Kebijakan Pengendalian Penduduk Indonesia Sri Moertiningsih Adioetomo S2KK – Penduduk dan Pembangunan Jakarta, 16 Desember 2009

Sejarah Kebijakan Kependudukan di Indonesia 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk Kebijakan Orde Lama Jaman Soekarno Jumlah Penduduk Besar Merupakan Kebanggaan Jumlah yang banyak dan merata diseluruh kepulauan akan merupakan asset yang berharga untuk melawan kolonialisme Barat (lihat guntingan koran Kompas tahun 1971) 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Kebijakan Orde Lama (lanjutan 1) Pro natalis Ingin mempunyai penduduk sebanyak 250 juta KB (BC) dapat menurunkan moral bangsa Indonesia (ada perasaan takut untuk menjalankan KB di Indonesia) Sukarno adalah pro natalis Bukan karena tidak mengerti pentingnya KB danjumlah anak sedikit Tetapi karena melihat tantangan yang cukup besar, terutama dari kalangan agama dan tokoh masyarakat Mendapat tekanan dari pihak internasional Tetapi tetap bertahan Meskipun begitu Sukarno tidak melarang gerakan KB oleh swasta, seperti PKBI. Tokoh: Nani Suwondo, Hurustiati Subandrio, dr Suharto dr pribadi presiden 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Kebijakan Orde Lama (lanjutan 2) Masalah kependudukan diatasi dengan program transmigrasi Tahun 1905 di Gedong Tataan, Lampung Diintegrasikan dengan pembukaan perkebunan 173.959 di Lampung dan 56.000 ditempat lain (Deli) Diteruskan sesudah merdeka Banyak ekses a.l PLG. Lebih melihat kepadatan penduduk pulau Jawa sebagai permasalahan kependudukan Dijawab dengan program trnasmigrasi. Beda dengan kolonisasi jaman Belanda Jaman Belanda kolonisasi dipakai mengikuti pembukaan lahan, tembakau ata kelapa sawit di Deli Serdang, Metro di Lampung Transmigrasi jaman orde baru memindahkan manusia dan membuka lahan, orang dengan target Tetapi jumlah penduduk yang datang ke pulau Jawa ternyata lebih banyak dari yang dipindahkan Sebab kemajuan pembangunan pulau Jawa yang tidak imbang dengan pembangunan pulau lain 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Gerakan pembatasan kelahiran Soekarno menentang, tapi tidak melarang adanya praktek KB swasta Dipelopori oleh Pemimpin Wanita Dr Sulianti Saroso (DepKes), Radio 1952 Dr Suharto (dr Presiden), Mr Nani Suwondo, Dr Hurustiati Subandrio (lihat Thesis SMA, chapter 4) Individual efforts Memanfaatkan peluang hubungan diplomatik dengan luar negeri secara informal Seiring dengan kemajuan gerakann wanita Indonesia Sering konferensi internasional Linkages antara gerakan swasta dengan badan badan lain di luar negeri 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk PKBI Pengaruh International Kebangkitan perempuan Indonesia PKBI didirikan di Jakarta tahun 1957 Meningkatkan kesehatan perempuan Mempunyai anak sedikit menguntungkan kesehatan Ibu dan Anak. 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk PKBI (lanjutan 1) Didukung DepKes Pelayanan KB diselenggarakan di klinik KIA Hampir diseluruh kota besar Jawa dan Pulau Jawa 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk Hambatan Ditentang oleh Pejabat Pemerintah dan TOGA TOMA KB adalah pembunuhan Tidak sesuai moral bangsa Metodenya ditentang agama 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk Pasal 534 KUHP Barang siapa dengan terang-terangan menundjukkan ichtiar untuk mentjegah kehamilan, atau jang dengan terang-terangan tanpa diminta menawarkan ichtiar atau pertolongan untuk mentjegah kehamilan ….. Dapat dihukum dengan hukuman selama-lamanya dua bulan atau denda sebanjak-banjaknja duaratus rupiah 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk LKBN Gerakan KB swasta makin gencar Orde Baru berkuasa International Pressure Penandatanganan kesepakatan pemimpin dunia menjunjung ide pengendalian penduduk 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk Kebijakan Orde Baru BKKBN Demographic Oriented Tujuan adalah menurunkan fertilitas 50 persen dari angka tahun 1971 Government oriented Lebih bersifat supply oriented Dengan hitungan target untuk menurunkan kelahiran sebesar 50% tahun 2000 lalu dipercepat djadi 1990. Tapi ukuran TFR diubah menjadi ukuran CBR. Learning by doing, wanita disuruh merasakan pakai KB dulu, baru kemudian merasakan manfaatnya. Setengah paksaan termasuk memakai peer froup pressure Memanfaatkann pejabat, keberhasilan KB sebagai kondite Kartu kuning KB sebagai syarat pengambilan gaji PNS dsb. Mengapa tingkat prevanesi pemakain KB meningkat dengan cepat pada dua dekade pertama? 76-90? 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Kebijakan Orde Baru (lanjutan 1) Latent demand (tahun 50-60an) keinginan untuk membatasi kelahiran elite: ke dokter tetapi tidak ada alat lower class: minum jamu atau aborsi Legitimasi program KB dengan TOGA dan TOMA Sosialisasi konsep pembatasan kelahiran 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Kebijakan Orde Baru (lanjutan 2) Fatwa ulama Pemakaian kontrsepsi pill Dari klinik pindah ke masyarakat PLKB Tidak hanya sekedar pelayanan kontrasepsi Meningkatkan demand ber KB 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Kebijakan Orde Baru (lanjutan 3) Target oriented, supply side oriented Kondite bagi pelaksana program Ekses Prevalensi kontrasepsi stabil sesudah mencapai 50 percent karena latent demand sudah terpenuhi program mencapai hard rock Mengapa bisa tercapai? Struktur pemerintahan yang effective untuk melakukan kontrol. Sifatnya sentralistik Birokratik komitment yang tinggi Kondite sebagai alat PLKB yang mencapai kecamatan dibantu oleh SKD dan PPKBD Paguyuban ditingkat desa, meningkatkan kegiatan dengan income generating sekaligus menjadi peer pressure 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Kebijakan Orde Baru (lanjutan 4) Hard to reach, pakai KB belum tentu dengan orientasi jumlah anak sedikit Alasan tidak pakai: yang belum pernah: dissaproval yang pernah: alasan kesehatan Institusionalisasi NKK Perlu pendekatan baru Tantangan: masih banyak yang belum ber KB Low educated, poor, and remote areas. Belum pernah ber KB: alasan utama tidak disetujui suami atau keluarga Pernah ber KB tapi DO: masalah kualitas pelayanan, kesehatan dan kegagalan KB 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

ICPD Cairo - Paradigma Baru Orientasi kepada kesehatan reproduksi Punya anak berapa dan kapan ditentukan sendiri oleh pasangan ICPD Cairo 1994 Kualitas pelayanan harus ditingkatkan Penerangan dan pilihan kontrasepsi hrs ditingkatkan Client oriented 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Hasil kebijakan pengendalian penduduk selama 30 tahun

Apa yang terjadi di Indonesia tanpa program KB? Apabila tiap wanita Indonesia mempunyai 5 sampai 6 anak? Apabila tiap tahun ada 45 kelahiran bayi per 1000 penduduk? Apabila rata-rata harapan hidup hanya 45 tahun? Apabila umur dan tempo perkawinan pertama tidak pernah mengalami kenaikan? 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk Asumsi Varian 1 Keadaan demografi konstan seperti tahun 1971 Pola ASFR tetap sampai tahun 2001 Angka kelahiran kasar tetap 45 tahun di tahun 2001 Harapan hidup tahun 2001 meningkat menjadi 59 tahun Estimasi jumlah penduduk tahun 2000 = 281 juta 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk Asumsi Varian 3 Angka kelahiran kasar menurun 50% dari tahun 1971 Pola Fertilitas Menururt Umur (ASFR) tetap Harapan hidup sama dengan Varian 1 Estimasi jumlah penduduk 2000 = 236 juta 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk Kenyataan Umur dan tempo perkawinan pertama meningkat Pola fertilitas marital berubah, menurun pada usia puncak reproduksi Rata-rata anak per wanita bukan 5 atau 6 tetapi 2 atau 3 di tahun 1997 Harapan hidup memang meningkat, AKB menurun drastis 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Pertambahan penduduk yang terhindarkan Hasil sensus 2000 jumlah penduduk Indonesia 206,65 juta Terhindar kelahiran sebesar 30 juta jiwa antara 1971 - 2000. = 2 kali dari jumlah penduduk Australia 10 kali jumlah penduduk Singapore atau New Zealand 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Berapa besar biaya yang dihemat? Biaya pelayanan kesehatan pendirian puskesmas training bidan di desa dan bidan lain biaya imunisasi dan pelayanan balita biaya pemeliharan kesehatan Biaya pendidikan pembangunan sekolah dasar pendidikan guru pembelian aalat sekolah dan buku oleh pemerintah dll. 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk Biaya penciptaan lapangan pekerjaan tiap tahun ada kelahiran 5 juta bayi 15 thn kemudian separuh diantaranya masuk ke pasar kerja penciptaan lapangan kerja? Sarana dan prasarana public amenities yang lain? 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk Keadaan Sekarang Rata rata jumlah anak per wanita 2-3 saja Lebih kecil dari keluarga ideal (2.9 anak) Punya anak banyak membebani ekonomi keluarga Tetapi tingkat ‘replacement level’ (NRR=1) belum tercapai Bagaimana perkembangan penduduk selanjutnya? Apa dampaknya? 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

Dampak Pertumbuhan Penduduk pada sektor Ketenagakerjaan Penduduk adalah supply tenaga kerja Jumlah kelahiran sekarang akan menentukan besarnya permintaan kesempatan kerja 15/20 -25 tahun sesudahnya Apakah dapat semuanya terserap pada kesempatan kerja yang ada? Bagaimanan kualitas tenaga kerja kita? 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk

sm adioetomo /kebijakan penduduk Kesimpulan Masih sangat perlu meneruskan kebijakan kuantitas penduduk Indonesia dimasa mendatang Meneruskan gerakan KB Menjamin ketersediaan alat kontrasepsi yang terjangkau akan membantu mengendalikan pertumbuhan penduduk Orientasi kepada bagaimana menyediakan pelayanan kepada penduduk miskin. 4/6/2017 sm adioetomo /kebijakan penduduk