E-CATALOGUE OBAT 2014: PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
Pengadaan Barang/Jasa
JAWABAN PERTANYAAN PESERTA
Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
e-PURCHASING BUKU KURIKULUM 2013
Dalam aplikasi e-purchasing Kendaraan Bermotor, ada 3 user yang terlibat yaitu
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALAT KESEHATAN
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
SISTEM PENGAWASAN ALAT KESEHATAN e-Report Alkes e-Watch Alkes
Pelaksanaan Pelayanan JKN di PELAYANAN KESEHATAN St. Carolus
Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) di Era JKN
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
E-report alkes dan Pkrt e-watch alkes dan PKRT e-Infoalkes dan PKRT
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW)
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
SOSIALISASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DI - KEMENKES 1.
PENDATAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL TAHUN 2014 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL.
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
EVALUASI & IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MM
Perkembangan Administrasi
OLEH : EFFI MARDIYANTO KETUA U MUM TP. PKK DISAMPAIKAN DALAM RANGKA TEMU KADER POSYANDU TANGGAL 29 MEI 2009.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Jakarta, Juni 2014
PENERAPAN E-CATALOGUE
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGENDALIAN PTM TAHUN 2013.
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
Hasil Permodelan Tahap I
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
PROBITY DAN KONSOLIDASI
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapetik dan PKRT
LAPORAN PELAKSANAAN SELF INITIATIVE STRENGTHENING SCM
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
“Saatnya INDONESIA BEBAS TBC mulai dari Saya” “PEDULI TBC, INDONESIA SEHAT” Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
© Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Tujuan Pembelajaran.
Ini Kosongan. Kosong Kosong kosong kosong Kosong Kosong kosong kosong.
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I 2019
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
Transcript presentasi:

E-CATALOGUE OBAT 2014: PERMASALAHAN DAN SOLUSI Engko Sosialine M Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekes Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes

4 Juni 2014: Bali: 512 Sediaan Kalimantan Timur: 506 Sediaan DKI Jakarta: 503 Sediaan Kep. Riau: 510 Sediaan Jawa Timur: 505 Sediaan Maluku: 502 Sediaan

Identifikasi Permasalahan Penyedia Waktu respons IF penyedia dan distributor  IF dan distributor menyiapkan SDM khusus untuk melayani proses pemesanan Penolakan dari distributor. Alasan kekosongan obat(?) IF Penyedia tidak bersedia melayani pemesanan non-e Catalogue dengan harga DPHO (?) Belum adanya jaringan distributor yg ter-upload, mis PT Cendo Perbedaan kemasan dg e-Catalogue Persyaratan minimal order

Identifikasi Permasalahan Satker Belum semua Satker, Faskes melakukan e-Purchasing Pemesanan tidak sesuai (kelipatan) besar kemasan Masalah administrasi kontrak untuk pemesanan bernilai kecil Apoteker PJ untuk pemesanan obat narkotik, psikotropik dan prekursor Distributor tidak sesuai dg e-Catalogue …..?

Penanganan Keluhan Hotline service (e-catalogue contact centre) melalui : e-mail: e_katalog@kemkes.go.id HP. No. 0812 8175 3081

KEMENKES MELAKUKAN PENANDATANGANAN KOMITMEN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DENGAN 11 STAKEHOLDERS TERIMA KASIH