RANCANGAN KERMA PERTAMBANGAN “ U ” DENGAN PIHAK SWASTA UNTUK MENDUKUNG LANDMARK ENERGI “ Tersedianya Data Cadangan Uranium Kategori Terukur Yang Signifikan,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Advertisements

DAN PELAKSANAANNYA DI PUSLITBANG tekMIRA
Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
PERAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
Realitas Kebijakan dan Anggaran Publik Aceh
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
ECONOMIC EVALUATION AND DEVELOPMENT YENI WIPARTINI, SE, MTI.
SOSIALISASI KEBIJAKAN BAN-PT di hadapan para peserta Rapat Kerja Daerah Pimpinan PTS di lingkungan Kopertis Wilayah III di Jakarta 23 September.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
Tugas II klompok dua NAMA ANGGOTA: 1.ERNES ABDILLAH 2009/20012/MAF 2. MUHITBUDIN 2008/20051/MTU 3. YENI LESTARI 2010/20057/MRS 4. IRYAN ISNAENI REGAR.
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
Pembiayaan Konsumen.
LKPP MODUL 9 PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI
Penyusunan Neraca Awal Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PERATURAN TENTANG REKLAMASI TAMBANG
PENDIDIKAN LANJUTAN PNS KATEGORI JARAK JAUH,KELAS JAUH DAN SABTU - MINGGU Kukuh Heru Yanto,SH,MH Kepala Bidang Mutasi Kanreg VIII BKN.
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
Kuliah Pertemuan ke: 10 PPh Ps. 24
Pajak penghasilan pasal 24
Investasi Sekuritas By : Ramdany, SE, Ak., M.Ak
Kredit Usaha Rakyat untuk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
SUNSET POLICY.
Tata cara Penanaman Modal
Dibalik Pembatasan Subsidi BBM
Karakteristik PPh Final
Biaya Konsep, Pengakuan, dan Realisasi
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
ISAK 29 PENGUPASAN TANAH PADA TAHAP PRODUKSI TAMBANG TERBUKA
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat (2012) Amerika di Indonesia dalam Kasus Freeport Pendahuluan  Existensi Amerika di Indonesia Pembahasan  Sejarah.
Likuidasi Bank.
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Pajak Penghasilan Pasal 23
BANK INDONESIA PERTEMUAN 3.
Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi
PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN
PERMEN ESDM NO. 08 TAHUN 2017 “KONTRAK BAGI HASIL GROSS SPLIT”
AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK & JANGKA PANJANG DAN EKUITAS
PERAN DAN PELAKU EKONOMI
MATERI PERTEMUAN KE-10 PENENTUAN HARGA JUAL DAN HARGA PEROLEHAN
PERTEMUAN KE-2 PENDAPATAN NASIONAL
SLIDE 12 Penghasilan dan Kredit Pajak dari Luar Negeri serta Kompensasi Kerugian.
Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan menjadi 3 bidang usaha: 1. Bidang Usaha Terbuka 2. Bidang Usaha Tertutup 3. Bidang.
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
PERBANDINGAN PSAP 07 & IPSAS 17 AKTIVA TETAP
Kerjasama Energi Antara Indonesia dan Afrika
MATERI KULIAH BANGUN GUNA SERAH (BUILD OPERATE AND TRANSFER)
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN BATUBARA INDONESIA
RIVALDI ADHAM KELAS L (Manajemen)
STRUKTUR PERMODALAN KOPERASI
STUDI KELAYAKAN USAHA/BISNIS
PERATURAN TENTANG REKLAMASI TAMBANG
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Diskusi Draft Permen Pengganti Kepmen 1211k/1995
Transcript presentasi:

RANCANGAN KERMA PERTAMBANGAN “ U ” DENGAN PIHAK SWASTA UNTUK MENDUKUNG LANDMARK ENERGI “ Tersedianya Data Cadangan Uranium Kategori Terukur Yang Signifikan, 2015 ” PUSBANG GEOLOGI NUKLIR (PPGN)-BATAN Februari 2007

1.LATAR BELAKANG  ADANYA KESULITAN PENDANAAN GUNA MEMBIAYAI KEGIATAN EKSPLORASI MANAJEMEN ULAR 1.LATAR BELAKANG  ADANYA KESULITAN PENDANAAN GUNA MEMBIAYAI KEGIATAN EKSPLORASI MANAJEMEN ULAR

R E N C A N A REALISASI 2005

REALISASI 2006

REALISASI 2007

Dispo Menteri Ristek tgl 29 Nov 2005 kepada Kepala BATAN Dispo Ka. BATAN kepada Deputi PTDBR tgl 30 Nov 2005 Dispo Deputi PTDBR kepada Ka. P2BGGN tgl 6 Des 2005 Untuk tindak lanjut atas surat dari PT. Nusa Galih Nusantara tgl 24 Nov 2005, yang berisikan bahwa Perusahaan dari Australia: Aust-Pac Capital Pty Ltd dan Mulpa Ltd berminat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi uranium yang selanjutnya sanggup untuk menginvestasikan dananya hingga mencapai 1 milyar USD 1.LATAR BELAKANG (lanjutan)

2. TINDAK LANJUT (1) Dasar Hukum :  UU No. 10/1997 tentang Ketenaganukliran  Keppres No. 103/2001 jo. Perpres 64/2005 tentang LPND Tusinang BATAN a.l. : melaksanakan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi bahan galian nuklir dan produksi bahan baku (yellow cake) Inventarisasi potensi U Indonesia Produksi yellow cake

AMANAT UU 10/1997MASALAH & SOLUSIKEBIJAKAN P A S A L 9 (1)Penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi bahan galian nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Perlu biaya besar, BATAN pelaksana satu- satunya Kemampuan pendanaan BATAN sangat terbatas Uranium DN belum akan di- manfaatkan saat ini BATAN sebagai Badan Pelaksana bekerjasama dgn Investor sebagai Badan Usaha Hasil inventarisasi sebagian diserah- kan kpd negara dalam bentuk cad. U Nasional alami (in-situ) kategori terukur Selebihnya ditam- bang dan dijual dalam bentuk yellow cake untuk mengganti biaya inventarisasi U (2)Badan Pelaksana sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain. Mencari investor yang berminat u/. kerma: - invent. potensi U, - upaya penguasaan teknologi produksi yellow cake P A S A L 10 (1)Produksi dan/atau pengadaan bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir hanya dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Perlu biaya besar u/. Per- tambangan U dan pro- duksi bahan baku (yellow cake) (2)Badan Pelaksana sebagai- mana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta. Mencari investor yang berminat u/. Kerma Per- tambangan U dan pro- duksi yellow cake 2. TINDAK LANJUT (2) : Perumusan Kebijakan

Inventarisasi potensi U akan dilakukan melalui kerjasama dengan investor yang bersedia membiayai Cebakan yang ditemukan dari hasil kerma, sebagian akan tetap disimpan dalam bumi sebagai cadangan alami dan selebihnya ditambang sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan investor dengan tetap memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peraturan yang berlaku KEBIJAKAN syarat 2. TINDAK LANJUT (3)

EXPLORATION FEASIBILITY STUDY for remaining deposit TERMINATE 1 No > DUNSC Yes TERMINATE 2 No Feasible Yes CONSTRUCTIONPRODUCTION Product (Yellow Cake) Additional to In-Situ U National Stock of Measured Reserve Category COOPERATION SCHEME GENERAL SURVEY Agreement tipe A : For General Survey Agreement tipe B : for Exploration - Production > DUNSC : greater than Determined Uranium National Stock Contribution Terminate 2 : the remaining deposits as an addition to U National Stock Agreement type A Agreement type B 2. TINDAK LANJUT (4)

Gross Sales Profit Total Sale of Yellow Cake (Non-Tax Government Income/PNBP) - Exploitation Fee* 2% - Landrent Recovery of Exploration, Construction and Production Cost **) Taxes* and Levies *) Should be consulted with Department of Finance **) Cost recovery shall be less than 80% of Gross Sales Subtraction Note : InvestorGov. Investor Gov. 85% 15% Gov. Investor Gov. : Government Community Development 1 ‰ (?) Scheme of Profit Sharing 2. TINDAK LANJUT (5)

PERUSAHAAN Business Entity BATAN Badan Pelaksana (Executing Body) KERJASAMA PERTAMBANGAN 2. TINDAK LANJUT (6)

3. PELUANG (1) Produksi di Kanada sebagai produser terbesar terganggu untuk beberapa tahun karena Cigar Lake Mine kebanjiran Peningkatan permintaan uranium dari hasil tambang, karena HEU → LEU menipis Peningkatan drastis permintaan uranium di Cina dan India Minat investor positif, sudah ada beberapa calon, hal ini didukung oleh perkembangan situasi pasar U3O8 (Yellow Cake)

Perkembangan Harga U 3 O 8 s/d 5 Februari PELUANG (2)

4. HAMBATAN (WEAKNESS AND THREAT) 1.PP No. 77 Th tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP BATAN perlu direvisi 2.Keppres No. 96 Th tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal Lampiran 1. Bidang Usaha Yang Tertutup Mutlak Bagi Penanaman Modal 11. Penambangan Mineral Radioaktif 3.Perubahan Kebijakan Uranium di LN a.l. diijinkannya pembukaan tambang baru di Australia

13 Feb 2007 Draft Final STATUS PERANCANGAN KERMA U

5. PENUTUP 1.Tugas BATAN untuk melaksanakan penyelidikan umum, dan eksplorasi BGN sangat sulit dilaksanakan jika hanya menggunakan dana APBN-BATAN yang besarnya sangat terbatas 2.Kesulitan tersebut akan dapat diatasi dengan kerma eksplorasi U antara BATAN dan investor. 3.Dengan Kerma U diharapkan LANDMARK Bidang Energi : dapat terwujud. 4. Perlu dukungan dan kekompakan seluruh komponen serta komitmen institusi BATAN dalam mewujudkan Kerma U ini. “Tersedianya Data Cadangan Uranium Kategori Terukur Yang Signifikan, 2015”

Mohon doa restu TERIMA KASIH