LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGALAMAN PEKERJAAN

Peraturan LPJK Nasional tentang Registrasi Usaha Penyedia Jasa Konstruksi “Sosialisasi Peraturan Registrasi & Persyaratan Asosiasi VVA” Pekanbaru,

PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU

DIREKTORAT PEMBINAAN WIDYAISWARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 2010

4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,

Oleh : Kepala Seksi Fasilitasi Sumberdaya Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur Kementerian Pendidikan Nasional Lembaga Penjaminan.

PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

Direktorat Penyelesaian Sanggah, Deputi 4 – LKPP

TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA

Disampaikan Oleh : SOEMITO, SA Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Malang 08 Maret 2012 DINAS KOMINFO KOTA MALANG.

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI Jakarta, 22 November 2013.

Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL

VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS KEUANGAN

Rapat Pembahasan Pembayaran Honorarium Tim Tahun Anggaran 2014

PENYUSUNAN UJI KONSEKUENSI PADA PPID INSPEKTORAT PROV.JATENG

PENJELASAN TENTANG SBU/SKA/SKTK DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS ADMINISTRASI

14/04/2014 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU.

Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen

SOSIALISASI PERUNDANGAN DAN KETENTUAN HUKUM DI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP

Pt.taman wisata candi Borobudur,Prambanan & Ratu Boko

DIKLAT PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN RI (REFRESHER COURSE) BAGI KAJARI/PPK MEDAN, 12 AGUSTUS 2008 RUANG LINGKUP PERATURAN PRESIDEN NO. 8 TAHUN 2006.

PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU

Disajikan oleh: drs.toto kusnindar, mba

Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi

VERIFIKASI – VALIDASI BERKAS PENGURUS & TENAGA KERJA

SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :

Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SOSIALISASI KEPPRES 80 Th

REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA

Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Kebijakan-kebijakan aktual usaha jasa konstruksi.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kegiatan Kemitraan LKPP – APIP di Provinsi Jawa Tengah

SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA

MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017

PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PELELANGAN TA. 2016

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

PROSPEK JASA KONSTRUKSI DAN PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENGATURAN

UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA

PEMBINAAN SDM KONSTRUKSI

KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA

Grha LPJK Nasional, 9 Februari 2009 DISAMPAIKAN OLEH

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN SERTA PENGGUNAAN DANA HIBAH DAN.

PENYUSUNAN dan PENETAPAN APBD

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TAHAP PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGADAAN KAJI ULANG RUP

SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT DALAM BENTUK ELEKTRONIK

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

EVALUASI DAN PENATAAN ORGANISASI

LPJK Nasional Jl. Wijaya I No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Pengembangan SIKI Baru & Sertifikat Digital.

Transcript presentasi:

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI JAWA TIMUR Surat Edaran Menteri PU Nomor IK.0201-Kk/978 TENTANG PEMberlakuan Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Untuk Tahun Anggaran 2014

Latar Belakang PP 04/2010 mengamanatkan pengaturan subklasifikasi dan subkualifikasi diatur melalui PERMEN PU 08/2011 Diperlukan pedoman penegasan pemberlakuan PERMEN PU 08/2011 dalam pengadaan jasa konstruksi T.A 2014 Pelaksanaan penerbitan SBU harus sudah mengacu kepada PERMEN PU 08/2011 paling lambat 1 Agustus 2012. Telah terbentuk USBU dan USTK untuk melakukan proses sertifikasi sesuai PERMEN PU 08/PRT/M/2011 Surat Edaran Menteri PU Nomor IK.0201-Kk/978

Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha SBU/SKA/SKT Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi T.A 2014 SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan saat pengadaan jasa konstruksi dan saat penandatanganan kontrak: SBU/SKA/SKT yang klasifikasi dan kuallifikasi-nya sudah mengacu kepada Permen PU 08/2011 SBU/SKA/SKT yang klasifikasi dan kuallifikasi-nya belum mengacu kepada Permen PU 08/2011 Sampai dengan 31 Maret 2014 SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan saat pengadaan jasa konstruksi: SBU/SKA/SKT yang klasifikasi dan kuallifikasi-nya sudah mengacu kepada Permen PU 08/2011 SBU/SKA/SKT yang klasifikasi dan kuallifikasi-nya belum mengacu kepada Permen PU 08/2011 SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan saat penandatanganan kontrak setelah 31 Maret 2014 : SBU/SKA/SKT yang klasifikasi dan kuallifikasi-nya mengacu kepada Permen PU 08/2011. 31 Maret 2014 s.d 30 Juni 2014 Your Text Setelah 30 Juni 2014 SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan saat pengadaan Jasa Konstruksi dan saat penandatanganan kontrak: SBU/SKA/SKT yang klasifikasi dan kuallifikasi-nya mengacu kepada Permen PU 08/2011.

Konversi Klasifikasi dan kualifikasi Usaha Konstruksi Klasifikasi dan Kualifikasi usaha konstruksi mana yang harus digunakan pada saat pengumuman lelang T.A 2014 ? Apabila lelang dilakukan sebelum 30 Juni 2014, maka klasifikasi dan kualifikasi usaha yang digunakan dalam pengumuman lelang adalah klasifikasi dan kualifikasi yang belum mengacu kepada PERMEN PU 08/2011 dan/atau yang sudah mengacu kepada PERMEN PU 08/2011 sesuai dengan TABEL KONVERSI Apabila lelang dilakukan setelah 30 Juni 2014, maka klasifikasi dan kualifikasi usaha yang digunakan dalam pengumuman lelang adalah klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sudah mengacu kepada PERMEN PU 08/2011

PRA KONTRAK (Kla & Kual LAMA) PEMBERLAKUKAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI USAHA SBU/SKA/SKT DALAM PENGADAAN JASA KONSTRUKSI T.A 2014 31 MARET 2014 30 JUNI 2014 KONTRAK → PERMEN 08 PRA KONTRAK & KONTRAK PERMEN 08 PRA KONTRAK (Kla & Kual LAMA)

Penelusuran Keabsahan SBU/SKA/SKT Bagaimana cara penelusuran keabsahan SBU/SKA/SKT pada pengadaan T.A 2014 ? Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) pada laman www.lpjk.net atau klarifikasi langsung ke penerbit SBU/SKA/SKT.

TERIMA KASIH