VORM Art. 18 AB: LOCUS REGIT ACTUM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KULIAH 9 SEPTEMBER 2009 WEWENANG HUKUM.
Advertisements

KEWARGANEGARAAN Disadur dari buku Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan oleh Asep Kurnia, 2012.
WARGA NEGARA Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (secara khusus: negara) yang dengannya membawa hak untuk.
PENGETAHUAN BAHAN TEKNIK 1
M. HAWIN FAKULTAS HUKUM UGM
LEMBAGA HUKUM JAMINAN HUTANG Dr. HENNY TANUWIDJAJA, S.H, Sp.N
KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
BENTUK FORMAL PERBUATAN HUKUM
HUKUM BENDA.
1 ADOPTION What is adoption? Is there any certain definition of adoption? Look at adoption system in: Islam Western countries Adat system in different.
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL
MOTOR BAKAR Kuliah I.
STATUS PERSONAL KAWIN ~ MARRIAGE  CERAI ~ DIVORCE  ADOPSI ~ ADOPTION
KEKUASAAN, DEMOKRASI, & HAK ASASI MANUSIA
Level Kompetensi 1 KARAKTERISTIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Hukum Pidana Internasional (Istilah, Pengertian dan sejarah)
RIGHT IN RELIGIOUS PERSPECTIVE TASYA/6B. ARTICLE Pembakaran Gereja di Temanggung - Pembakaran Gereja di Temanggung terjadi pada Selasa (8/2/2011). Dalam.
KETERTIBAN UMUM (Public Order)
ADOPSI.
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
* TOEFL MATERIAL FOR STRUCTURE
HUKUM BENDA.
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN Jl. Letjen. Sutoyo Pontianak, Telp. (0561) , Website:
TEORI HUKUM TEORI HUKUM.
1. Properties of Electric Charges 2. Coulomb’s law 3. The Electric Fields 4. Electrics Field of a Continuous Charge Distribution 5. Electric Field Lines.
An Overview of International Business
PENYULUDUPAN HUKUM, VESTED RIGHT DAN KETERTIBAN HUKUM
Klik Disini Untuk Mulai
Wealth Base Taxation Inayati.
Bina Nusantara Mata Kuliah: K0194-Pemodelan Matematika Terapan Tahun : 2008 Aplikasi Model Markov Pertemuan 22:
SURAT DAKWAAN Hukum Acara Pidana FHUI Depok 2007.
Arafa Rizka Syaputra( ) Hidsal Jamil( ) Padel Aji Pamungkas( )
KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA
Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Internasional
Sejarah HAKI di Indonesia
Support System IT Putri Taqwa Prasetyaningrum,S.T.,M.T.
KEPAILITAN LINTAS NEGARA
Social Role Theory and Health Profession
GROUP 12: ARINI NUROTUL HUDA
Filsafat Hak Asasi Manusia
Oleh : Diah Pawestri Maharani, SH MH
Pertemuan 01 PENGERTIAN JUAL BELI ~eha~.
Sumber Sumber Hukum Internasional
BASIC CONCEPT OF GEOGRAPHY KONSEP DASAR GEOGRAFI
TULIS POKOK BAHASAN PERTEMUAN NAMA DOSEN NAMA PRODI & FAKULTAS.
HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS)
Heru Susetyo, SH. LL,M. M.Si. Ph.D.
ACCOUNTING SYSTEM SALES CREDIT APPLICATION PT MAMA IN Wayan Adhitya Dharma for further detail, please visit
KULIAH ASAS-ASAS HUKUM BENDA DALAM HPI
HAK ASASI MANUSIA (HUMAN RIGHTS)
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
RELEVANSI HUKUM & EKONOMI/BISNIS
Trust (Kepercayaan) Kuliah 05
TEORI HAM.
BASIC CONCEPT OF GEOGRAPHY KONSEP DASAR GEOGRAFI
ELASTIC PROPERTIS OF MATERIAL
HUKUM INTERNASIONAL.
TOURIST ATTRACTIONS.
HUKUM INTERNASIONAL.
KULIAH II TITIK-TITIK PERTALIAN
Penelitian Hukum Mazhab Hukum Pengertian Penelitian Hukum
High Cost of Balsa Core Materials May Hinder Growth in European Markets-Ken Research.
Sistem Hukum Indonesisa ( bahan 12 ) Bahan 12 Sistem Hukum Indonesia
Struktur Sosial.
HUKUM INTERNASIONAL.
INTERROGATIVE ADJECTIVE. DEFINITION FUNCTION EXAMPLE QUESTION.
SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Wednesday/ September,  There are lots of problems with trade ◦ There may be some ways that some governments can make things better by intervening.
Transcript presentasi:

VORM Art. 18 AB: LOCUS REGIT ACTUM Principle Locus Regit Actum has been accepted and enforced in many countries (see p. 289 book: HPI Indonesia jilid III bag 1) Prinsip ini telah diterima & diterapkan di banyak negara

Pasal18 AB diterapkan bagi : a. Perbuatan hukum di Indonesia Baca halaman 290 : Pasal18 AB diterapkan bagi : a. Perbuatan hukum di Indonesia b. Perbuatan hukum di luar negeri c. Perbuatan hukum oleh WNI d. Perbuatan hukum oleh WNA

Maka : Tiap perbuatan oleh WNI atau WNA akan sah bila sesuai dengan semua syarat formal dari hukum di negara tempat perbuatan itu dilakukan. TAPI INGAT : Untuk syarat substantif / material dari perbuatan hukum itu, WNI harus tunduk pada Hukum Indonesia, di tempat / negara manapun mereka melakukan perbuatan itu.

Jadi apa yang disebut VORMS?  Baca halaman. 291-3 Tujuan dari asas Locus Regit Actum:  Baca halaman 293-4

LEX REI SITAE Prinsip Lex Rei Sitae telah diterima di banyak negara. Sejarah : Pada abad pertengahan, ada kebutuhan penyelesaian masalah transaksi komersial diantara pedagang dari negara / kota yang berbeda

Therefore, they developed the theory of statuta Therefore, they developed the theory of statuta. There are 2 types of Statuta theory: 1. Statuta personalia The law/status of the person governs their goods/properties. 2. Statuta realia Lex Rei Sitae: the law where goods are situated, is the law that governs the property rights of the goods.

In Indonesian legal system: For movable goods  is governed under statuta personalia For immovable goods  is governed under Lex Rei Sitae principle (see Art. 17 AB)

Art. 17 AB: Mengenai benda-benda tidak bergerak, berlaku hukum dari tempat dimana benda-benda itu terletak. See the example on p. 316 Lex Rei Sitae determines: 1. The ownership of the immovable goods. 2. Other issues related to property rights of the immovable goods. 3. The qualification of immovability of the goods.

The principle of Lex Rei Sitae (Art The principle of Lex Rei Sitae (Art. 17 AB) overrides the principle of Locus Regit Actum (Art. 18 AB). Locus Regit Actum TIDAK DAPAT DIBERLAKUKAN untuk perbuatan-perbuatan yg bersangkutan dengan penciptaan, peralihan, perubahan, dan pembatalan atas hak kebendaan benda tidak bergerak. (See p. 323 of the book)

Untuk benda-benda tidak bergerak, selalu berlaku hukum dari tempat dimana benda-benda tidak bergerak tsb berada, baik itu untuk syarat materiilnya maupun syarat formilnya (vorm)  LEX REI SITAE