KAJIAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

Periodesasi Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia
TURUNAN/ DIFERENSIAL.
PAPARAN PENCERAHAN HUKUM
Oleh : AA. Gd. Muliawan, S.Ag, M.Si Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2005
PETUNJUK PENGISIAN RAPOR
Umum Pengenalan Tempat Kol (1) dan (2) Kol (3) dan (4) Kol (5) Kol (6)-(9) Kol (10) dan (11) Kol (12) dan (13) Kol (14) dan (15) Baris Penjumlahan 100%
HAK ATAS TANAH M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
KAJIAN SK - KD sebagai PENGANTAR PENGEMBANGAN SILABUS.
SOAL ESSAY KELAS XI IPS.
Oleh : Akhiar Salmi, S.H., M.H.
Nama Anggota Kelompok :  Firza Faiz Afifi  Febri Aryvyanto  Fela Pramestika  Nasimatus Shobakh
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
PENGEMBANGAN MODEL MATA PELAJARAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI selayang pandang
SILABI MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN JUMLAH SKS : 3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PENERAPAN PENILAIAN.
BAB II – SEJARAH LINGKUNGAN HIDUP
Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Mencegah Perilaku Korupsi di Indonesia
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Hak atas Kebebasan Pribadi
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
ASIKNYA BELAJAR MATEMATIKA
TURUNAN DIFERENSIAL Pertemuan ke
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
Pembaharuan hukum dan Institusi negara paska 98 Konferensi – tirani di bawah modal 6 Agustus 2008, Jakarta.
Diperlengkapi instrumen begitu lengkap & canggih baik untuk menangkap informasi, mengolah dan meresponsnya Dipertanggung jawabkan Diupayakan.
DAN SEGALA PERMASALAHANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pendidikan Kewarganegaraan
Luas Daerah ( Integral ).
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 Tentang
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN RASIONAL KURIKULUM.
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
Rumusan Tindak Pidana Korupsi
BAHAN PAPARAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMKOT PROBOLINGGO
SUNSET POLICY.
Tata cara Penanaman Modal
HUKUM LINGKUNGAN HUKUM YG MENGATUR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
TINDAK PIDANA KORUPSI.
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
Kasus Hak Azasi Manusia Dan Rule Of Law “Human Trafficking”
Sejarah politik pakistan
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH KORUPSI
DEFINISI KORUPSI. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU.No.31 Tahun 1999 jo. UU.No.20.
BORNOK MARIANTHA SIDAURUK, Prospek Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK
Menciptakan Iklim Investasi
X3 PERADILAN MILITER Annisa Rizqi Damayanti (02)
Sumber Hukum Perundang-undangan Korupsi di Indonesia
HAK DAN KEWAJIBAN WARGANEGARA
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
Menentukan Usia Kehamilan
SELAMAT DATANG.
Department of Business Adminstration Brawijaya University
JamSenin 2 Des Selasa 3 Des Rabu 4 Des Kamis 5 Des Jumat 6 Des R R S S.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Copyright by 1 P3PHK (Kuliah XIII) PHK Bag. 3.
OKY RIZA WIJAYANTO, PERANAN LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANJARNEGARA.
RAHASIA BANK Materi Kuliah.
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
Transcript presentasi:

1

2

 KORUPSI SGT MENGHAWATIRKAN & SDH MEMBUDAYA  BERAGAM SEKTOR TIDAK LUPUT DARI MASUKNYA KORUPSI  INVESTASI ASING PERLU DISIKAPI BIJAKSANA  KAJIAN KRIMINOLOGI YG MENGENAL BBRP TERMINOLOGI UTK MENGGAMBARKAN PRAKTIK KORUPSI 3

4

5

6

 KORUPSI TELAH BERLANGSUNG SANGAT LAMA DAN DIDUGA USIANYA SAMA DENGAN USIA PERADABAN MANUSIA  LAHIR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DALAM PERATURAN PENGUASA PERANG NO. PRT/PERPU/013/1958 TENTANG PERATURAN PEMBERANTASAN KORUPSI.  UNDANG-UNDANG NOMOR 24/PRP/1960 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN  DIGANTI OLEH UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,  SEJAK TANGGAL 16 AGUSTUS 1999 DIGANTIKAN OLEH UU NO. 31 / 1999  DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN

8

9

10

11

12

13