S. Abdulrachman RAPAT KERJA MASTEL 2007 – JAKARTA, 3 Juli 2007 BEBERAPA INFORMASI MENGENAI POKJA PENYIARAN MASTEL, KEGIATAN DAN HASIL KERJANYA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

Perancangan Peraturan Negara
4/3/2017 9:12 AM GAMBARAN UMUM PP nomor 71 TAHUN 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft,
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)
24/07/2013 PROSES PENYUSUNAN PROLEGNAS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Oleh: Dr. Wicipto Setiadi , S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan.
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KAJIAN SK - KD sebagai PENGANTAR PENGEMBANGAN SILABUS.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
BAB XV Naskah Akademik dalam Pembentukan RUU
KEBIJAKAN BAN-PT KEBIJAKAN BAN-PT BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009.
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN DPR & DPD
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
POKOK-POKOK PIKIRAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD BADAN LEGISLASI 2010.
KILAS BALIK, URGENSI DAN PROSES PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN RUANG UDARA NASIONAL (RUU-PRUN) Oleh: Prof. Dr. I B.
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
KOPERTIS IV Tanggal November 2014
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.
1 MASUKAN MASTEL tentang SEKTOR TELEMATIKA 27 Juli 2004.
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
KEBIJAKAN BAN-PT KAMANTO SUNARTO KETUA BAN-PT
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SIKLUS APBN.
PROSES PEMBENTUKAN UU YANG BERASAL DARI RUU USULAN PRESIDEN
EVALUASI KINERJA KPIP SAUI -TAHUN 2009 Laporan untuk Rapat Paripurna SAUI Depok, 17 Desember 2009.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
Materi Ke-5: Proses Pengesahan RUU di DPR
SEJARAH & TELAAH KURIKULUM
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
KAJIAN HARMONISASI RUU TENTANG BUMN
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PEDOMAN PENYUSUNAN RAD MDGS Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas
KAJIAN HARMONISASI RUU PENYIARAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM
BADAN LEGISLASI DPR RI 19 APRIL 2016
JUKNIS ANALISIS STANDAR ISI
PRESENTASI PENELITIAN/PENGKAJIAN HUKUM TERKAIT PEMBENTUKAN PERATURAN
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
PENJELASAN NASKAH MODEL BUKU TEKS PELAJARAN
NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMILIHAN UMUM KELASA VI SEMESTER 1 PROFIL PETUNJUK KURIKULUM MATERI
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
ARAH DASAR KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA Tahun
LAPORAN PROGRAM KERJA MASTEL TAHUN 2003
BANK SYARIAH.
Kerangka HUKUM TELEMATIKA
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
SEJARAH LEGISLASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK)
Tugas Dan Wewenang DPR-RI
BADAN LEGISLASI 23 AGUSTUS 2017
KOMNAS HAM.
Sistematika Penulisan Karya Ilmiah
SEJARAH CARA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
Dr. BUDI S. PURNOMO, SE.,MM.,MSi. PRODI AKUNTANSI FPEB UPI
MENCERMATI RUU PERPUSTAKAAN (upaya mencari sandingan)
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL SATUAN PENDIDIKAN
PEDOMAN UMUM PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI. LATAR BELAKANG Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.
HAKI Teddy M Darajat KELOMPOK 1.
Transcript presentasi:

S. Abdulrachman RAPAT KERJA MASTEL 2007 – JAKARTA, 3 Juli 2007 BEBERAPA INFORMASI MENGENAI POKJA PENYIARAN MASTEL, KEGIATAN DAN HASIL KERJANYA

PENGORGANISASIAN PROGRAM KERJA HASIL-HASIL YANG DICAPAI KESIMPULAN dan SARAN ISI PENYAJIAN

PENGORGANISASIAN Pra-Munas MASTEL 2006 Sub-Pokja Penyiaran dalam Pokja MASTEL Penyusunan Blue Print Telematika; Ketua Ir. Brandan Sembiring. Setelah Munas MASTEL 2006 Mempertahankan keberadaan Pokja: Teruskan yang sedang dikerjakan yang serasi dengan Program Kerja Kepengurusan MASTEL Ketua tetap Ir. Brandan Sembiring; bila tidak hadir pmpinan rapat diserahkan kepada Ir. S. Abdulrachman.

PROGRAM KERJA POKJA PENYIARAN Dikaitkan dengan butir-butir Program Kerja MASTEL 2006 – 2009 PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA INDONESIA (utamanya dilihat aspek hukum/ pengaturan): Perampungan Naskah Cetak Biru dan roadmap Telematika Nasional; PENYEMPURNAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN dengan mengacu pada Blue Print dan Road Map Telematika Nasional; PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA INDONESIA (utamanya dilihat aspek Pengusahaan); KAJIAN TEKNOLOGI BARU: Migrasi dari Sistem Penyiaran Analog ke Digital: Partisipasi dalam penyusunan kajian (Nasional) migrasi penyiaran analog ke digital. (Referensi Matriks Program Kerja MASTEL 2006 – 2009)

5 JALUR KEGIATAN POKJA 1. Menyempurnakan Green Paper MASTEL tentang Penyiaran dalam rangka penyusunan Kebijakan Nasional dan Cetak Biru Telematika Indonesia. Pendekatan yang diambil oleh Pokja adalah menyusun Green Paper (berbentuk kuestioner) untuk memperoleh masukan untuk dapat menyusun rancangan Buku Putih tentang Penyiaran; 2. Partisipasi dalam kegiatan Tim Nasional Migrasi Sistem Penyiaran Analog ke Digital, termasuk penyusunan (oleh Tim Nasional) BUKU PUTIH MIGRASI SISTEM PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DI INDONESIA;

5 JALUR KEGIATAN POKJA 4. Partisipasi dalam menyusun Cetak Biru dan Road Map Telematika versi MASTEL, termasuk pemikiran-pemikiran mengakomodasi Konvergensi di bidang Telemtika/ ICT; 5. Ikut serta memonitor pelaksanaan UU 32/2002 tentang Penyiaran, termasuk tentang peraturan turunannya; 6. Kegiatan Insidental

HASIL-HASIL YANG DICAPAI Green Paper MASTEL tentang Penyiaran 1. Hambatan tersusunnya Naskah berisi Pokok- pokok Pikiran tentang Pengembangan Sistem Penyiaran Nasional a. Bentuk keluaran/output (deliverables), Green Paper atau Rancangan White Paper tentang Penyiaran? b. Perlunya masukan-masukan dari pakar sosiologi, budaya, dan dari industri pendukung penyiaran, 2. Tim Redaksi dibentuk untuk konsolidasi naskah yang ada, pemutakhiran (Pebr. 2007).

HASIL-HASIL YANG DICAPAI 3. Proses masih berjalan; nampaknya sukar untuk menyelesai-kannya dalam waktu singkat, antara lain terbatasnya sumber daya profesional penulis naskah. 4. Telah diadakan Loka Karya (13 April 2007) yang menampilkan Prof DR. Edi Sedyowati sebagai nara sumber untuk mengenali aspek- aspek budaya dalam kaitannya dengan Industri Kebudayaan (Culture Industry) Indonesia dan Pengembangan Sistem Penyiaran Nasional.

HASIL-HASIL YANG DICAPAI Partisipasi dalam kegiatan Tim Nasional Migrasi Sistem Penyiaran Analog ke Digital 1. Wakil MASTEL adalah Riza Permadi dan Juni Soehardjo, kemudian Riza Permadi mengundurkan diri (juga sebagai anggota DPH); 2. Masukan-masukan dari MASTEL secara kontinu disampaikan ke Tim Nasional Migrasi (sepanjang tahun 2006) – melalui perangkapan sebagai anggota Pokja dan organisasi lain;

HASIL-HASIL YANG DICAPAI 3. Penyusunan Rancangan Buku Putih Migrasi Sistem Penyiaran Analog ke Digital di Indonesia Pokja Penyiaran memberikan masukan-masukan yang substansial. 4. Sampai saat ini versi final Buku Putih tersebut belum disosialisasikan kepada anggota MASTEL; Versi akhirnya belum ditetapkan Departemen Kominfo?

HASIL-HASIL YANG DICAPAI Partisipasi dalam menyusun Road Map Telematika & Pemikiran tentang Perubahan Undang-undang Telematika 1. Dibahas dalam dua Pokja tersendiri); 2. Para anggota MASTEL memiliki hak individualnya untuk ikut berpartisipasi, terlepas dari Pokja Penyiaran MASTEL. 3. Ada kaitan antara kegiatan Pokja Penyiaran dan kegiatan penyusunan Roadmap Telematika/ ICT dan Perubahan Undang-undang Telekomunikasi/ Telematika: Perlu menemukan hal-hal mana yang relevan dengan bidang Penyiaran, yang sudah atau dapat disumbangkan pada kedua kegiatan diatas

HASIL-HASIL YANG DICAPAI 4. Masukan-masukan yang khusus menyangkut bidang Penyiaran yang diajukan sebagai bahan masukan untuk Pokja Roadmap ICT/ Pokja Perubahan Undang-undang sangat sedikit; 5. Beberapa pemikiran disampaikan pada pertemuan Gabungan Pokja Roadmap dan Perubahan Undang- undang menyangkut Penyiaran dan Konvergensi Penyiaran dengan Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. Lihat Dokumen-dokumen Pertemuan Gabungan tanggal 6 Juni Diharapkan ada pengolahan lebih lanjut oleh Pokja Perubahan Undang-undang maupun Pokja Roadmap ICT terhadap masukan-masukan ini.

HASIL-HASIL YANG DICAPAI Memonitor pelaksanaan UU 32/2002, termasuk tentang peraturan turunannya 1. Tahun 2006 Pokja Penyiaran tidak mengadakan kegiatan yang berarti. 2. Sempat dicatat bahwa antara Pemerintah dan KPI (masa tugas ) tidak terdapat sinergi dalam bertindak, sebaliknya adanya gugatan “judicial review” yang diajukan oleh KPI kepada Mahkamah Agung tentang substansi/isi berbagai produk hukum turunan UU 32/2002. Gugatan tersebut sampai kini belum diputus oleh M.A. 3. Tidak berdayanya KPI dalam penegakan hukum berhadapan dengan pelaku industri penyiaran di Indonesia.

HASIL-HASIL YANG DICAPAI Memonitor pelaksanaan UU 32/2002, termasuk tentang peraturan turunannya 4. Adanya keinginan untuk mengadakan perubahan UU Penyiaran baik dari KPI, maupun dari kalangan industri penyiaran; 5. Pemerintah mungkin melihat adanya manfaat penyesuaian UU yang ada sehubungan dengan rencana migrasi ke Sistem Penyiaran Digital.

HASIL-HASIL YANG DICAPAI Kegiatan Insidental 1. Pergantian anggota KPI, terpantau adanya beberapa keganjilan dalam proses penggantian anggota KPI yang menjadi tanggung jawab DPR-RI, 2. Pengurus Harian MASTEL lakukan langkah untuk mengingatkan Komisi I DPR-RI untuk meluruskan proses penggantian anggota KPI. Bertemu dengan Komisi I DPR-RI. Dalam pertemuan tersebut telah dijelaskan posisi MASTEL dalam hal ini. 3. Beberapa anggota MASTEL menjadi calon anggota KPI; Tidak/ belum berhasil terpilih menjadi anggota KPI Pusat perioda

KESIMPULAN DAN SARAN 1. Pokja Penyiaran MASTEL telah berusaha sesuai kemampuannya untuk berpartisipasi dalam menyukseskan Program Kerja MASTEL ; 2. Tidak semua kegiatan telah menghasilkan keluaran (output) yang konkrit; 3. Masalah Penyiaran cukup penting, a. Sistem, Industri, Program dan Content penyiarannya serta industri perangkat keras-lunak/ content dalam negeri, b. Konvergensi antara infrastruktur dan jasa Penyiaran dan Telekomunikasi, maka kegiatan Pokja Penyiaran perlu dilanjutkan. 4. Perlu mempercepat adanya hasil keluaran (output) dari Pokja terkait Blue Print Pembangunan ICT/ Telematika Nasional, serta tingkatkan keterlibatan dalam penyusunan Roadmap dan Perubahan UU Telematika.

17