M O N E V Hasil Pemeringkatan Badan Publik Surabaya, 19 Nopember 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Advertisements

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
MENYIKAPI PENGADUAN DAN MENANGANI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
4 10 hr Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 5 10 hr 14 hr 2 3 Pemohon
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
UNDANG-UNDANG NO.14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
HASIL PENILAIAN PPID AWARD
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Serang, 24 April 2014.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU Nomor 14 Tahun 2008)
Disampaikan: Martan Kiswoto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.
Sekretariat PPID Prov. Nusa Tenggara Barat
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010.
Oleh : Dr. Tjahjanulin Domai, MS
Pelaku usaha pangan hasil pertanian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMasi publik
implementasi UNDANG-UNDANG nO 14 tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK Depok, 5 Nopember.
SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK POLITEKNIK ATI PADANG
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
RESPON TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Disampaikan oleh : H. DADANG ISKANDAR, SKM.,MKM
Komisi Informasi Provinsi/kab/kota Laporan Perkembangan
ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN HKI
PETUNJUK TEKNIS PEMERINGKATAN WEBSITE SKPD DI LINGKUNGAN PEMPROV JATIM DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa.
SENGKETA INFORMASI PUBLIK
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMINFO KOTA BIMA
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Oleh : Ketty Tri Setyorini
Materi 10.
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
Beberapa Masalah Eksekusi Putusan Komisi Informasi
KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN
SOSIALISASI UU NO. 14 TAHUN 2008 : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK Rahmulyo Adi Wibowo, S.H.,M.H
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.
TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Web Info Publik ITB
TEHNIK PELAPORAN DIP OLEH : SUMARNI, S.Pd
DASAR HUKUM, TANTANGAN DAN STRATEGI PPID Surabaya, 25 Juli 2016 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR PPID PROV.JATIM Agus dm.
-- STANDAR OPORASIONAL PROSEDUR ---
Pengelolaan Web Info Publik ITB
UU KIP Ketty Tri Setyorini. UU KIP Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang mendapat APBD / APBN atau sumbangan masyarakat PEMOHON / PUBLIK.
PPID KOTA MADIUN JL. PAHLAWAN NO.37 KOTA MADIUN
Keterbukaan Informasi Badan Publik / OPD ?
SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PUBLIK
TUGAS ADMIN PPID & SUBDOMAIN
UJI KONSKUENSI INFORMASI YANG AKAN DIKECUALIKAN Madiun, 11 – 12 April 2019 Dinas Komunikasi dan Informtika Provinsi Jawa Timur PPID Agus dm.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
PERANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI DI KABUPATEN TORAJA UTARA BAHAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA.
Transcript presentasi:

M O N E V Hasil Pemeringkatan Badan Publik Surabaya, 19 Nopember 2013 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

1. Pemberitahuan Rencana Evaluasi BP melalui Forkom dan Bimtek PPID 2. Evaluasi Awal /Supervisi : Administrasi 3. Menentukan Nominator, 4.Evaluasi lanjutan : Website dan Layanan Informasi 5.Pengumuman Hasil Evaluasi Tahapan Evaluasi 2

- SUPERVISI ADMINISTRASI= BOBOT 25 % - MUATAN WEBSITE= BOBOT 50 % - SUPERVISI PELAYANAN = BOBOT 25 % TOTAL BOBOT 100 % Jenis Penilaian 3

 SK PPID  SK Atasan PPID  Struktur  SOP  DIP  Desk Supervisi Admintrasi  Administrasi PPID  Administrasi Atasan PPID  Regulasi (Khusus kab/kota) Supervisi Awal : Peninjauan langsung dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Badan Publik 4

1.Profil 2.Program 3.Kinerja 4.Keuangan 5.Laporan Akses Informasi 6.Peraturan, Keputusan, Kebijakan 7.Cara Memperoleh Informasi 8.Laporan Penyalahgunaan Wewenang 9.Pengadaan Barang/Jasa 10.Peringatan Keadaan Darurat Muatan Website Ket : Penjelasan rinci mengenai muatan website disampaikan dalam Forkom PPID 24 Sept

1.Kelengkapan Administrasi di Meja Layanan Informasi 2.Keberadaan Petugas 3.Kesesuaian Prosedur 4.Kejelasan Informasi yang diberikan petugas Supervisi Pelayanan Supervisi Lanjutan (Supervisi Pelayanan): Kegiatan sidak (tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Badan Publik ) melalui mysterious guest melihat bagaimana pelayanan terhadap Pemohon Informasi 6

 Formulir Permohonan  Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi  Buku Register Permohonan  Formulir Keberatan  Tanda Bukti Penerimaan Keberatan  Buku Register Keberatan  Buku Layanan Informasi  Pemberitahuan Tertulis  Formulir Penolakan 1. Kelengkapan Administrasi di Meja layanan Informasi 7

 Apakah ada petugas khusus yang ditunjuk  Saat tiba, apakah petugas berada di tempat? 2. Keberadaan Petugas 8

1.Apakah petugas menanyakan/memeriksa identitas ? 2.Apakah petugas menanyakan alasan/maksud dan tujuan permohonan? 3.Apakah petugas melayani dengan baik (tidak meninggalkan tempat sebelum selesai melayani) 3. Kesesuaian Prosedur 9

1.Apakah petugas menguasai permasalahan yang ditanyakan Pemohon Informasi? 2.Apakah petugas bisa memberikan kemudahan? 4. Kejelasan Informasi yang diberikan petugas 10