KOTRAK PERKULIAHAN KE-PGRI-AN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR DOSEN (SIPKD)
Advertisements

PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
KETENTUAN TENTANG DOSEN
BAB V PGRI SEBAGAI ORGANISASI PERJUANGAN
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
BAB VII PGRI SEBAGAI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
BAB VI PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI
 PAPARAN KOORDINATOR TIM KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA RI DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN PANITIA KERJA KOMISI VIII DPR.
PENGANTAR PERKOPERASIAN
DRAFT ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN (MGMP) MATEMATIKA SMA KABUPATEN TANAH DATAR PEMBUKAAN Bahwa Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana.
Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
Penyelenggara perguruan Tinggi Swasta Dalam Sistim Pendidikan Nasional
REVISI INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA
Penyiapan bahan Presentasi
SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
MANAJEMEN KOPERASI PENDAHULUAN
Hak atas Kebebasan Pribadi
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
A.UDIN TANTOWI, SURVEI PERSEPSI GURU NON PENJASORKES TERHADAP KINERJA GURU PENJASORKES DI SMA NEGERI/SEDERAJAT SE- KECAMATAN PATEBON KABUPATEN.
BAB 3 JATI DIRI SERTA SITEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PGRI
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
BAB IX RENCANA STRATEGIS PGRI
FITRI AYUDYA SARI, KESIAPAN GURU SEJARAH SMA NEGERI DI KABUPATEN BREBES UTAR DALAM MELAKSANAKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) TAHUN.
SUHARNINGSIH, PERSEPSI GURU NON PENJASORKES TERHADAP KOMPETENSI GURU PENJASORKES SEKOLAH DASAR KECAMATAN SEMARANG SELATAN KOTA SEMARANG TAHUN.
KONTEN HTN.
BAKHTIAR SETYO NUGROHO, Analisis Kesiapan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi FIS UNNES Angkatan 2007 Sebagai Calon Tenaga Pendidik.
Hakikat PKn.
GONDANG PURWANTORO WARDOYO, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Agen Demokratisasi Desa (Studi di Desa Batursari Kecamatan Sapuran.
HARTANTO, TINGKAT PEMAHAMAN GURU PADA KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 4 PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008/2009.
DENI SUKRORINI, Pembinaan Prestasi Olahraga Sepak Takraw di Kabupaten Kebumen.
DEDDY WAHYU WIJAYA, SEJARAH RADIO REPUBLIK INDONESIA WILAYAH SEMARANG TAHUN
Sertifikasi GURU. LANDASAN HUKUM UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang GURU dan DOSEN a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan.
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
Strategi Sertifikasi Dosen
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
HERRY TATZUKO, Kajian Yuridis Perda Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli.
MURDIYANTI, IMPLEMENTASI PROFESIONALISME GURU SOSIOLOGI BERSERTIFIKAT PENDIDIK DI SMA NEGERI SE KABUPATEN BATANG.
P ENGANTAR P ENDIDIKAN Pertemuan I Selasa, 21 September 2010.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
EKA HERAWATI, STUDI PERBANDINGAN PEMBELAJARAN IPS GEOGRAFI PADA GURU IPS SMP NEGERI DENGAN GURU IPS SMP SWASTA DI KOTA TEGAL TAHUN AJARAN 2008/2009.
PUBLIC PADA PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA”
GATOT IRIYANTO, PERSEPSI GURU NON PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN TERHADAP KINERJA GURU PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN.
PGRI SEBAGAI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN
DEDY BAGOS ARDIYANTO, SURVEI MOTIVASI SISWA MENGIKUTI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER BOLA VOLI DI SMP NEGERI DAN SEDERAJAT SE- KECAMATAN KARANGAWEN.
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
KELOMPOK 3 Azizatul Mar’ati( ) Dian Pertiwi( ) Kurnia Widyastanti( ) Maria Yuni Artha( ) Nurul Hasanah( )
KODE ETIK. Pengertian Kode Etik Profesi Kata kode etik terdiri dari dua suku kata, yaitu kode, dan etik. Kata kode berarti tanda-tanda atau simbol-simbol.
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat 1
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
STATUTA PERGURUAN TINGGI
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
PERSIAPAN UJI PUBLIK DRAFT PERATURAN MENTERI TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN Workshop dan Malam Penganugerahan Bidang Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan,
Pengertian Kode Etik Guru Indonesia
Pertemuan I Selasa, 21 September 2010
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Profesi kependidikan Oleh : Ika Nia Tri Utami (K ) 23/02/2015
serikat media siber indonesia
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
BAB I KONSEP PROFESI PENDIDIKAN
PEMBINAAN PEGAWAI KELOMPOK 4 APRELIA DYAH DAMAYANTI
Bintek STRUKTUR RANCANGAN PERATURAN YAYASAN TENTANG STATUTA
Transcript presentasi:

KOTRAK PERKULIAHAN KE-PGRI-AN

BAB I PENDAHULUAN Latar belakang Peran MK Ke-PGRI-an Maksud dan tujuan MK Ke-PGRI-an Ruang Lingkup MK Ke-PGRI-an

BAB II KONSEP DASAR PGRI Pengertian dan dasar PGRI Tujuan PGRI Tugas Dan Fungsi PGRi Sifat dan semangat PGRI Keanggotaan PGRI Keuangan PGRI Susunan dan perangkat kelengkapan organisasi PGRI Kode etik dan ikrar guru ind. Serta atribut PGRI Temukan di sini…!

BAB III JATI DIRI SERTA SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PGRI Jatidiri PGRI Sistem Informasi dan Komunikasi PGRI Klik disini..>

kejurda Telusur >> BAB IV SEJARAH PGRI PGRI masa sebelum kemerdekaan. PGRI masa awal setelah kemedakaan PGRI masa demokrasi liberal PGRI masa demokrasi terpimpin PGRI masa orde baru Reformasi kejurda Telusur >>

BAB V PGRI SEBAGAI ORGANISASI PERJUANGAN Prinsip-prinsip perjuangan PGRI Fokus perjuangan PGRI Stategi perjuangan PGRI Here >>>>

BAB VI PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI PGRI sabagai organisasi profesi Maksud dan tujuan PGRI sabagai organisasi profesi Kewenangan PGRI sabagai organisasi profesi Tanggungjawab PGRI sabagai organisasi profesi Upaya utama PGRI sabagai organisasi profesi Strategi PGRI sabagai organisasi profesi Cari>>>>>>>

Ujian Tunjuk di sini

BAB VII PGRI SEBAGAI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN Hak dan larangan pekerja Perjuangan PGRI sebagai serikat pekerja Titik berat perjuangan dan tantangan PGRI sebagai serikat pekerja PGRI membangun serikat pekerja yang kuat Program PGRI sebagai serikat pekerja Dana dalam memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja Hak-hak hukum dan jaminan sosial PGRI sebagai serikat pekerja Sosialisasi dan pelaksanaan serikat pekerja

BAB VIII PGRI MENYONGSONG MASA DEPAN Paradigma PGRI PGRI pada era otonomi daerah PGRI dalam kancah Internasional

BAB IX RENCANA STRATEGIS PGRI Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman Landasan PGRI Visi dan misi PGRI Asas PGRI Nilai-nilai utama PGRI Strategi PGRI Program umum PGRI

BAB X PROFIL SINGKAT PGRI DAN LINTASAN AKTIVITAS PERJUANGAN PGRI Lintasan aktivitas perjuangan PGRI masa reformasi

BAB XI KOMPETENSI,PROFESIONALISME, DAN KEWIBAWAAN GURU SERTA MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH GURU Perlunya kompetensi dan profesionalisme guru Kompetensi guru Guru professional Kewibawaan guru Pengembangan karir guru Masalah guru Penanganan guru

BAB XII KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN MUTU GURU Pengadaan guru Pembiinaan profesi guru Pengembangan karier guru Peningkatan kesejahteraan guru

BAB XIII PENDIDIKAN PROFESI, SERTIFIKASI DAN PORTOFOLIO GURU Pendidikan profesi dan program setifikasi Portofolio guru

BAB XIV TUNJANGAN DAN PENGHARGAAN PROFESI GURU Tunjangan guru Penghargaan

UAS

Bahanbacaan: Aritonang, Sahala. 2007. Hak-hak Guru danDosenSwastaJikaDiberhentikan. Jakarta: CV. Eko Jaya DirektoratTenagaKependidikan. 2001. PedomanPenyediaanFasilitas Guru. Jakarta: direktoratTenaganKependidikanDirjenPendidikanMenengahDepdiknas. DirektoratTenagaKependidikan. 2001. Status Guru. Jakarta: direktoratTenaganKependidikanDirjenPendidikanMenengahDepdiknas DirektoratTenagaKependidikan. 2005. Kebijakandan Program PeningkatanMutuPendidikdanTenagaKependidikan. Jakarta: direktoratTenaganKependidikanDirjenPendidikanMenengahDepdiknas. Mulyasa, E. 2008. StandarKompetensidanSertifikasi Guru. Bandung: PT. RemajaRosdakarya PB. PGRI. 2008. Kompendum Kumpulan PeraturanOrganisasi. Jakarta: SekretariatJenderal PGRI Samani, Muchlas, dkk. 2006. MengenalSertifikasi Guru di Indonesia. Surabaya: SIC danAsosiasiPenelitiPendidikan Indonesia. Sidi, IndraDjati. 2002. MenujuMasyarakatBelajar. Jakarta: Radar Jaya Offset Surya, Muhamad. 2003. Undang-undang Guru: Perjuangan PGRI dalamMewujudkanHakAsasi Guru. Suara Guru MajalahProfesi guru tahun 2005. Surya, Muhamad. 2008. Era Keangkitan Guru RekamanDinamikanPerjuangan PGRI MasaBakti XVII dan XIX tahun 1998-2008. Jakarta: PB PGRI Tilaar, H.A.R. 2000. DemitologisasiProfesi Guru. Jakarta: LembagaManajemenUniversitasNegeri Tilaar, H.A.R. 2000. ParadigmaBaruPendidikanNasional. Jakarta: LembagaManajemenUniversitasNegeri Undang-undang RI Nomor. 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen. Jakarta: Depdiknas Wijaya, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. Yunus, M. Rusli. 2003. SejarahPersatuan Guru Republik Indonesia dalamperjalanan PGRI (1945- 2003) MenyongsongKongres XIX PGRI di Semarang, 8-12 Juli 2003