PERUBAHAN LHKPN DALAM KPK B perubahan item Adanya perubahan item yang dilaporkan sebelumnya (nilai atau keterangan lain)‏ penambahan item Adanya penambahan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Jawaban soal nomor 1 AKTA KUASA MENJUAL
Advertisements

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Oleh : Muhammad Bahrul Ilmi, SE. M.ESy. Dasar Hukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008 Undang-undang.
PAJAK PENGHASILAN UMUM
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2013/2014 YOSSUA MIKHAIL HADIIJAYA NIM
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
PENJUALAN CICILAN (Installment Sales)
Harga beli = 100% Jika untung = a %  H. Jual = …….% (100 + a) %
Pertemuan #4 PBB SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
Disampaikan Oleh : SOEMITO, SA Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Malang 08 Maret 2012 DINAS KOMINFO KOTA MALANG.
PUTUSNYA PERKAWINAN PUTU SAMAWATI, S.H.,M.H. NIP
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG HAK TANAH & PENDAFTARAN TANAH.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LATIHAN SOAL-SOAL 1. Himpunan 2. Aritmatika Sosial 3. Persamaan GL.
ASSALAMMUALAIKUM WR.WB
CV BONELAYANA JAYA.
Pajak WP Orang Pribadi.
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Pasa 7 UU No. 36 Tahun 2008 (1) Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun diberikan paling sedikit sebesar : a. Rp ,-- untuk diri Wajib Pajak orang.
Bab II Pajak Penghasilan
AKUNTANSI DAN LINGKUNGANNYA

NOKAB / KOTANOMENKLATURDASAR HUKUM NO / TANGGAL 1KAB JAYAPURABADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB PERDA NO: 18 THN TGL
2. 2 DIISI DGN JML LEMBAR, MISALNYA 5 APABILA LEMBAR FORM HARTA TIDAK BERGERAK ADA 5 LEMBAR 4.
Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNS Surakarta, 28 Desember 2011
Pengenalan Pajak Surakarta, 6 Januari 2012 BIDANG P2HUMAS KANWIL DJP JAWA TENGAH II.
PT. BINTANG CAHAYA ANGKASA.
Sri Andriani, SE, M.Si Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB )UU RI No 20 TAHUN 2000 tentang parabola UU RI No 21 than 1997 tentang.
DASAR-DASAR PROSEDUR PEMBUKUAN
Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
AKUNTANSI AKTIVA TETAP
Pengenalan Pajak Surakarta, 2012 BIDANG P2HUMAS KANWIL DJP JAWA TENGAH II.
Pengenalan Pajak Surakarta, 2012 BIDANG P2HUMAS KANWIL DJP JAWA TENGAH II.
LOGO Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB dan.
GAMBARAN UMUM PEMILU 2014 DI LUAR NEGERI
Jawaban Latihan 1 Persediaan.
PEROLEHAN AKTIVA TETAP BERWUJUD
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
BIAYA PENGGABUNGAN USAHA
ANGGARAN BIAYA PENJUALAN
Kuliah Pertemuan ke: 10 PPh Ps. 24
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
PERTEMUAN KE TIGABELAS
PENYUSUTAN dan AMORTISASI
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
OCTOBER 28, 2008 By: Anwar Syam Financial of Masyarakat Mandiri.
FORMULIR LHKPN MODEL KPK-B
PERUSAHAAN AFILIASI LAPORAN KONSOLIDASIAN
KEUANGAN KORPORAT COPORATE FINANCE.
KEUANGAN KORPORAT COPORATE FINANCE.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
ASET TIDAK BERWUJUD.
PENDAPATAN NASIONAL.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012
KASUS-KASUS HUKUM PERUSAHAAN
RASIO LIKUIDITAS PERTEMUAN 4.
HUBUNGAN PERUSAHAAN INDUK DAN ANAK
SOSIALISASI CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 S dan 1770 SS M. Arief Risman, SE., MSi KPP Madya Jakarta.
Akuntansi keuangan lanjutan 1
Andri Wijanarko,SE,ME Teori Konsumsi Andri Wijanarko,SE,ME
DATA PRIBADI Pertanyaan:
Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2016
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
Komisi Pemberantasan Korupsi
SOSIALISASI E LHKPN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TNGAH
SISTEM PELAPORAN HARTA KEKAYAAN e-filling.
Komisi Pemberantasan Korupsi
Transcript presentasi:

PERUBAHAN LHKPN DALAM KPK B perubahan item Adanya perubahan item yang dilaporkan sebelumnya (nilai atau keterangan lain)‏ penambahan item Adanya penambahan item dari laporan sebelumnya (item baru)‏ penghapusan item Adanya penghapusan item dari laporan sebelumnya (dijual, hilang, masalah hukum, dll)‏

Kode Perubahan (Data Pribadi)‏ Data Pribadi : 1. Perubahan Jabatan Krn Mutasi 2. Perubahan Jabatan Krn Promosi 3. Purnabakti 4. Perubahan Data Lainnya Data Pribadi / DATA ISTRI / SUAMI : 1. Bertambah krn menikah 2. Berkurang Krn Cerai 3. Berkurang Krn Meninggal Dunia Data Pribadi / Anak : 1. Perubahan Data Anak 2. Perubahan Krn Anak Lahir 3. Berkurang Krn telah Mandiri/Meninggal

1: Bertambah karena menikah lagi. 2: Berkurang karena cerai. 3: Berkurang karena meninggal dunia. Nama PN Nomor Harta Kekayaan Tanda Tangan PN Drs. GHASSAN RAHMANDA KARTIKAWATI DONGGALA JAKARTA DOSEN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAMA DGN PN

Kode Perubahan (Harta)‏ Tanah dan Bangunan 1. Perubahan atas Data yang di laporkan sebelumnya 2. Penambahan Data Baru 3. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya krn dijual 4. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya krn dihibahkan 5. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya krn diwakafkan 6. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya krn masalah hukum 7. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya krn bencana alam / kerusuhan

Lap. ALap. B PEROLEHAN HARTA BARU PERUBAHAN HARTA LAP. SEBELUMNYA (DI JUAL/ PERB. NILAI)‏ HARTA TETAP/ TIDAK ADA PERUBAHAN (tidak usah dilaporkan)‏ Yang dimasukan adalah nilai akhir setelah terjadi perubahan, bukan selisih ILUSTRASI PERUBAHAN PENGISIAN LHKPN KPK - B

25321 Penghapusan Atas Data Yang Dilaporkan Sebelumnya Karena Di jual Drs. GHASSAN RAHMANDA DESA JARIT LUMAJANG INDONESIA CANDIPURO JAWA TIMUR SHM JARIT SUSILOWAT I ==== 1

25321 Penghapusan Atas Data Yang Dilaporkan Sebelumnya Karena Di jual Drs. GHASSAN RAHMANDA DESA JARIT LUMAJANG INDONESIA CANDIPURO JAWA TIMUR SHM JARIT SUSILOWAT I ==== 1

25321 Drs. GHASSAN RAHMANDA DESA JARIT LUMAJANG INDONESIA CANDIPURO JAWA TIMUR SHM JARIT SUSILOWAT I PULO GADUNG DKI JAKARTA JAKARTA TIMUR INDONESIA 272 SUSILOWATI RAWAMANGUN 1 SHM DAKSINAPATI TIMUR SUSILOWATI Perubahan Atas Data Yang Dilaporkan Sebelumnya ==== 1 2

Contoh : Pengumuman I. DATA PRIBADI 1. Nama : Drs Ghassan Rahmanda 2. Jabatan : Anggota DPR RI Periode NHK : II. DATA HARTA A. HARTA TIDAK BERGERAK 1 Tanah seluas 6408 m2, di Kabupaten LUMAJANG, yang berasal dari HIBAH, Perolehan tahun 1991(Penghapusan Harta Kekayaan)‏ 2.Tanah & Bangunan seluas 272 m2 & 254 m2, di Kabupaten JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, Perolehan tahun 1997 (Perubahan Data Harta Kekayaan)‏ 3. Tanah & Bangunan seluas 19 m2 & 119 m2, di Kabupaten JAKARTA SELATAN, yang berasal dari HASIL SENDIRI, Perolehan tahun Bangunan seluas 33,8 m2, di Kabupaten JAKARTA TIMUR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, Perolehan tahun November November 2011 Status Laporan

Kode Perubahan (Harta)‏ Alat Transportasi dan Mesin Lainnya 1. Perubahan atas Data yang di laporkan sebelumnya 2. Penambahan Data Baru 3. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dijual 4. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dihibahkan 5. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena masalah hukum 6. Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena bencana alam / kerusuhan

Penghapusan atas data yang dilaporkan sebelumnya karena dihibahkan Ghassan 1 KAWASAKI / JETSKI Drs. GHASSAN RAHMANDA ==== 1

25321 Drs. GHASSAN RAHMANDA 1 5 Ghassan 1 KAWASAKI / JETSKI Drs. GHASSAN RAHMANDA 1 3 Ghassan 1 L 15 HAH / BMW / 750Li CBU Penambahan data baru ==== 1 1 2

Contoh : Pengumuman 2 B. HARTA BERGERAK a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA 1. Mobil, merk TOYOTA ALPHARD, tahun pembuatan 2008, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun November November 2011 Status Laporan Alat Transport lainnya, merk KAWASAKI, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2009 (Penghapusan Data Lama)‏ 3. Mobil, merk BMW, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 (Penambahan Data Baru) 4. Mobil, merk TOYOTA INNOVA, tahun pembuatan 2009, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun

KESALAHAN DALAM PENGISIAN MODEL KPK B - Tidak Mengisi Per : Tgl./Bln./Thn. - Tidak menanda tangani form isian - Tidak menuliskan NHK - Tidak mengisi kode jenis perubahan - Tidak mengisi secara lengkap data lokasi tanah dan bangunan - Tidak mengisi nomor rekening - Penulisan item digabung pada formulir KPK A, sedangkan perubahan pada Formulir KPK B item dipisah atau sebaliknya (Kas, barang bergerak lainnya,logam, dll) - Tidak ada perubahan harta dengan data LHKPN sebelumnya.

TERIMA KASIH