HASIL DISKUSI KELOMPOK B KELEMBAGAAN. NONONONO ORGANISAS I ATURANMELEGALKANPROSES PENEGAKAN ATURAN 1 LPM, BPD ETIKA MASY. ETIKA MASY. ADAT ISTIADAT YG.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Jam Topik Pembicara/Lembaga 12:30 – Pendaftaran Peserta
Advertisements

Andri Santosa Palu, 29 Februari 2012
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Universitas Palangkaraya
SESUAI DENGAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN PP NOMOR 43 TAHUN 2014
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
OTONOMI DAERAH UNTUK MENGUKUHKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA-BANGSA
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
KEBIJAKAN DESA DAN KEGIATAN BERBASIS DESA BERDASARKAN KEWENANGAN DESA
KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGROFORESTRI
HASIL DISKUSI KELOMPOK C KEAMANAN DAN PENGELOLAAN TAMAN.
ACUAN LOKAKARYA KELOMPOK KELEMBAGAAN
Lokakarya “Model Kelola Hutan Berbasis Ekologi Orang Rimba”
Perencanaan Tata Guna Lahan
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
IDENTITAS NASIONAL DAN GLOBALISASI
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Menginspirasi Konservasi berbasis komunitas
Catatan Regulasi Pilihan Kebijakan Penentuan Kawasan Hutan Partisipatif Grahat Nagara, 14 Agustus 2012.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Baku Mutu Lingkungan.
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
PENGANGGARAN SANITASI
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
BAB 19 Property Rights and forest (kasus di Indonesia)
Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan Swadaya.
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA
TUGAS APLIKASI KOMPUTER MEMBUAT POWER POINT
BAB I PENGANTAR.
Sosialisasi dan Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter
MANUSIA DAN KEHUTANAN LANSKAP
KEPALA KPHP-MODEL SERUYAN HAIRIL ANWAR, S.Hut
Pikiran-Pikiran Umum Masyarakat Sipil Terhadap Rancangan PP Perencanaan Hutan Bogor 28 Juni 2016.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Superfund Follies di Indonesia
Pemerintahan Desa harupermadi.lecture.ub.ac.id.
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
Dampak pengambilan bahan terhadap pelestarian lingkungan
IDENTITAS NASIONAL DAN GLOBALISASI
BENCANA ALAM BANJIR DAN DAMPAK KELOMPOK 2 : I GEDE TONINI WAYAN NILAYANTI LINDAH NIKE NURJANA MARATUN SALEHANILAMSARI S. SALEH MIRANTI T. TAUTANILAMSARI.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2016
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
KEBIJAKAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
POSISI MASYARAKAT ADAT DALAM KEBIJAKAN KONSERVASI DI INDONESIA
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
PBB Pajak Bumi dan Bangunan
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
TATA KELOLA KAWASAN HUTAN DAN LEGALITAS USAHA PERKEBUNAN
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
Tata Kelola Pemerintahan Desa
Pengertian, Asas-asas, dan Hubungan Hukum Pertambangan
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
DESA A.ILHAM JULIAWAN ARHAM.  UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DESA  PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa Oleh : NASKUN TATAWU TA Madya Kredit Mikro KPW 6 Prov. Sultra Oleh : NASKUN TATAWU.
Transcript presentasi:

HASIL DISKUSI KELOMPOK B KELEMBAGAAN

NONONONO ORGANISAS I ATURANMELEGALKANPROSES PENEGAKAN ATURAN 1 LPM, BPD ETIKA MASY. ETIKA MASY. ADAT ISTIADAT YG BERLAKU DIMASYARAKAT ADAT ISTIADAT YG BERLAKU DIMASYARAKAT TDK BOLEH BANGUN RUMAH DIPINGGIR JALAN TDK BOLEH BANGUN RUMAH DIPINGGIR JALAN DILARANG JUAL BELI LAHAN DILARANG JUAL BELI LAHAN TDK BOLEH MERAMBAH HUTANATURAN TDK BERTULIS TDK BOLEH MERAMBAH HUTANATURAN TDK BERTULIS KETUA ADAT KETUA ADAT TOKOH MASYARAKAT TOKOH MASYARAKAT KEPALA DESA KEPALA DESA PEMERINTAH/B PD PEMERINTAH/B PD PERTEMUA N MASY. ADAT PERTEMUA N MASY. ADAT SOSIALISA SI SOSIALISA SI MUSYAWAR AH MUPAKAT MUSYAWAR AH MUPAKAT RAPAT RAPAT SOSIALISA SI SOSIALISA SI KETUA ADAT KETUA ADAT MASYARAKAT MASYARAKAT 2JMPTNBW MEMBANTU KINERJA PEMDES/MASY. DALAM PENGELOLAAN TAMAN HASIL PENDAMPIN GAN OLEH YAYASAN MUTIARA HIJAU SEMUA UNSUR MASY.

NOORGANISASIATURANMELEGALKANPROSES PENEGAKA N ATURAN 3 PEMDA PEMDA DPRD DPRD PERDA PERDA PENGATURAN KELEMBAGAN LOKAL PENGATURAN KELEMBAGAN LOKAL KETERLIBATAN MASY KETERLIBATAN MASY PEMANFAATAN EKOTURISM PEMANFAATAN EKOTURISM PENGALOKASIAN APBD PENGALOKASIAN APBD PEMDA PEMDA DPRD DPRD PARTSIPASI PARTSIPASI ASPIRASI DARI LEMBAGA DESA ASPIRASI DARI LEMBAGA DESA KONSULTASI PUBLIC KONSULTASI PUBLIC PEMDA, ISTANSI TERKAIT DAN MASYARA KAT

TANGGAPAN Pemanfaatan ekoturism (memberikan peluang kepada pengrajin pengusaha kayu, ex. Lukisan, patung, dll). Akan berdampak pada penebangan pohon/kerusaakan hutan (MANOPPO) Pemanfaatan ekoturism (memberikan peluang kepada pengrajin pengusaha kayu, ex. Lukisan, patung, dll). Akan berdampak pada penebangan pohon/kerusaakan hutan (MANOPPO) Harus ada PERDA bagi pengguna jalan seperti ada biaya retribusi dgn ketentuan bagi orang yang bukan masy. Pinogu Harus ada PERDA bagi pengguna jalan seperti ada biaya retribusi dgn ketentuan bagi orang yang bukan masy. Pinogu Pohon tertentu disakralkan Pohon tertentu disakralkan Apakah ada kelembagaan dan bagaimana cara untuk memperkuat kelmbagaan dimaksud. (ARIF) Apakah ada kelembagaan dan bagaimana cara untuk memperkuat kelmbagaan dimaksud. (ARIF) (AHMAD) : Tidak boleh menjual tanah dalam kawasan SARAN : TIDAK BOLEH MENJUAL TANAH BAGI MASY. DILUAR MASYARAKAT PINOGU (AHMAD) : Tidak boleh menjual tanah dalam kawasan SARAN : TIDAK BOLEH MENJUAL TANAH BAGI MASY. DILUAR MASYARAKAT PINOGU Merperkuat jaringan masyarakat Taman Nasional Merperkuat jaringan masyarakat Taman Nasional

TANGGAPAN BALIK Tdk ada kesempatan untuk merusak hutan Tdk ada kesempatan untuk merusak hutan