LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
Advertisements

PERMOHONAN HAK UJI MATERI PP 04 TAHUN 2010
Pengadaan Barang/Jasa
Tata Tertib Perkuliahan Komposisi oleh Budi Prayitno Februari 2012 Batam.
Petunjuk TO UK NAKES Uji Coba PBT, 30 NOVEMBER 2013.
TATA TERTIB PESERTA RANTJA COMPETITION VI (MIPA) TINGKAT SD/MI SE KARISIDENAN KEDU SMP NEGERI 1 MAGELANG 10 MARET 2012.
CEPITB Continuing Education Program - Institut Teknologi Bandung - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA.
SUB RAYON 07 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2012
PERATURAN PRESIDEN NO. 70 / 2012 PENGADAAN BARANG/JASA
TATA TERTIB MAGANG KERJA
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA. 2013
BRILLIANT COMPETITION
Penyelenggaraan Test ICDL YPI ICDL Indonesia Licensee Wisma Fairbanks Blok B Lt.5 No. 29 Jalan Pintu Satu Senayan Jakarta Telp
Sumber: UU 25/ ORGANISASI KOPERASI Sumber: UU 25/1992
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
SELAMAT DATANG PESERTA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
BEASISWA UNTUK BELAJAR DI RUSIA Sesuai dengan Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tentang penerimaan mahasiswa asing di perguruan tinggi Rusia, maka pada.
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
TENAGA KERJA INDONESIA MATERI SOSIALISASI NOMOR : 02.01
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
MATRIKS PERATURAN PRESIDEN No. 54/2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH besertaREVISINYA (PERATURAN PRESIDEN No. 70/2012)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP 1 45.
Ketentuan Umum Perpajakan II
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
Tata Tertib Pengawas Ruangan Dan Peserta UN
TATA TERTIB PESERTA a.Peserta yang dapat menjalani TKD adalah peserta yang namanya tertuang dalam daftar hadir dan terdaftar pada waktu dan Tempat Uji.
PENERAPAN E-CATALOGUE
ATURAN PENYELENGGARAAN OSTN SMK TINGKAT PROVINSI JATENG
PEMBEKALAN PENGAWAS UN TAHUN 2015
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
PENGAWAS SILANG RUANG UJIAN NASIONAL
HAK LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM KEPERDATAAN DALAM LINGKUP HUKUM KEKELUARGAAN DARI ASPEK KEWARGANEGARAAN Daulat P. Silitonga, S.H.,M.Hum Direktur Perdata.
D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O N S T R U K S I
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
Panduan Peserta Simulasi II UNBK 2016
Disampaikan pada: FGD TATACARA PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
UJI KOMPETENSI SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
Pelaksanaan Ujian Tertulis SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN) Disampaikan pada: SOSIALISASI SBMPTN 2016.
Latar Belakang UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 35: Pengembangan standar nasional pendidikan (SNP) serta pemantauan dan pelaporan.
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
Suyitno LPSE Depdiknas
PERATURAN PELAKSANAAN BIDANG KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
GOLDEN WAYS.
Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017.
Petunjuk Pelaksanaan UK
Menuju Ujian Nasional Bermutu, Bermanfaat, dan BERMARTABAT
SELAMAT DATANG PARA PENGAWAS RUANG
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PETUNJUK UJIAN UJI KOMPETENSI PERIODE Oktober 2017
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
Tata Tertib Technical Meeting
Tata Tertib Ujian Program Studi Administrasi Perpajakan
Briefing Try Out Uji Kompetensi
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
INFORMASI UJIAN NASIONAL SMA/MA TAHUN PELAJARAN 2012/2013.
-- STANDAR OPORASIONAL PROSEDUR ---
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2011
Technical meeting japan fun festival (JFF) -origami no matsuri-
TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH.
Transcript presentasi:

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAMAT DATANG PESERTA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL Direktorat Bina Sertifikasi Profesi Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Gedung SMESCO Lt.7; Jl. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta 12780 Telepon : 021 – 79181137 Fax. : 021 - 79181137

DASAR PELAKSANAAN Pasal 52 Ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 mengenai ketentuan persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan bagi pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan mulai 1 Januari 2006. Pasal II Ayat (2) Perpres No. 8 Tahun 2006 mengenai ketentuan persyaratan memiliki sertifikat keahlian pengadaan bagi pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan mulai 1 Januari 2008

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN UJIAN Pembiayaan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk komponen : Ujian Reguler di 32 BANDIKLAT Provinsi : Penggandaan Soal ujian Pencetakan Lembar Jawaban Komputer Evaluasi Lembar Jawaban Komputer Pencetakan dan pengiriman Sertifikat Biaya Perjalanan Dinas & Akomodasi Pengawas Pusat Honorarium Pengawas Pusat/Lokal Biaya Sewa Ruangan Tempat Penyelenggaraan Ujian Ditanggung DIPA LKPP 4

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN UJIAN Fasilitasi Ujian Atas Permintaan Instansi : Pembiayaan penyelenggaraan ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dibebankan pada Dana DIPA LKPP meliputi : 1. Penggandaan Soal Ujian 2. Pencetakan Lembar Jawaban Komputer 3. Evaluasi Lembar Jawaban Komputer 4. Pencetakan dan pengiriman sertifikat kepada instansi penyelenggara. 5

PEMERIKSAAN LEMBAR UJIAN Pemeriksaan ujian dengan menggunakan sistem komputer (computerize). Lembar jawaban tidak boleh kotor, terlipat, dan basah Hanya menggunakan pensil 2B

BENTUK DAN JUMLAH SOAL, SERTA WAKTU UJIAN BENTUK BETUL/SALAH : 25 SOAL BENTUK PILIHAN GANDA : 65 SOAL WAKTU UJIAN SELAMA 120 MENIT (2 JAM)

PEMBOBOTAN NILAI SOAL BETUL/SALAH : NO. 1 S.D 25 PESERTA MENJAWAB SOAL DENGAN BENAR (+2) PESERTA MENJAWAB SOAL TERNYATA SALAH (0) PESERTA TIDAK MENJAWAB/MENGKOSONGKAN JAWABAN (0) PILIHAN GANDA : NO. 26 S.D 80 PESERTA MENJAWAB SOAL DENGAN BENAR (+3) PILIHAN GANDA (KASUS) : NO. 81 S.D 90 PESERTA MENJAWAB SOAL DENGAN BENAR (+4)

LEVEL SERTIFIKAT Tingkatan Sertifikat Masa Berlaku Syarat Nilai Bersih Cara Perpanjangan L 2 2 Tahun 55 % - 65 % 141 - 168 Ujian kembali L 4 4 Tahun > 65 % - 85 % 169 - 219 Tanpa ujian L 5 5 Tahun > 85 % - 100 % 220 - 255

SEKURANG-KURANGNYA 1 BULAN SEJAK TANGGAL UJIAN, DILIHAT DI : PENGUMUMAN SEKURANG-KURANGNYA 1 BULAN SEJAK TANGGAL UJIAN, DILIHAT DI : www.lkpp.go.id E-mail : ujian2005@yahoo.com

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN Ujian bersifat buka buku (open book) khusus keppres No.80/2003 dan revisinya; Dilarang saling bekerjasama ; Tidak diperkenankan menggunakan alat bantu seperti : kertas tambahan, hand phone, kamera, dan kalkulator. Untuk keperluan corat-coret silahkan gunakan lembar soal yang diberikan; Peserta ujian yang telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sebelum batas akhir waktu ujian dapat meninggalkan ruang ujian. Lembar jawaban dimasukkan/diselipkan pada lembar soal dan diletakkan di atas meja/kursi peserta ujian yang bersangkutan; Tidak diperkenankan menggandakan, mengambil atau membawa pulang lembar soal dan jawaban. Apabila terjadi kehilangan dan atau terdapat bukti-bukti penggandaan naskah soal dan jawaban, maka seluruh penyelenggaraan di ruang ujian tersebut dibatalkan (didiskualifikasi). Peserta dan Pengawas Tidak diperkenankan Merokok selama ujian berlangsung. Peserta dan Pengawas harus mematikan Handphone (bukan silent). Selama Ujian berlangsung peserta dilarang melakukan percakapan melalui handphone,mengirim dan menerima SMS.

Peserta akan dinyatakan gugur apabila : Peserta tidak terdaftar dalam Data Lengkap Peserta yang ditetapkan panitia/penyelenggara Peserta tidak menandatangani Daftar Hadir. Melakukan praktek Perjokian. Tetap melanggar tata tertib setelah diperingatkan dua kali oleh pengawas. Melakukan Penggandaan Soal Ujian dengan difotocopy, atau menggunakan Kamera/Handphone, atau menyalin dengan cara-cara yang lain. Mengikuti Ujian sebelum Masa Tenggang 15 hari kalender Memiliki sertifikasi Ahli Pengadaan L4 atau L5

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Ujian Nasional : Direktorat Bina Sertifikasi Profesi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Gedung Smesco Lt.7 ; Jl. Gatot Subroto Kav 94 Jakarta 12780 Telepon : 021 – 79181137 Fax. : 021 – 79181137 Direktur Bina Sertifikasi Profesi Arif Rahman Hakim

SELAMAT BEKERJA DAN SEMOGA SUKSES Direktorat Bina Sertifikasi Profesi