LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

assalamu’alaikum wr. wb
BIMBINGAN TEKNIS KABUPATEN LOMBOK TENGAH KAMIS 21 MARET 2013
assalamu’alaikum wr. wb
Pengadaan Barang/Jasa
Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DUKUNGAN ULP TERHADAP PELAKSANAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Nasional
OPTIMALISASI DAN PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PROCUREMENT Pusat LPSE KEMENTERIAN KEUANGAN.
E-PURCHASING (Intermediate) Custom animation effects: spotlight text
PENERAPAN e-PROCUREMENT
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
E-KATALOG E-PURCHASING.
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga

PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
Pengadaan Barang/Jasa
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Perpres no 54 Tahun 2010
Oleh : Ir. HERU BUDI HARTONO, M.Si. Ketua PPBJ-DPUK Purbalingga T.A
KEBIJAKAN DAN PERATURAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah
Evaluasi Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
EKONOMI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
e-Catalogue Sistem Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
MATERI 7 PENGANTAR E-PROCUREMENT
KONSOLIDASI PENGADAAN
Meningkatkan Kinerja Pengadaan Barang/Jasa
ARAHAN PLT. SEKRETARIS DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
E-Kontrak non e-tendering
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Pada DPU Kab. Purbalingga
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
BARANG/JASA PEMERINTAH
Kebijakan SDM PBJ Dalam Perpres 16/2018 Disampaikan pada:
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
MATERI 8 PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
P1618 SOSIALISASI Mudjisantosa Oleh :
TITIK TITIK KRITIS PROSES PENGADAN BARANG/JASA
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
PENGADAAN BARANG/JASA
KATALOG ELEKTRONIK DAERAH
Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v 4.3
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
Informasi umum PROSES PENGADAAN BARANG dan JASA DI PTN
Untuk mengajukan Pertanyaan, kritik, maupun saran :
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Transcript presentasi:

LKPP Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Oleh Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah, LKPP Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

Kondisi PBJP Gagal lelang Kualitas hasil kurang baik Hasil pengadaan tidak sesuai kebutuhan/tidak dimanfaatkan Kemahalan (harga > nilai/kegunaan) Keterlambatan/tidak selesai/putus kontrak Kasus hukum

Realisasi e-Procurement Kabupaten/Kota Status 30 Sept 2013 (Nilai Dalam Miliar Rupiah)

HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN PBJ DAN PERAN LKPP Perencanaan pengadaan tidak matang: Identifikasi kebutuhan masih lemah pemahaman terhadap pasar masih lemah (penyedia, harga, struktur pasar) Kemampuan menyusun dokumen pengadaan masih lemah (KAK, spesifikasi, HPS, dokumen kontrak). Proses Pemilihan/Lelang : Persaingan tidak sehat Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksana/penyedia kurang profesional Kontrak lemah (dokumen dan manajemen kontrak lemah) Pengawasan lemah.

ARAH PENGEMBANGAN Pengadaan tersebar Terpusat di ULP Pengadaan Manual  Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) E-katalog & e-purchasing semakin banyak Sistem pengadaan secara elektronik lebih cepat, mudah, murah, handal, dan aman. Pengendalian, monev dan reporting diperkuat

Pendekatan regulasi Pendekatan Sistem PERAN LKPP Perumusan Kebijakan dan peraturan perundang-undangan Pengembangan sistem pengadaan Pendekatan regulasi Pendekatan Sistem Iidentifikasi kebutuhan Pengumuman lelang Penandatanganan kontrak Penerimaan hasil pekerjaan pemeliharaan Akhir masa Pemilihan/pelelangan Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan Purchases Order Manajemen kontrak Tendering Purchasing Pengadaan Langsung Penunjukan Langsung Swakelola Call for bids: Call for price quotation: Rencana Pengadaan PA/KPA Pokja ULP/PP PPK PPHP Inhouse/Internal Provision: Outsource:

LKPP Tujuan pengadaan Prinsip pengadaan Efisien Efektif Transparan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tujuan pengadaan Prinsip pengadaan Efisien Efektif Transparan Terbuka Bersaing Adil/tidak diskriminatif Akuntabel

LKPP Hasil pengadaan yang akuntabel Penyedia terpercaya & mampu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Hasil pengadaan yang akuntabel Penyedia terpercaya & mampu Persyaratan kualifikasi Administrasi terpenuhi Persyaratan administrasi Teknis (jml, mutu, waktu) sesuai Persyaratan teknis Harga murah/ sepadan Penawaran Harga Menguntungkan GUGUR Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

Supply Positioning

Supply analisis

Supply strategy

LKPP Terima kasih Ikak G. Patriastomo 0816 4844 375 ikak@lkpp.go.id Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terima kasih Ikak G. Patriastomo 0816 4844 375 ikak@lkpp.go.id Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa