OLEHOLEH H. MUHAMMAD NUR, SH, MH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT H. MUHAMMAD NUR, SH, MH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Adalah menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dg Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, Laporan Keuangan diperiksa terlebih dahulu oleh BPK

Sistem pembukuan Sistem Aplikasi Teknologi Komputer Inventarisasi Aset dan Hutang Jadwal Waktu Penyusunan LK dan Pemeriksaan serta Pertanggungjawaban Anggaran Quality Assurance yang dilakukan oleh Pengawas Intern Sumber Daya Manusia (SDM)

SISTEM PEMBUKUAN Penggunaan sistem Perbendaharaan Tunggal HASILNYA LAP. KEUANGAN YANG SESUAI SAP 2 Penyusunan laporan keuangan Sesuai SAP 1

11 22 Menyempurnakan sistem aplikasi teknologi pengelolaan keuangan daerah Membangun jaringan online PPKD – SKPD Membentuk tim work admin di PPKD dengan user di SKPD 33 HASILNYA Penyelesaian laporan tepat waktu, tepat informasi

11 22 Inventarisasi, validasi dan rekonsiliasi aset antara Biro umum,Biro keungan dan seua SKPD Melakukan Penilaian aset yang masih bernilai nol Sertifikasi aset yang belum memiliki bukti kepemilikan 33 HASILNYA Dokumen data dasar aset; Semua aset telah memiliki nilai Rp; Semua aset telah memiliki bukti kepemilikan; Tidak ada perbedaan nilai aset pada daftar inventaris dgn neraca; Nilai aset yang valid terintegrasi ke dalam neraca. HASILNYA Dokumen data dasar aset; Semua aset telah memiliki nilai Rp; Semua aset telah memiliki bukti kepemilikan; Tidak ada perbedaan nilai aset pada daftar inventaris dgn neraca; Nilai aset yang valid terintegrasi ke dalam neraca.

11 22 Evaluasi status penyelesaian Laporan Keuangan Penetapan batas akhir penyampaian Laporan Keuangan ke BPK JADWAL WAKTU PENYUSUNAN LAP KEUANGAN DAN PEMERIKSAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARA JADWAL WAKTU PENYUSUNAN LAP KEUANGAN DAN PEMERIKSAAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARA

11 22 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh pengawas internal (Inspektorat) Presentasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dihadapan semua SKPD Penyampaian Laporan Keuangan ke BPK 33

11 22 Penetapan Status Bendahara sebagai Jabatan Fungsional Diklat pengetahuan dasar Ilmu Akuntansi HASILNYA Semua staf dan pejabat telah memenuhi kompetensi sesuai dengan tupoksi HASILNYA Semua staf dan pejabat telah memenuhi kompetensi sesuai dengan tupoksi

NOTAHUNOPINI 12008W D P 22009W D P 32010DISCLAIMER 42011W T P 52012W T P