MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 PENGEMBANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Advertisements

24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
JENIS & KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERAT
HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Jakarta, 20 Juni 2011 I Dewa Gede Palguna.
HUKUM ACARA PENGUJIAN UU
PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
1 KEWENANGAN MK DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Moh. Saleh, SH., MH. SURABAYA, 24 MEI 2011 OBROLAN KONSTITUSI KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH KONSTITUSI RI,
TEORI DUALISME, MONISME DAN PRIMAT HI
Jenis Peraturan Perundang – undangan di Tingkat Pusat
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
PERTEMUAN 4 dan 5 SUMBER HTN.
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
ASAS HUKUM TATA NEGARA Riana Susmayanti, SH.MH.
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
BAB VI. PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.
Sumber Hukum Administrasi Negara
Pertemuan ke-5 (10/12/08) Pranata Hukum A. Deskripsi Pranata hukum B. Fungsi Pranata hukum C. Pelembagaan Pranata hukum D. Kehidupan berKonstitusi E. Hakikat.
Materi Ke-13: PROBLEMATIKA PERDA
Lembaga Kepresidenan Masnur Marzuki.
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Modul Kuliah Ilmu Perundang-undangan
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
Jenis dan fungsi peraturan perundang-undangan
Impeachment atau Pemakzulan
Lanjutan Kuliah HTN ke II
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI
DEWAN PENGURUS PROVINSI JAWA TIMUR ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JENIS DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
NORMA HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
EUIS DEWI KARTINI, A.MD. NIP NO. UJIAN: 020/UD.I/2015 UJIAN DINAS TINGKAT I PNS TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.
6/8/2015HTN II SDN1 Perkuliahan HTN ke II SUMBER-SUMBER HTN.
PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF AMANDEMEN UUD 1945
Materi muatan ilmu perundang-undangan
Berkelas.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Jenis, Hierarki & Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
LAW PROCEDURE ON CONSTITUTIONAL COURT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Perundang-undangan di Indonesia
Source of Law Menurut Utrecht
PENGANTAR UU & ETIKA KEFARMASIAN
Pengujian Peraturan Perundang-undangan
PRAKTIK PERADILAN KONSTITUSI
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
MAHKAMAH AGUNG (MA) MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) KOMISI YUDISIAL (KY)
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
MAHKAMAH KONSTITUSI. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang dibentuk.
INSTRUMEN PEMERINTAH FAKULTAS HUKUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
REFORMASI DAN PENATAAN REGULASI DAERAH
Transcript presentasi:

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 PENGEMBANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

Abstract and Concrete Norm Control  Abstract Norm Control / Ex Ante Review – Di Perancis diberlakukan secata eksklusif dan di Australia, Jerman, Italia dan Spanyol (- 1985) diberlakukan secara inklusif.  Concrete Norm Control / a posteriori control / Ex Post Control / Judicial Referral – Diserahkan oleh Ordinary Judges

CONSTITUTIONAL COMPLAINT  Constitutional Complaint di Jerman disebut Verfassungbechwarde sebagai extra ordinary legal remedy of last resort (Upaya Hukum Luar Biasa). Diajukan setelah final conviction atau res judicata (in kracht van gewijsde).  Di Spanyol Constitutional Complaint disebut Amparo yang kewenangan penyerahan berada pada Ombudsman

JUCIAL REVIEW  Jucial Review, bukan hanya konstitutional review  Judicial Review atas Regelings (Peraturan Per- UU-an) a.UUD 1945 b.Tap MPR c.UU/Perppu d.PP e.Perpres f.Perda Provinsi g.Perda Kabupaten Kota  Termasuk UU Ratifikasi Perjanjian Internasional

IMPEACMENT  Presiden dan Wakil Presiden  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

THANKS