DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jakarta, 20 Juni 2011 I Dewa Gede Palguna

Mengapa perlu dibentuk Mahkamah Konstitusi? Apa Fungsinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

Mahkamah Konstitusi, di mana pun di dunia ini, dibentuk untuk melaksanakan fungsi constitutional review yang tugas utamanya adalah:  Menjaga berfungsinya proses-proses demokrasi dalam hubungan saling mempengaruhi antara legislatif, eksekutif, yudikatif  Melindungi hak-hak atau kehidupan pribadi warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh salah satu cabang kekuasaan negara

lanjutan....  Fungsi constitutional review mahkamah konstitusi itu diturunkan dari gagasan negara hukum

lanjutan....  Parliamentary model (Supremasi Parlemen)  Constitutional model (Supremasi Konstitusi)

lanjutan....  Gagasan Negara Hukum yang dianut di Indonesia (setelah perubahan UUD 1945) adalah negara hukum dengan konsepsi Constitutional model (dg Supremasi Konstitusi-nya)

 Constitutionalism  Law governs the government  Independent judiciary  Law is fairly and consistently apllied  Law is transparent and accessible to all  Application of law is efficient and timely  Protection of human and intellectual rights  Protection of property and economic rights, including contract  Law can be changed by an established process, which itself is transparent and accessible to all

lanjutan....  Seluruh ciri negara hukum dg konsepsi constitutional model di atas bermuara pada ketaatan kepada konstitusi

lanjutan....  Dengan kata lain, terjelmanya gagasan negara hukum itu mempersyaratkan jaminan bahwa konstitusi benar-benar ditaati dalam praktik

lanjutan....  Karena itulah konstitusi harus dikawal agar benar- benar ditaati dan yang mengawal itu adalah mahkamah konstitusi (dg fungsi constitutional review-nya di atas)

Karena itu... Seluruh kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan berdasarkan fungsi utamanya tsb: MMMMenguji UU terhadap UUD MMMMemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD MMMMemutus pembubaran partai politik MMMMemutus sengketa hasil pemilu MMMMemutus perkara impeachment Presiden

kuncup durian pucuk selasih