BENTUK & SUMBER PEMBIAYAAN CSR BUMN Mukti Fajar muktifajar_umy@yahoo.co.id 081 2294 2781

Dualisme Sumber Pembiayaan CSR Pembiayaan CSR lebih adil jika diambil dari sebagian keuntungan . CSR akan menjadi beban bagi korporasi jika diberikan tambahan biaya Pembiayaan CSR seharusnya sudah dilakukan oleh korporasi sejak awal beroperasi Argumentasinya : bahwa Korporasi sudah menimbulkan dampak sosial sejak awal beroperasi Jadi CSR sudah harus dianggarkan sejak korporasi beroperasi dan tidak menunggu adanya keuntungan

UU PT Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (Pasal 74 ayat 1 dan 2 ) Persoalannya : Menimbulkan Diskriminasi bagi PT tertentu Ketidak jelasan mengenai batas “bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam”

Pasal 88 ayat (1) yang menyebutkan: UUBUMN Pasal 88 ayat (1) yang menyebutkan: ”BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN” Ketentuan tersebut diperjelas melalui Melalui Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya ditulis Per-05/MBU/2007). Dalam Pasal 1 angka 6 Per-05/MBU/2007 tersebut Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (selanjutnya ditulis PKBL). antara BUMN dengan Usaha Kecil dilakukan dengan pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pendanaan dari PKBL menurut Pasal 9 ayat (1)-(3) Per-05/Mbu/2007 sebagai berikut: (1) Dana Program Kemitraan bersumber dari: a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

(2) Dana Program BL bersumber dari: a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL. (3) Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh : a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero;

BEBAN BAGI PT BUMN Apabila BUMN berbentuk Perseroan (PT) maka akan diberlakukan dua sumber pembiayaan Sesuai UUPT dari anggaran Sesuai UUBUMN dari sebagian keuntungan Mengacu pada Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generalis ( hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum ) Maka Pembiayaan CSR BUMN mendasarkan pada UU BUMN

Bentuk CSR BUMN Setiap BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/ koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN” dalam bentuk PKBL Apakah PKBL sama dengan CSR ?

Menurut Pasal 1 angka 6, Program Kemitraan adalah:  “Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.”  Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7, definisi Program Bina Lingkungan adalah: “Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN”.

Jika menilik konsep CSR sebagai bentuk kontribusi perusahaan untuk ikut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat maka PKBL identik dengan CSR Tetapi boleh saja BUMN melakukan lebih dari sekedar PKBL, seperti memberikan donasi, community development dan bentuk lainnya.