UJI PUBLIK PERUBAHAN PP No. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 1. REVISI PROPOSAL - Softcopy proposal unggah ke SIM - Hardcopy Proposal sebanyak 1 eks di Lemlit - waktu pelaksanaan :
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2013.
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
JADWAL PENERBITAN SKTP 2014 Berbasis Data Dapodik
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Mata Kuliah Teknik Digital TKE 113
UNIVERSITAS TRUNOJOYO
PPM-LPPM Pondok Cabe, Rabu – Jumat, 16 – 18 Februari 2011.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
Koordinasi STOCK OPNAME TW IV TAHUN 2013 PT
PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
PENILAIAN KINERJA PENGAWAS SEKOLAH
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
(GRAND DESIGN) PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKOLAH
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
PENILAIAN KINERJA GURU (Teacher Performance Appraisal)
Alur Kegiatan Workshop
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
Direktorat Pembinaan SMA dan Kepala Seksi Kurikulum SMA
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
Paket 14 Mata Kuliah Pembelajaran Tematik
PELATIHAN IMPLEMENTASI
SISTEM TATARUANG NASIONAL
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER 2 TAHUN OKT – 01 NOP 2013 BAHAMAS HOTEL & RESORT, BELITUNG PERTEMUAN 3.
Disampaikan pada acara
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PENILAIAN KINERJA GURU
Materi Ke-1: Sejarah Bentuk dan Proses Legislasi di Indonesia
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
EVALUASI KINERJA KPIP SAUI -TAHUN 2009 Laporan untuk Rapat Paripurna SAUI Depok, 17 Desember 2009.
FORUM PEMBELAJARAN KLASTER II LPMP-BDK Banten Mei 2013
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012
PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
PERTEMUAN PERSIAPAN PROLEG KEMENTERIAN PP DAN PA TAHUN 2015
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
LHKPN DI LINGKUNGAN KEMENRISTEKDIKTI
OUTLINE Tahapan SIPENCATAR Diklat Pembentukan Tahun 2017
EVALUASI PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
REFLEKSI 6 TAHUN PENYELENGGARAAN ALOKASI SLOT DI INDONESIA KONFERENSI PENERBANGAN DALAM NEGERI PERIODE WINTER 2017/2018 Surabaya, 17 Julil 2017.
REPOSITORI INSTITUSI KEMENTERIAN KESEHATAN
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia
Kronologis penyusunan draft Perubahan PP No
Kelompok 1.
STRUKTUR ORGANISASI SATKOMLEK TNI BERDASARKAN KEP/14/III/2005
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KEKUASAAN KEHAKIMAN Indonesia adalah negara hukum dan negara demokratis yang meletakkan hukum berada di atas segala-galanya. Kekuasaan negara harus tunduk.
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia
RANCANGAN UJI KOMPETENSI GURU (UKG) BERSERTIFIKAT PENDIDIK
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan
Transcript presentasi:

UJI PUBLIK PERUBAHAN PP No. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012 UJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008

RENCANA PENYELESAIAN REVISI PP 74/2008 : GURU No TAHAPAN KEGIATAN WAKTU 1 Penyempurnaan Berdasarkan Hasil Uji Publik 26-31 Des.2012 2 Penyempurnaan Terakhir Kesepakatan Internal Kemdikbud 1-31 Januari 2013 3 Pembahasan Antar Kementerian/harmonisasi di Kem. Hukum dan HAM 1-15 Februari 2013 4 Proses Pengesahan PP oleh Presiden (melalui Setneg) 16 Februari- 30 Maret 2013 Tim Revisi PP 74/2008

RANCANGAN PERATURAN LANJUTAN (UJI PUBLIK, HARMONISASI) AGT-NOVEMBER 2012 PP PERUBAHAN PP 74/2008 PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN LANJUTAN (UJI PUBLIK, HARMONISASI) RAKOR BERSAMA WAMEN II&III RAKOR BERSAMA WAMEN I IDENTIFIKASI PERMASALAHAN & PEMBAHASAN AWAL REVISI PP PEMBAHASAN MASUKAN REVISI PP DISPOSISI PENUGASAN SURAT TUGAS NO.54002/WM/TU/2012, 21 JUNI 2012 WAMEN, ESELON-I, ESELON-II TIM RUU-RPP WAMEN, ESELON-I, ESELON-II TIM RUU-RPP TIM RUU-RPP, BALITBANG, BPSDMPK-PMP, AHLI TIM RUU-RPP, BALITBANG, BPSDMPK-PMP, AHLI 29 JUNI 2012 3 -23 JULI 2012 25 JULI 2012 26 JULI- 7 AGT I2012 8, 29 AGT2012 21 NOV 2012 PETA MASALAH USULAN PERUBAHAN PP MASUKAN SUBSANSI REVISI PP PETA MASUKAN DIM REVISI PP MASUKAN SUBSTANSI REVISI PP UJI PUBLIK-REVISI PP 74 TH.2008

TUJUAN UJI PUBLIK MENGHIMPUN TANGGAPAN, KOMENTAR, GAGASAN, DAN MASUKAN TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN PP 74/2008

LOKASI UJI PUBLIK RANCANGAN PERUBAHAN PP No. 74/TH.2008 TAHUN 2012 Aceh TAHAP-1 (1-19 Oktober 2012,BPSDMPK-PMP) : Medan, Jakarta, Semarang, Denpasar, Pontianak, dan Jayapura. Palembang. Bandung, Samarinda, Makassar, Kendari, dan Kupang TAHAP-2 (9-18 DES-2012,BALITBANG) : :Pekanbaru,Yogyakarta,Ambon,Banjarmasin,Jambi,Manado,Paangkaraya,Mataram,Lampung,Surabaya,Malang, dan Palu UJIPUBLIK TAHAP-1

SUBSTANSI PERUBAHAN PP No.74 /TH. 2008 Penegasan konsep “guru tetap” yang diangkat oleh lembaga pendidikan yang didirikan masyarakat (Pasal 1 angka 8) dan Penjabaran “guru tetap” yang diangkat Pemerintah, pemerintah daerah, atau kepala satuan pendidikan (Pasal 15) konsistensi dan koherensi pendidikan proesi guru, mulai dari tahap perencanaan, pendidikan, penempatan sampai dengan pembinaan( Pasal 4 ayat (3)) rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi (Pasal 9) rincian substansi ujian tertulis dan ujian kinerja pada Pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (5,6)) Perubahan konsep dan mekanisme uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik, melalui pendidikan dan pelatihan profesi guru (PLPG), atau pendidikan profesi guru (PPG).(Pasal 12) Tim Revisi PP 74/2008

SUBSTANSI PERUBAHAN PP No.74 /TH. 2008 Pengaturan tentang syarat Organisasi Profesi Guru (Pasal 44 ayat (3)) Beban kerja Kepala sekolah, wakil kepala sekolah,ketua program keahlian (di SMK),Kepala Perpustakaan,Kepala laboratorium,,Guru BK,Pengawas (Pasal 54) Pengangkatan Guru oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui seleksi (:Ujian tertulis, wawancara,, dan praktik mengajar): (Pasal 58) Pemindahan guru antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, dan antarmatapelajaran/rumpun mata pelajaran (Pasal 62) Tim Revisi PP 74/2008

Terima Kasih Tim Revisi PP 74/2008