Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Presented by Kelompok IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
E-Monev Albert Fleming Lukito Agusdianto Bayu Astha Linda W
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
STANDAR BIAYA KHUSUS (SBK)
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010
Ruang Lingkup PP 39/2006 dan Pengenalan Aplikasi e-Monev Daerah
ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS 2012 Muhtar Mahmud Jogjakarta, 6 Mei 2012.
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
E-Monev Albert Fleming Lukito Agusdianto Bayu Astha Linda W
Perencanaan Pembangunan
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
Template Strategy Map and Balanced Scorecard Komponen: Advokasi JAKARTA, 5-6 November 2009.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DI LINGKUNGAN BKKBN RANCANGAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN REVISI PROGRAM DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BKKBN Disampaikan Oleh: KEPALA BIRO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN.
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Isu Strategis Pengelolaan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KKBPK
Pembiayaan Pembangunan
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENJELASAN UMUM MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBERIAN ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2015 Disampaikan dalam acara Penilaian Tahap II Verifikasi Proses Perencanaan.
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM, Bappenas
Pembiayaan Pembangunan
DISAMPAIKAN OLEH: BAGIAN ORGANISASI Aula Multatuli, 17 Januari 2017
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Aplikasi rkakl 2011.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
Evaluasi dan Rencana Kerja
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
Kementerian PPN/ Bappenas
Sistem Informasi Perencanaan dan
KETERLIBATAN PIMPINAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015 Disampaikan oleh Ka. Biren pada KOBID Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Banjarmasin, 22–25 April 2014 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

Sebagai komponen di bidang service center, BIREN memiliki Service Level Agreement (SLA) sbb: PPM per provinsi sudah tersusun seminggu sebelum pelaksanaan KOREN I; Semua RKAKL yang disusun oleh perencana komponen unit eselon II selesai dievaluasi dan siap cetak untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) seminggu sebelum pelaksanaan telaah anggaran oleh DJA; Draft Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KKBPK selesai disusun dua minggu setelah Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) tentang Pedoman Umum dan DAK tahun berikutnya; Kinerja Program Pusat dan Provinsi telah disusun seminggu sebelum pelaksanaan RAKERNAS Program KKBPK

KODISI SAAT INI

Kondisi saat ini: Indikator capaian program KKBPK masih merah Penerapkan Balanced Scorecard (BSC) belum dijalankan dengan semestinya Data basis perencanaan yang kurang akurat Perencanaan DAK tidak sesuai dengan kebutuhan/ prioritas kabupaten dan kota PPM yang belum terdistribusi ke kabupaten dan kota sesuai kondisi dan kemampuannya Penganggaran program yang masih strandar nasional

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Kondisi yang diharapkan: Tercapainya indikator program KKBPK sesuai sasaran RPJM dan Renstra 2010-2014 serta tersusunya RPJM dan Renstra 2015-2019 sesuai indikator yang diperkirakan dapat dicapai Data basis perencanaan yang akurat dan terkini Perencanaan DAK sesuai kebutuhan dan prioritas kabupaten dan kota Distribusi PPM sesuai dengan kemampuan dan kondisi kabupaten dan kota serta memakai perhitungan yang telah ditentukan Pembiayaan program sesuai dengan tipologi wilayah BSC dapat diterapkan dengan semestinya untuk itu perlu komitmen pimpinan

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

Garis Besar Program/Kegiatan Tahun 2014 Peningkatan kualitas fasilitasi dan technical assistance dalam perencanaan dan anggaran Pemaduan dan penyelarasan perencanaan berbasis kinerja berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan anggaran terpadu (unified budgeting) Penyusunan dokumen perencanaan program KKBPK

Peningkatan kualitas fasilitasi dan technical assistance dalam perencanaan dan anggaran Pentaloka perencanaan program KKBPK dan BSC Sosialisasi DAK Pembinaan program (FGD dengan kabupaten dan kota khusus) Pemantauan capaian indikator RKP program KKBPK Monev DAK dan uji publik DAK Bidang KKBPK Penilaian budaya kerja BIREN

Pemaduan dan penyelarasan perencanaan yang berbasis kinerja berdasarkan KPJM dan Unified Budgeting Perumusan dan penyempurnaan kebijakan strategi perencanaan program dan anggaran Pengembangan data basis Pengkajian dan penyempurnaan PPM PA/PB dan sasaran kependudukan serta KSPK Pemaduan dan perumusan perencanaan prioritas naisonal Pemaduan dan penyelarasan perencanaan PHLN dengan prioritas nasional

Penyusunan dokumen perencanaan program KKBPK Penyusunan RPJMN dan Renstra 2015-2019 Program KKBPK; Penyusunan model program KKBPK dinamis parsial; Penyempurnaan strategy map, BSC, scorecard eselon II s.d IV dan fungsional.

Terima Kasih www.bkkbn.go.id Monev capaian output: monev.anggaran.depkeu.go.id (ekp@anggaran.depkeu.go.id telp. 021-34357110 atau 021 34350818) Email E Monev RKP : biren@bkkbn.go.id; birenbkkbn@gmail.com Email Usulan DAK KB 2015 : dakbidangkb@gmail.com Email Laporan/Revisi DAK KB 2014 : bikub@bkkbn.go.id