PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MDG’S

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENINGKATAN KUALITAS YANKES DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Advertisements

PELAKSANAAN 2014 & RENCANA 2015 UNTUK PENCAPAIAN RPJMN 2010–2014 & MDGs 2015 KELOMPOK SIDANG KOMISI A.
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Evaluasi Penempatan Bidan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 81/MENKES/SK/I/2004 di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kab.
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
pembinaan penyusunan draft protokol risbinkes 2015
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
Kebijakan Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
DATA KETENAGAAN DALAM KOMUNIKASI ON LINE
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PENYEHATAN LINGKUNGAN
Selamat Datang di Badan PPSDM Kesehatan
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
Disampaikan pada acara
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
Fasilitas kesehatan yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu Dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain di DTPK dalam rangka.
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K).
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
Assalamualaikum Wr.Wb. Kelompok 1 Dewi KusumaWardani(J ) Rosalina KusumaWardhani (J ) Mursid Andi Setiawan (J ) Yunan Tulus Budiono(J )
AKREDITASI PUSKESMAS.
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN
PERENCANAAN SUMBER DAYA LULUSAN DIII KEPERAWATAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
PENDAHULUAN. MENYONGSONG DISYAHKANNYA UNDANG-UNDANG KEBIDANAN : KESIAPAN BIDAN RUNJATI, M.MID.
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
UU APARATUR SIPIL NEGARA UU NO 5/2014
PROGRAM NUSANTARA SEHAT
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
METODE PERHITUNGAN KEBUTUHAN SDMK BERDASRKAN PERMENKES RI NOMOR 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.
Kebijakan pelayanan keperawatan dalam pemberdayaan tenaga lulusan d3 keperawatan pada tatanan pelayanan kesehatan DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN.
PROGRAM TUGAS BELAJAR SDM KESEHATAN :
PERTEMUAN PENGELOLA KETENAGAAN SARKES SWASTA Sdmkes Dinkes kab blitar
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDMK
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN PERTEMUAN 11
Kom III SUHARI MM.
PERKESMAS TERKAIT UNDANG- UNDANG NO 38 TAHUN 2014: KEPERAWATAN dan permenkes no 75 tahun 2014 : PUSKESMAS DIREKTORAT BINA PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KETEKNISIAN.
Peluang DAN TANTANGAN administrator rumah sakit GUNA MENUNJANG PELAYANAN PARIPURNA DAN AKREDITASI RUMAH SAKIT.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
Organisasi Yankes Pertemuan 3
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
STANDAR DAN INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS EDISI KEDUA VERSI TAHUN 2019.
Transcript presentasi:

PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MDG’S Disampaikan Pada Rapat Kerja Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Samarinda, 16 Juni 2014

ARAH KEBIJAKAN

KEMENTERIAN KESEHATAN ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN ARAH & STRATEGI NASIONAL DLM RPJMN 2010-2014 ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN UPAYA REFORMATIF & AKSELERATIF DLM MENINGKATKAN AKSES & YANKES Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan Dilakukan melalui : (a) Pemihakan Kebijakan dan Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Membantu Kelompok Miskin dan Daerah Tertinggal; (b) Pengembangan Instrumen untuk Memonitor Kesenjangan Antar Wilayah dan Antar Tingkat Sosial Ekonomi ; (c) Peningkatan Advokasi dan Capacity Building Bagi Daerah Tertinggal.

ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009 RPJMN II 20010-2014 RPJMN III 2015 -2019 RPJMN IV 2020 -2024 Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEA DILAN UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan

Isu Strategis RPJMN Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata Peningkatan Perbaikan Gizi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular Penyiapan dan Pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Peningkatan Keamanan, Mutu dan Manfaat/Khasiat Obat dan Makanan

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Pencapaian MDG ↙ angka kematian ↙ angka kemiskinan ↙ angka kesakitan Persiapan JKN ↗ akses pelayanan Pelayanan yg terstruktur Pelayanan yg efisien & efektif Derajat kesehatan rakyat yg setinggi-tingginya

PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN

RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE TAHUN 2011-2025 UNIVERSAL HEALTH COVERAGE “Seluruh Penduduk Memperoleh akses terhadap Tenaga Kesehatan yg berkualitas” STRATEGI Penguatan Regulasi Peningkatan Perencanaan Nakes Peningkatan Pendidikan Nakes Peningkatan pendayagunaan Nakes pembinaan dan Pengawasan mutu Nakes Penguatan sumber daya

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN UPAYA POKOK: Perencanaan Kebutuhan dan Upaya Pemenuhan SDM Kesehatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan melalui Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Regulasi SDM Kesehatan

LANGKAH IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN NAKES TAHUN 2011-2025 - Pemenuhan nakes untuk sebagian besar DTPK - Pusat & Prov punya perencanaan SDM dan SI SDMK - Diklat sesuai kebutuhan dan Sistem Diknas - Binwas - NSPK - Pemenuhan nakes untuk seluruh DTPK - Seluruh Kab/ Kota mempunyai perencanaan SDMK - Pelaksanaan distribusi & manajemen karir - Sinergi pengadaan SDMK - Pelaksanaan NSPK - Seluruh SDMK terpenuhi - Perencanaan SDMK terintegrasi secara nasional - Pengadaan SDMK sesuai kebutuhan - Pemantapan distribusi & manajemen karir 2020-2025 2015-2019 2010-2014

PENGADAAN SDMK MELALUI PENDIDIKAN Sistem Kesehatan Nasional Standar Pelayanan Primer Sekunder Tersier Peran? Standar Pendidikan Standar Kompetensi Peran? Merit System STR Lisensi Peran? Mutu prodi  Lulusan Kompetensi yang diperoleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang kesehatan Vokasi Akademik Profesi Pendidikan Tinggi

GAMBARAN KONDISI TENAGA KESEHATAN DI KALIMANTAN TIMUR

GAMBARAN TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Total 53 Rumah Sakit Slide berikut menunjukkan dari 53 Rumah Sakit di propinsi Kalimantan Timur masih terdapat kekurangan tenaga dr.Sp 4 dasar dan penunjang, dokter umum, tenaga keperawatan dan farmasi

DI KALTIM ANGKATAN I – XI DISTRIBUSI PPDS DI KALTIM ANGKATAN I – XI 4 DASAR DAN ANESTESI Kabupaten/kota (-) Sp.OG Sp.OG Lulus Sp.OG BL (-) Sp.B Sp.B Lulus Sp.B BL (-) Sp.A Sp.A Lulus Sp.A BL (-) Sp.PD Sp.PD Lulus Sp.PD BL (-) Sp.AN Sp.An Lulus Sp.An BL KALIMANTAN TIMUR 27 6 13 30 9 8 32 3 17 25 18 19 5 12 BERAU 1 BULUNGAN 2 KOTA BALIKPAPAN 4 KOTA BONTANG KOTA SAMARINDA 11 KOTA TARAKAN KUTAI BARAT KUTAI KERTANEGARA KUTAI TIMUR MALINAU NUNUKAN PASER PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TANA TIDUNG KALIMANTAN TIMUR NK Distribusi PPDS angkatan I – XI di Kalimantan Timur, data idtribusi menurut rumah sakit ada pada lampiran

GAMBARAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Total 222 Puskesmas

Persentase Puskesmas Yang Memiliki Jumlah Dokter Di Bawah Standar Ketenagaan, Tahun 2014 Kondisi Kaltim : Jumlah Pusk 222, Jumlah dokter di puskesmas 378 37% puskesmas kekurangan dokter 8 puskesmas tanpa dokter

Persentase Jumlah RS Yang Memiliki Dokter Spesialis Obgyn di Bawah Standar Ketenagaan,Tahun 2014 Kondisi Kaltim : Jml RS 53, Jml SpOG 76 51% RS kekurangan SpOG 21 RS tanpa SpOG

Secara Umum, fasyankes di Kalimantan Timur masih kekurangan nakes yang diperburuk dengan maldistribusi tenaga kesehatan KONDISI NAKES PERKAB/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR

UPAYA PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN

KENDALA PENEMPATAN NAKES Retensi untuk daerah dengan geografis sulit masih rendah Kurangnya partisipasi Pemda dalam penyediaan fasilitas, distribusi, monitoring dan evaluasi Sedikitnya peminat tenaga kesehatan khususnya untuk DTPK Tingginya biaya operasional untuk mobilisasi tenaga kesehatan di daerah dengan geografis sulit.

STRATEGI PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN JANGKA PENDEK Formasi PNS PTT medis dan bidan Penugasan khusus D3 dan residen Formasi khusus (PP 56/2012) Flying Health Care JANGKA MENENGAH/ PANJANG Redistribusi, melalui dukungan regulasi Team based Beasiswa PPDS Peningkatan jenjang pendidikan

KETERKAITAN APARATUR SIPIL NEGARA UPAYA PEMENUHAN NAKES PEGAWAI ASN (UU NO.5 /2014) 1. PNS (Pasal 1 butir 3 & Pasal 7) 2. PPPK (Pasal 1 butir 4 & Pasal 7) Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; Menduduki jabatan pemerintahan. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan Undang-Undang. Melaksanakan tugas pemerintahan. PPPK  PTT pusat Tugsus PTT daerah UPAYA PEMENUHAN NAKES

KEBERADAAN AKTIF PTT KALIMANTAN TIMUR KEBERADAAN AKTIF TENAGA PTT S.D 31 DESEMBER 2013 Sumber : Biro Kepegawaian. Januari 2014

REKAPITULASI PESERTA TUGAS BELAJAR PPDS/PPDGS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 - 2013 4 DASAR Sp. PD 23 Sp. A 20 Sp. B 18 Sp. OG 81 4 PENUNJANG Sp. An 17 Sp. PK 14 Sp. R 15 Sp. RM 8 54 Spesialis Lainnya 62 Total Keseluruhan 197

BIMBINGAN BELAJAR MENGIKUTI SELEKSI AKADEMIK PPDS 2014 (preparatory course) Dilaksanakan oleh kolegium Dilaksanakan di lokasi pelatihan Dokter dengan Kewenangan Tambahan, FK UNAIR, FK UNHAS, FK UNUD dan FK UNBRAW Durasi : intensif 1 bulan Metode : di kelas dan observasi di RS Dilaksanakan pada bulan Agustus 2014

E learning sebagai alternatif bimbingan belajar Disusun oleh 10 kolegium : Obgyn, Kes anak, Bedah, Penyakit Dalam, Anastesi, Patologi Klinik, Rehabilitasi Medik, Radiologi, Penyakit mulut dan Bedah mulut Berbasis pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia: Materi bacaan, foto, video, power point, referensi Kasus dan pembahasannya Latihan ujian beserta jawaban Materi akan diakses ke website BPPSDMK www.bppsdmk.depkes.go.id pada Juli 2014

KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan  Salah satunya mengatur tentang Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang melaksanakan Penugasan Khusus Keputusan Menteri Kesehatan No. 1307 tahun 2012 tentang Penghasilan Pokok dan Insentif Khusus Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap Saat ini Kemenkes (Pusrengun SDMK) sedang melakukan kajian terkait insentif bagi tenaga kesehatan di fasyankes berdasarkan kriteria keterpencilan dan jasa

TERIMA KASIH