ICESCR: Kerja Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Advertisements

Oleh : Prof. Dr. Uswatun Hasanah Dr. Mutiara Hikmah
Perkeretaapian Khusus Fase III Pendekatan yang diusulkan terhadap perubahan peraturan Jakarta 20 Mei 2011.
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA
Hak dan Kewajiban Warganegara
PENTINGNYA PAKET PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DAN PRT
Pelaporan NGO kepada Komite PBB Menentang Penyiksaan Jakarta, Indonesia July 2007 Association for the Prevention of Torture Association pour la prévention.
Urgensi Perlindungan PRT di dalam & di luar Negeri
1 S.D.M. BISNIS PENGANTAR. 2 Kebutuhan SDM   Dari semua sumberdaya sebuah perusahaan, barangkali SDM adalah sumberdaya yang paling besar kontribusinya.
MENGEMBANGKAN STRATEGI PEMBELAJARAN
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Seni Budaya
ADVOKASI SOSIAL DALAM UU NO. 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. FISIP UI/ FH-UI.
OLEH : BRISMA LAN-RI. T P U Tujuan Pembelajaran Umum T P k Tujuan Pembelajaran Khusus Peserta paham akan data/informasi dan masalah pelayanan publik untuk.
ANATOMI KONVENSI MIGRAN 1990 KOMNAS PEREMPUAN 13 Sept 20121Konsultasi Nasional di Surabaya.
Un Charter Latar Belakang
Pengertian Peradilan, Pengadilan
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
PAU-PPAI-UT Model-model PEMBELAJARAN PAU-PPAI-UT.
VISI Pembangunan Pemberdayaan Perempuan
LANDASAN KONSTITUSI DAN KONSEP JAMINAN SOSIAL
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Hak atas Kebebasan Pribadi
Pendelegasian Wewenang
Organ Pokok Perserikatan Bangsa-bangsa
Peran Pekerja Pengembangan Masyarakat
HAK ASASI MANUSIA PERKULIAHAN TGL 30 DESEMBER 2009.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
4.1 © 2007 by Prentice Hall Etika dan Mengamankan Sistem Informasi.
KONSEP DAN PEMAHAMAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
MEKANISME HAM PBB.
KEPEMIMPINAN STRATEGIS DAN VISIONER
Universal Declaration of Human Rights; Convenant on Civil and Political Rights; Convenant on Economic,Social and Cultural Rights Andrie Irawan, SH., MH.
Draft Pedoman konsultasi RAPERDA PA: Mar 2012
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN SERTA PENGEMBANGANNYA DITINGKAT NASIONAL DAN DAERAH Disampaikan oleh Beni Sujanto, A.Ks, M.Si,
INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL
JUKNIS PENYUSUNAN LAPORAN ANALISIS KONTEKS
MANAJEMEN STRATEGIK KULIAH II
HUKUM PERBURUHAN (PERTEMUAN X) JAMSOSTEK Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU No.3 Th.1992) copyright by Elok Hikmawati.
Asas Kewarganegaraan Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
Advokasi Sosial dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si. STISIP Widuri/ FH-UI.
SURVEY TENTANG PENULISAN DAN UJIAN SKRIPSI/KOMPREHENSIF
Hak-hak Sipil dan Politik
PERLINDUNGAN KORBAN DALAM REGULASI
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DAMPAK HAM TERHADAP MASYARAKAT INTERNASIONAL
SEMINAR NASIONAL PERUMUSAN RENCANA AKSI PELESTRAIAN KERIS INDONESIA
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Disebut juga.
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK ASASI MANUSIA DAN PERAN KOMNAS HAM DALAM HUKUM NASIONAL DI INDONESIA Oleh Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Komnas HAM )
HAM DAN MASYARAKAT SIPIL
INSTRUMEN HAM INDONESIA
Instrumen HAM Modern.
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Hak atas Perumahan yang Layak dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Centre on Housing Rights and Evictions
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Pengantar
Pelaporan NGO kepada Komite PBB Menentang Penyiksaan
RINGKASAN SOAL UJIAN. Pertimbangan dlm pengangkatan Sekjend: Bagi Calon Sekjen: - memenuhi syarat kewibawaan dlm jabatan. - tidak berasal dr anggota tetap.
Transcript presentasi:

ICESCR: Kerja Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Dr. Kitty Arambulo - (untuk RWI/ELSAM, Jakarta)

Gambaran Presentasi Komite Hak Ekosob (CESCR) Tanggung Jawab Komite Hak Ekosob Prosedur Pelaporan Berkala ICESCR- Kronologi Prosedur pelaporan: TANTANGAN Memperkuat supervisi: Suatu prosedur pengangduan bagi ICESCR Argumen yang mendukung Protokol Opsional ICESCR April 2009 Dr. Kitty Arambulo

ICESCR: Umum Pasal 1: Hak untuk menentukan nasib sendiri Pasal 2(1): Perwujudan bertahab, sumber daya maksimum yang tersedia, kerja sama internasional Pasal 2(2): Non-diskriminasi Pasal 3: Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Pasal 4: klausul keterbatasan April 2009 Dr. Kitty Arambulo

ICESCR: Hak-hak Substansif Pasal 6: Hak atas Pekerjaan Pasal 7: Hak atas kondisi kerja yang aman dan mendukung Pasal 8: Hak-hak Serikat pekerja April 2009 Dr. Kitty Arambulo

ICESCR: Hak-hak Substansial (lanjutan) Pasal 9: Hak atas Jaminan Sosial Pasal 10: Perlindungan terhadap keluarga, ibu, dan anak-anak April 2009 Dr. Kitty Arambulo

ICESCR: Substantive rights (cont’d) Pasal 11: Hak atas standar hidup yang layak, termasuk pangan, papan dan sandang Pasal 12: Hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat diraih April 2009 Dr. Kitty Arambulo

ICESCR: Substantive rights (cont’d) Pasal 13: Hak atas pendidikan Pasal 14: Hak atas pendidikan dasar Pasal 15: Hak untuk mengambil bagian dalam hak-hak budaya, mengambil keuntungan dari kemajuan ilmiah, serta perlindungan terhadap hak milik intelektual April 2009 Dr. Kitty Arambulo

Komite Hak Ekosob (CESCR) Badan supervisi ICESCR: 18 anggota Dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) Bertemu dua kali setahun di Jenewa, selama 4 minggu (3 minggu sidang pleno, 1 minggu Kelompok Kerja Pra-Sidang) April 2009 Dr. Kitty Arambulo

Tanggung Jawab CESCR Pemantauan ketaatan Negara Pihak terhadap Kewajibannya sesuai dengan Kovenan, melalui Pemeriksaan Laporan Berkala Interpretasi normatif dan klarifikasi Hak-hak Ekosob serta isu-isu lain yang timbul dari Kovenan: Komentar Umum, Notulensi Harian Diskusi Umum serta Pernyataan Kerja sama dengan organ-organ PBB, organ penggantinya serta agen-agen khusus April 2009 Dr. Kitty Arambulo

Supervisi ICESCR: Prosedur laporan berkala-kronologi Penyerahan laporan oleh negara pihak serta pemrosesan oleh Sekretariat Persiapan oleh Kelompok Kerja Pra Sidang serta perumusan daftar permasalahan, untuk informasi tambahan April 2009 Dr. Kitty Arambulo

Prosedur laporan berkala ICESCR – kronologi (Lanj) Pemeriksaan laporan oleh Komite dalam suatu dialok yang konstruktif dengan Perwakilan negara pihak April 2009 Dr. Kitty Arambulo

Prosedur laporan berkala ICESCR – kronologi (Lanj) Pengadopsian KesimpulanObservasi: aspek positif, faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, permasalahan yang menjadi perhatian, saran dan rekomendasi Tindak Lanjut atas Kesimpulan Observasi Komite: APA YANG TELAH DILAKUKAN? Informasi di dalam laporan berkala berikutnya April 2009 Dr. Kitty Arambulo

Prosedur Pelaporan TANTANGAN Mengupayakan ketaatan negara pihak terhadap saran dan rekomendasi Komite Memberikan saran-saran serta rekomendasi yang kongkret dan berguna April 2009 Dr. Kitty Arambulo

Memperkuat Supervisi: Protokol Opsional untuk ICESCR Suatu prosedur komunikasi untuk individual dan kelompok yang telanggar hak-haknya yang dilindungi Kovenan Diadopsi pada 10 Desember 2008 oleh Sidang Umum Terbuka untuk ditandatangai pada 2009 April 2009 Dr. Kitty Arambulo

Argumen-argumen yang mendukung Protokol Opsional untuk ICESCR ICCPR dan ICESCR sama-sama meletakan terminologi pengakuan atas justisiabilitas Akuntabilitas Internasional Negara Pihak di hadapan warga negaranya Membuat suatu kerangka (preseden) kasus hukum internasional tentang Hak Ekosob Menguatkan pemahaman Hak Ekosob di level Internasional April 2009 Dr. Kitty Arambulo

CESCR: Partisipasi NGO Partisipasi NGO : Penting bagi kerja CESCR CESCR menyambut bagi dan mendorong NGO untuk berkontribusi di dalam aktivitas-aktivitasnya Makalah Partisipasi NGO: informasi praktis dan rinci (tersedia di website OHCHR: E/C.12/2000/6) April 2009 Dr. Kitty Arambulo

CESCR: Partisipasi NGO (Lanj.) Informasi terkait dapat diajukan dalam bentuk lisan ataupun tertulis Informasi tertulis dapat diajukan kapan saja Presentasi lisan: pada Senin pertama setiap sesi CESCR Terus berkomunikasi dengan anggota-anggota CESCR selama Sidang April 2009 Dr. Kitty Arambulo

Kiat Penting yang harus diingat Interaksi lebih dulu dengan sekretariat Buat laporan ini SINGKAT, KREATIF lah Gunakan data statistik untuk mendukung narasi Buat ringkasan yang baik Susun rekomendasi/saran-saran yang spesifik Datang ke sidang CESCR, jika memungkinkan April 2009 Dr. Kitty Arambulo