PENGANTAR HUKUM PERDATA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
Advertisements

POWER POINT MARET 2014 – KELAS A HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL
Dasar Berlakunya Hukum Adat
Sumber-sumber Hukum Hukum tidak tertulis - UU - Traktat
Sistem Hukum Indonesia September 2010 FISIP Universitas Indonesia
HUKUM PERUSAHAAN 1. Pengertian Perusahaan
PLURALISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA
HAK MILIK BERSAMA (MEDE EIGENDOM)
HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL
HUKUM PERDATA DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM. FAKULTAS HUKUM
Azas-Azas Hukum Perdata
DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UMY
Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.
Pertemuan Ke-2 Arti dan Macam Hukum Perdata, Faktor penyebab berbhineka hukum perdata, Pedoman politik pemerintah hindia belanda , Sistematika hukum perdata.
HUKUM PERDATA (Pengertian, Asas, Hak-hak Keperdataan Warga Negara, dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat) Oleh Sudi Prayitno Disampaikan dihadapan.
GOLONGAN- GOLONGAN HUKUM
Pluralisme HK Waris Macam-Macam Hukum Waris Hukum Waris Adat
Hernawan Hadi.doc.2007 HUKUM DAGANG Oleh Hernawan Hadi,SH MH.
Pengantar Hukum Indonesia (PHI)
Sumber Perikatan pertemuan ke-8
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
HUKUM BENDA DAN PERIKATAN
Mata Kuliah Hukum Perdata
Hukum Perdata di Indonesia
PENGERTIAN HUKUM PERDATA
PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
September 16Writed by: Drs.SETYO BUDI SMA 1 MUSUK 1 KLASIFIKASI HUKUM HUKUM Ruang Wujud/ Bentuk Tertulis Tidak Tertulis Lokal Nasional Internasional Wil.
SUMBER SUMBER HUKUM.
Pertemuan ke 2 “SUMBER HUKUM TATA NEGARA”
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI: III. HUKUM PERDATA INDONESIA
HUKUM ORANG Nama Anggota Kelompok : 1. Thifal Rosyidah ( ) 2. Ambarwati ( ) 3. Fitriya Dwi A ( ) 4. Hidayatul M ( )
HUKUM PERDATA.
Oleh : Diah Pawestri Maharani, SH MH
PERALIHAN GOLONGAN PENDUDUK.
HUKUM PERDATA.
Hukum perdata Pengantar ilmu hukum.
Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai “Perangkat ketentuan hukum yg mengatur pembagiam hukum kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.
Pert Hukum internasional.
SAP HUKUM PERDATA PENGANTAR HK PERDATA
HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah :
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PENGERTIAN HUKUM PERDATA
Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL RIESTA YOGAHASTAMA ,S.H., M.Kn.
PERTEMUAN KE-1 BENDA PADA UMUMNYA.
Pokok-pokok bahasan Pengenalan hukum Macam-macam badan usaha
POLITIK HUKUM.
HUKUM PERDATA Secara teoritik hk perdata meliputi:
PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA
HUKUM PERDATA DAGANG.
SUMBER HUKUM SUMBER HUKUM
Peraturan PerundangUndangan di Indonesia
SISTEM HUKUM & PERADILAN NASIONAL.
PERBEDAAN HUKUM PERDATA/PRIVAT DENGAN HK. PIDANA/PUBLIK
HAK MILIK BERSAMA (MEDE EIGENDOM)
HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STRATA I (S1) ILMU HUKUM UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNGARAN
POKOK-POKOK HUKUM PERDATA
HUKUM PERDATA I.
ANAK LUAR KAWIN ASKD FILE.
DASAR-DASAR HUKUM PERDATA
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
HUKUM PERDATA.
PERGESERAN KARAKTERISTIK HUKUM DAGANG
Hukum Dagang: Pengantar
PENGANTAR ILMU HUKUM SUMBER HUKUM TAHUN AJARAN
Disusun guna memenuhi nilai tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum BAB VII.
Transcript presentasi:

PENGANTAR HUKUM PERDATA m.k. hukum perdata

Pengertian Hukum Perdata 1. Hukum Perdata Materil 2. Hukum Perdata Formil Pengertian Hukum Perdata Materil: Prof Subekti Sgl hk pokok yg mengatur kepent2 perseorangan Prof Sri Soedewi Masjhoen sofwan Hk yg mengatur kepent atr warga ngr perseorangan yg satu dg warga ngr perseorangan yg lain Riduan Syahrani Hukum yg mengatur hub hk atr org yg satu dg org yg lain di dlm masy yg menitikberatkan kpd kepent perseorangan (pribadi) m.k. hukum perdata

Berdasar ruang lingkupnya: 1. Hk Perdata dlm arti luas Mencakup hk perdata dlm arti sempit dan hk dagang 2. Hk Perdata dlm arti sempit Hubungan hk perdata dan hk dagang Lex Specialis Derogat Legi Generali Anjar SC Nugraheni m.k. hukum perdata

Sumber Hukum perdata Sumber dlm arti formal: Asal: Hk perdata dr Belanda Sumber dlm arti materil Tempat: 1. Peraturan perundang-undangan 2. Hukum Adat 3. Kebiasaan 4. Konvensi/traktat/perjanjian internasional 5. Yurisprudensi 6. Doktrin Anjar SC Nugraheni m.k. hukum perdata

Pluralisme Hukum Perdata di Indonesia Hukum Perdata Barat Hukum Perdata Adat Hukum Perdata Islam Anjar SC Nugraheni m.k. hukum perdata

Dasar Hukum Berlakunya BW di Indonesia Jaman Penjajahan Belanda Asas Konkordansi: Ps 131 I.S. (BW berlaku utk gol Eropah dan org2 yg dipersamakan dg gol Eropah) Jaman Penjajahan Jepang Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1942 Jaman Kemerdekaan – RIS Ps II Aturan Peralihan UUD 45 Ps 192 Konstitusi RIS Ps 142 UUDS 1950 Pasal I Aturan Peralihan UUD Amandemen Anjar SC Nugraheni m.k. hukum perdata

Kedudukan BW sekarang Apakah BW msh berlaku sbg UU? Apakah BW msh utuh berlaku? BW sekarang berlaku utk siapa? Anjar SC Nugraheni m.k. hukum perdata

Sistematika Hukum Perdata Menurut BW 1. Hk Orang 2. Hk Benda 3. Hk Perikatan 4. Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Ilmu Pengetahuan Hk Orang Hk Keluarga Hk Harta Kekayaan (benda dan perikatan) Hk Waris Anjar SC Nugraheni m.k. hukum perdata