APLIKASI SISTEM DATABASE DEPUTI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
E-PROCUREMENT Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Online
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KERANGKA PRESENTASI I. Kebijakan Pengelolaan Utang II. Pengaturan Pinjaman Luar Negeri III. PNPM Urban.
SERASI sistem perencanaan dan evaluasi soegeng rahadhy.
Presentasi Direktur PA
Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dan Metode Pengumumannya Melalui SiRUP
2012. PERANAN DAN TUGAS PEMILIK PROYEK
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan Teknis
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
SISTEMATIKA DOKUMEN RKP-Des
PERANAN DAN TUGAS PEMILIK PROYEK
AUDIT KEPERAWATAN.
SEMINAR PENGELOLAAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR TERPADU (INTEGRATED WATER RESOURCE CONSERVATION MANAGEMENT/IWCM) DEPUTI BIDANG SUMBER.
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
Oleh: Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Barat Kementerian Keuangan RI
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
WORKSHOP PENDATAAN BOS TAHUN 2015
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Mata kuliah : A Proyek Minor Informasi Akuntansi
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLA APLIKASI KEPEGAWAIAN TAHUN 2017
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
PESERTA SEMILOKA SKPD PNPM-MPd KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Tahapan dan Aspek Dari Evaluasi Proyek
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA PENDIDIKAN ISLAM
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
Balai Bahasa Jawa Timur, Badan Pengembangan dan
Strategic alignment Siti Mukaromah.
Siklus Hidup System.
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Sidang Skripsi 8 Februari 2012 Carli Darmansah
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
Sistem Informasi Monitoring Administrasi Keuangan Di Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kota Cimahi Oleh : Ripqi Sofyan ( ) PROGRAM STUDI.
Pengelolaan Keuangan UPI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DRPM Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TAHUN 2016
Impelementasi Sistem 11/22/2018.
SI702 Tata Kelola Sistem Informasi Pertemuan #9
Pengelolaan Hibah Daerah
Pengelolaan Sistem Informasi pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Jakarta, 27 Februari 2018.
Contoh penyusunan skp.
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit 1. Pengantar Modul AEPI SSQ - Component 2 Modul Rencana Strategis dan Pengelolaan Keuangan 1 Unit 1.
Transcript presentasi:

APLIKASI SISTEM DATABASE DEPUTI

| Pendahuluan Latar Belakang Peran data dan sistem database sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; Data yang akurat serta sistem database yang menyediakan kemudahan dalam pengelolaan dan penyediaan data memberikan pengaruh signifikan terhadap pengambilan kebijakan dalam pendanaan pembangunan; Selama ini, data tersebut tersebar dalam sistem database masing- masing Direktorat di Kedeputian Pendanaan Pembangunan; Perlu dilakukan upaya pengembangan sistem database terintegrasi sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan data di lingkungan Deputi Pendanaan;

Pendahuluan (Lanjutan) Tujuan, Ruang Lingkup dan Landasan Pengembangan Tujuan : Membangun sistem database pendanaan pembangunan terintegrasi, baik yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri maupun APBN Ruang Lingkup : Sistem database mencakup PHLN (multilateral dan bilateral) dan APBN untuk kegiatan pembangunan Sistem database mencakup seluruh proses kegiatan yang termasuk dalam tugas pokok dan fungsi direktorat di lingkungan Deputi Pendanaan Dalam implementasi ada kesulitan dalam deskripsi hibah Akan dilakukan pengembangan untuk seluruh database deputi pendanaan Upload dokumen sesuai dengan PP no 2 meng-cover pinjaman dan hibah

| Rancangan Pengembangan Sistem Database Pengembangan sistem Database Deputi Pendanaan diusulkan berdasarkan alur siklus kegiatan, mencakup database kegiatan yang dibiayai oleh PHLN dan dalam kaitannya dengan penyusunan APBN DRPHLN-JM (Blue Book), Pemrosesan persiapan kegiatan, Pengusulan dalam DRPPHLN (Green Bbook), Negosiasi, On-Going, sampai dengan Closing, Penyusunan pagu indikatif, pagu sementara, pagu definitif, dan Monitoring realisasi penyerapan dana. Data pendukung lainnya yaitu: isu-isu strategis, peraturan perundang-undangan, publikasi dan hasil kajian, dan info- info aktual

| Progress Pengembangan Sistem Database Pendanaan Rancangan Sistem Database Deputi Pendanaan : Terdiri dari 3 domain utama; Domain PHLN, melibatkan Dit. Renbang PP, Dit. Multilateral, Dit. Bilateral, dan Dit. PPP; Domain Monitoring dan Evaluasi PHLN, melibatkan Dit. PPP Domain penyusunan APBN (Pagu Indikatif, Sementara dan Definitif), melibatkan Dit. Alokasi Domain PHLN, berupa alur progress pelaksanaan proyek PHLN dari mulai pencantuman dalam bluebook, greenbook, to greenbook, daftar kegiatan, signed, ongoing sampai dengan completed . Proses updating data membutuhkan input dari Dit. Renbang, Bilateral, Multilateral dan PPP dengan role-role yang diusulkan untuk disepakati. Domain Monitoring dan Evaluasi, menyediakan ruang bagi Dit. PPP untuk meng-upload hasil exercise monitoring triwulanan Domain APBN menyediakan ruang bagi Dit. Alokasi Pendanaan Pembangunan untuk meng-upload hasil exercise mengenai pagu indikatif, sementara dan definitif.

Siklus Hidup Proyek Status Proyek Sub Status Renbang Bila Multi PPP Alokasi BLUE BOOK Blue Book Y Cancel Bluebook GREEN BOOK Persiapan Awal Green Book Request Green Book Cancel Green Book DAFTAR KEGIATAN Persiapan Lanjutan Persiapan Akhir Daftar Kegiatan Cancel Daftar Kegiatan

Siklus Hidup Proyek…. lanjutan Status Proyek Sub Status Renbang Bila Multi PPP Alokasi SIGNING AGREEMENT Signing Y Cancel Signing ONGOING Efektif Pelaksanaan Perpanjangan Cancel Ongoing CLOSING Closing

| Pengembangan Sistem Database Deputi Diperlukan administrator untuk maintenance dan upgrading sistem database dan website Maintenance data meliputi redaksi website dan penanggung jawab . Untuk mengatasi error/bug dalam sistem diperlukan uji coba sistem. Perlu disepakati mekanisme dan SOP pengelolaan PHLN sehingga sistem database dapat dimanfaatkan lebih optimal; Sistem database hanya merupakan alat (tool) yang menyediakan data untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Dibutuhkan analisa sistem dan penyusunan blueprint yang lebih komprehensif dan dukungan dari semua pihak, sehingga sistem database dapat dikembangkan lebih baik.

TERIMA KASIH