PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL Oleh: Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc. Direktur Agama dan Pendidikan BAPPENAS Disampaikan pada Acara Stadium General di Universitas Negeri Semarang (UNNES) 31 Maret 2012

OUTLINE PAPARAN PENDAHULUAN RPJPN 2005-2025 DAN AGENDA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DALAM RPJM 2009—2014 PERKEMBANGAN IPM INDONESIA KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MASALAH DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN PENINGKATAN MUTU GURU DALAM UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERKUALITAS ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN OUTLINE PAPARAN

PENDAHULUAN Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas SDM dan pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam keseluruhan upaya membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia. Melalui pendidikan akan tercipta masyarakat terpelajar yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

RPJPN 2005-2025 dan Agenda Pembangunan Pendidikan dalam RPJM 2009-2014

Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN ARAH PEMBANGUNAN RPJP RPJM 1 2005-2009 Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan de-mokratis, dengan tingkat kesejahte-raan yang lebih baik RPJM 2 2010-2014 Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, mem-bangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJM 3 2015-2019 Memantapkan pemba-ngunan secara menye-luruh dengan mene-kankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang ter-sedia, SDM yang ber-kualitas, serta kemam-puan iptek RPJM 4 2020-2024 Mewujudkan masyara-kat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pemba-ngunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif ARAH PEMBANGUNAN PENDIDIKAN RPJM 1 2005-2009 Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan RPJM 2 2010-2014 Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan kemandirian bangsa yang kuat RPJM 3 2015-2019 Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif RPJM 4 2020-2024 Meningkatkan akses yang merata, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan serta meningkatkan kemampuan Iptek

Perkembangan IPM Indonesia Peningkatan kualitas SDM ditandai oleh indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI). IPM adalah indikator komposit status kesehatan (angka harapan hidup saat lahir), taraf pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta taraf perekonomian penduduk (PDB per kapita dengan paritas daya beli/purchasing power parity).

Perkembangan IPM Indonesia KETERANGAN 1980 1990 2000 2005 2009 2010 2011 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 0,423 0,481 0,543 0,572 0,607 0,613 0,617 Indeks Kesehatan 0,593 0,664 0,721 0,743 0,765 0,772 0,779 Life expectancy at birth 57,6 62,1 65,7 67,1 68,5 68,9 69,4 Indeks Pendapatan 0,369 0,430 0,460 0,479 0,504 0,511 0,518 GNI per capita 1.318 2.007 2.478 2.840 3.384 3.544 3.716 Indeks Pendidikan 0,346 0,390 0,484 0,526 0,578 0,584 Expected years of schooling 8,7 10,4 11,1 11,8 13,2 13,2 1) Mean years of schooling 3,1 3,3 4,8 5,3 5,7 2) 5,8 5,8 1) Peringkat Indonesia   108 124 Total Negara 169 187 Sumber : UNDP (www.hdr.undp.org), 7 Nov 2011 HDI Indonesia mengalami peningkatan landai. Peningkatan ini merupakan kontribusi peningkatan indeks kesehatan dan pendapatan, serta stabilnya indeks pendidikan Penurunan peringkat Indonesia salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah negara yang disurvei dari 169 (2010) menjadi 187 negara (2011)

Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN (1) Trend IPM antarnegara ASEAN Peringkat Negara Negara Tahun Growth 2010-2011 (%) 2011 Perubahan 2010-2011 1980 1990 2000 2005 2009 2010 26 Singapura -  0,801 0,835 0,856 0,864 0,866 0,71 33 Brunei 0,750 0,784 0,818 0,830 0,837 0,838 0,22 61 3 Malaysia 0,559 0,631 0,705 0,738 0,752 0,758 0,761 0,69 103 Thailand 0,486 0,566 0,626 0,656 0,673 0,680 0,682 0,78 112 1 Filipina 0,550 0,571 0,602 0,622 0,636 0,641 0,644 0,62 124 Indonesia 0,423 0,481 0,543 0,572 0,607 0,613 0,617 1,17 128 Vietnam 0,435 0,528 0,561 0,584 0,590 0,593 1,06 138 Laos 0,376 0,448 0,484 0,514 0,520 0,524 1,44 139 2 Kamboja 0,438 0,491 0,513 0,518 0,523 1,62 149 Myanmar 0,279 0,298 0,380 0,436 0,474 0,479 0,483 2,21 Keterangan : Jumlah negara tahun 2010 = 169 negara, sedangkan tahun 2011 = 187 negara Perbandingan IPM negara-negara ASEAN dengan Indonesia tahun 2011   Tertinggi Nilai Terendah Posisi Indonesia HDI Singapura 0,866 Myanmar 0,483 0,617 Health Index 0,964 Kamboja 0,680 0,779 Income Index 0,897 0,391 0,518 Education Index 0,751 0,404 0,584

Perbandingan IPM Negara-Negara ASEAN (2) Average Annual Growth 1990-2011 (%) Singapura N/A Brunei 0,32 Malaysia 0,90 Thailand 0,89 Filipina 0,58 Indonesia 1,19 Vietnam 1,50 Laos 1,59 Kamboja Myanmar 2,32

KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Mencerdaskan Kehidupan Bangsa OBYEKTIF DAMPAK Meningkatnya Taraf Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah Angka Melek Huruf APS APM APK Nilai UN INDIKATOR HASIL OUTCOME Pemantapan Karakter Bangsa Kualitas Wajar Dikdas yang Merata Akses, Kualitas & Relevansi Dikmen Kualitas, Relevansi & Daya Saing Dikti Akses, kualitas & Relevansi PAUD&NFI Profesionalisme & Pemerataan PTK Kualitas Pend. Agama & Keagamaan Pendidikan Karakter Bangsa Budaya Baca & LayananPerpustakaan Pelaksanaan Sisdiknas FOKUS PRIORITAS RUANG LINGKUP UPAYA Peningkatan Akses Peningkatan Kualitas dan Relevansi Peningkatan Tata Kelola Pendidikan UPAYA Demand Supply Keberlanjutan Studi SDM Pendidikan Masyarakat Kurang Beruntung (Miskin, Daerah Terpencil, dan Pebatasan) Gedung & Ruang Kelas INTER- VENSI INPUT Lab + Peralatan Kebutuhan Pembangunan + MP3EI Kurikulum & Metode Ajar Kebutuhan DU/DI Bantuan Pendidikan & Beasiswa Globalisasi dan Daya Saing

Masalah dan Tantangan Pembangunan Pendidikan Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas. Kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan masih rendah. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif. Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud.

Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas Angka menamatkan SD dan angka melanjutkan ke SMP pada kelompok miskin masih rendah. Tantangan : Menurunkan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah khususnya bagi kelompok miskin 13

Angka pastisipasi sekolah kelompok termiskin (Q1) relatif rendah dibandingkan dengan kelompok terkaya (Q5). Disparitas partisipasi sekolah antarkelompok ekonomi meningkat seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Tantangan : Meningkatkan pemerataan akses pendidikan 14

APK SMA/MA/Paket C Menurut Provinsi, 2010/2011 Home APK SMA / MA / Paket C APK SMA/MA/Paket C Menurut Provinsi, 2010/2011 APK SMA/MA/Paket C Sumber: Kemendikbud dan RPJMN 2010-2014 Tantangan : meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas dan relevan. Sumber : Kemendikbud, 2010/2011

APK PT/PTA 19-23 Tahun Menurut Provinsi, 2010/2011 Home APK PT / PTA APK PT/PTA 19-23 Tahun Menurut Provinsi, 2010/2011 APK PT/PTA , 19-23 Tahun Sumber: Kemendikbud dan RPJMN 2010-2014 Tantangan : meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi Sumber : Kemendikbud, 2010/2011

Nilai Ujian Nasional (1) Home Nilai Ujian Nasional (1) b. Kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan masih rendah Kemampuan kognitif lulusan SMP, SMA dan SMK masih relatif rendah dan bervariasi antarwilayah Rata-rata Hasil Ujian Nasional (UN) SMP, SMA dan SMK berdasarkan lokasi Sumber: Kemdiknas 2009/2010 Mata Pelajaran yang diujikan : SMP : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA SMA -IPA: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi SMA -IPS : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Sosiologi, Geografi SMA -Bahasa : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sastra, Sejarah, Bahasa Asing SMK : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Produktif Tantangan : meningkatkan kemampuan kognitif lulusan 17

Nilai UN Jenjang SMP/MTs/SMPT, 2010/2011 Home Nilai Ujian Nasional (2) Nilai UN Jenjang SMP/MTs/SMPT, 2010/2011 Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011 Pada tahun 2010/2011, rata-rata nilai UN jenjang MTs sedikit lebih tinggi daripada jenjang SMP dan hal ini berlaku untuk semua mata pelajaran yang diujikan dalam UN.

Nilai UN Jenjang SMA/MA, 2010/2011 Home Nilai Ujian Nasional (3) Nilai UN Jenjang SMA/MA, 2010/2011 Jurusan IPA Jurusan IPS Jurusan Bahasa Rata-rata nilai UN jenjang SMA pada jurusan IPA dan IPS masih lebih tinggi daripada nilai UN jenjang MA. Sementara pada jurusan Bahasa, rata-rata nilai UN jenjang MA justru lebih tinggi daripada SMA dengan nilai tertinggi pada penguasaan bahasa asing. Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011

Nilai UN Jenjang SMK, 2010/2011 Nilai Ujian Nasional (4) Home Nilai Ujian Nasional (4) Nilai UN Jenjang SMK, 2010/2011 Sumber: litbang.kemdiknas.go.id – 2010/2011 Secara umum, rata-rata nilai UN jenjang SMK mencapai 7,6 dengan nilai tertinggi terdapat pada mata pelajaran kompetensi keahlian.

Skor Test Matematika dan Sains dalam TIMSS 2007 Nilai matematika dan sains siswa Indonesia masih tertinggal dibanding dengan negara Asia lain. Skor Test Matematika dan Sains dalam TIMSS 2007 Persentase Siswa Kelas 8 yang Mencapai Benchmark Internasional dalam TIMSS 2007  # : Mendekati 0 Tantangan : meningkatkan kemampuan kognitif lulusan khususnya matematika dan sains Sumber : Trends in International Mathematic and Sains Study 2007 21

Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu menumbuhkan jiwa, sikap, serta kemampuan berpikir analitis, berkomunikasi yang efektif, bekerjasama dalam tim, dan kemampuan kewirausahaan. Tantangan: Meningkatkan karakter dan soft-skills lulusan. 22

Peringkat GCI Indonesia dan Negara Tetangga Daya saing global Indonesia relatif rendah diantara negara negara ASEAN Peringkat GCI Indonesia dan Negara Tetangga Global Competitiveness Index/ Indeks Daya Saing Global (Indonesia) Indonesia Singapore Jepang Korea Malaysia China Thailand Pilar 4: Kesehatan dan Pendidikan Dasar 82 13 19 27 34 45 61 4.09 Kualitas Pendidikan Dasar 58 3 23 29 31 32 69 4.10 Partisipasi Pendidikan Dasar 56 36 21 28 6 53 4.11 Anggaran Pendidikan 127 109 96 75 24 123 44 Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 5 16 41 54 5.01 Partisipasi Pendidikan Menengah 93 17 98 89 5.02 Partisipasi Pendidikan Tinggi 90 1 71 80 43 5.03 Kualitas Sistem Pendidikan 47 52 67 5.04 Kualitas Matematika dan Sains 50 25 18 35 62 5.05 Kualitas Sekolah Manajeman 51 77 72 59 5.06 Akses Internet di Sekolah 33 4 40 5.07 Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pelatihan di Tingkat Lokal 48 14 26 5.08 Pelatihan Staf 2 Pilar 12: Inovasi 39 8 11 57 12.02 Kualitas Lembaga Penelitian 12 15 22 60 12.04 Kerjasama Penelitian Industri–PT 20 12.06 Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Tek. Tantangan : menigkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di pendidikan tinggi Sumber: World Economic Forum, 2009 23

Peringkat Indonesia Dalam Global Competitiveness Index, 2010 Daya saing global Indonesia relatif rendah diantara negara-negara ASEAN Peringkat Indonesia Dalam Global Competitiveness Index, 2010 Global Competitiveness Index Indonesia (44) Singapura (3) Jepang (6) Korea (22) Malaysia (26) Cina (27) Thailand (38) Pilar 5: Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 66 5 20 15 49 60 59 5.01. Partisipasi Pendidikan Menengah 95 21 34 99 92 96 5.02. Partisipasi Pendidikan Tinggi 89 30 1 73 88 54 5.03. Kualitas Sistem Pendidikan 40 35 57 23 53 5.04. Kualitas Matematika dan Sains 46 28 18 31 33 5.05. Kualitas Sekolah Manajeman 55 6 65 47 63 58 5.06. Akses Internet di Sekolah 50 12 36 22 43 5.07. Ketersediaan Lembaga Penelitian dan Pelatihan di Tingkat Lokal 52 19 13 39 25 69 5.08. Pelatihan Staf 4 42 62 Pilar 12: Inovasi 9 24 26 12.02. Kualitas Lembaga Penelitian 44 11 32 12.04. Kerjasama Penelitian Industri–PT 38 12.06. Ketersediaan Ilmuwan & Ahli Teknologi 10 2 Sumber: World Economic Forum (WEF), 2010 Tantangan : meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di pendidikan tinggi 24

Innovation and sophistication factors Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index) Countries 2010-2011 2009-2010 Basic requirement Efficiency enhancers Innovation and sophistication factors GCI Index GCI Rank. Score Rank Indonesia 4,62 60 4,24 51 4,06 37 4,43 44 54 Singapore 6,05 1 5,49 5,07 10 5,48 3 Japan 5,35 26 5,17 11 5,72 5,37 6 8 South Korea 5,42 23 4,81 22 18 4,93 19 Malaysia 5,19 33 4,72 24 4,45 25 4,88 China 5,27 30 4,63 29 4,13 31 4,84 27 Thailand 4,82 48 4,41 39 3,78 49 4,51 38 36 Source: World Economic Forum, 2010 Note: Number of countries: 139 countries

Perkembangan Komposisi Tenaga Kerja Indonesia (Sumber: BPS, Proyeksi 2025 PBB, Target APK)

% Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 % Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Home c. Profesionalisme guru masih rendah dan distribusinya belum merata Proporsi guru yang memenuhi kualifikasi akademik relatif rendah (sesuai dg UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen pada akhir tahun 2015 semua guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimal D4/S1) % Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Nasional % Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Di KALSEL Rata-Rata Nasional 57,40 % Rata-Rata Prov KALSEL 68,93% Tantangan : Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang merata 27 27

Distribusi guru yang sangat timpang, sebagian besar masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Perdesaan Daerah terpencil Kelebihan Kekurangan Sumber: Depdiknas, 2008 28 28

Distribusi guru yang timpang berimplikasi pada rendahnya beban mengajar guru. Sebagian guru memiliki beban mengajar kurang dari 24 jam mata pelajaran per minggu (persyaratan minimum). Jenjang SD : 24 persen Jenjang SMP : 81 persen Jenjang SMA/ SMK : 81 persen Isu guru mata pelajaran yang menyebabkan rasio siswa:guru menjadi kecil.

PERBANDINGAN JUMLAH MURID YANG DIAJAR OLEH SEORANG GURU Rasio siswa guru di Indonesia paling rendah di antara Negara EAP (East Asia Pasific) Rata-rata rasio siswa:guru di Negara EAP adalah sekitar 31:1 (SD) dan 25:1 (SMP). Untuk Indonesia, rasio siswa:guru sekitar 20: 1 (SD) dan 14:1 (SMP). PERBANDINGAN JUMLAH MURID YANG DIAJAR OLEH SEORANG GURU DI BEBERAPA NEGARA Sumber: Depdiknas, Bappenas, dan Bank Dunia, 2009

Sebagian besar rasio siswa: guru kurang dari 10:1 47 persen SD yang memiliki siswa < 150 mempunyai rasio siswa: guru kurang dari 10:1 40 persen SMP yang memiliki siswa < 300 mempunyai rasio siswa: guru 10:1 Tantangan : Meningkatkan pemerataan distribusi guru.

Kondisi Ruang Kelas Tahun 2007/2008 Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas Kondisi Ruang Kelas Baik Rusak Ringan Rusak Berat SD/MI 52,1 % 24,9 % 23 % SMP/MTs 79,9 % 14,3 % 5,8 % SMA/SMK 89,9 % 7,4 % 2,7 % Masih banyak ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/berat, dan masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah Sarana dan Prasarana Sekolah Tahun 2008 Sarana dan Prasarana Sekolah Perpustakaan Laboratorium Multimedia Laboratorium IPA Laboratorium IPA Lengkap Laboratorium Komputer SD/MI 32 % 19 % na SMP/MTs 63 % 48 % 71 % SMA Negeri 80 % SMA Swasta 60 % 50 % 55 % SMK 90 % 75 % Tantangan: mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; meningkatkan ketersediaan buku mata pelajaran; meningkatkan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 32

e. Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif Pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan masih belum sepenuhnya didukung oleh sistem informasi, kualitas dan validitas data, dan kondisi empiris di lapangan (evidence-based decision making). Pemerintah pusat maupun daerah masih mengalami kendala kapasitas untuk melaksanakan tugas dan peran seiring dengan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Masih belum selarasnya upaya reformasi pengelolaan pendidikan berkaitan dengan otonomi pendidikan tinggi dengan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara. Kemitraan publik dan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan belum berkembang. Tantangan: Meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga; mendorong otonomi perguruan tinggi; dan meningkatkan kemitraan publik dan swasta. 33

f. Pembiayaan pendidikan yang berkeadilan belum terwujud Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan sangat kompleks dan perlu penyederhanaan dalam rangka mendukung efisiensi alokasi dan akuntabilitas yang lebih baik. penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya sangat bervariasi dan belum didukung kerangka konseptual yang utuh serta belum disertai mekanisme peningkatan kualitas yang sistematis. Dana BOS yang belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan dana untuk melaksanakan semua ketentuan dalam SNP. Tantangan: Mewujudkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana yang efisien, efektif, dan akuntabel, serta menyelenggarakan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua. 34

Sasaran Pembangunan Pendidikan: NO INDIKATOR 2010 SASARAN 2014 1 Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/SDLB/MI/Paket A 95,41 % 96,0% b. SMP/MTs/SMPLB/Paket B 75,64% 76,0% 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) a. PAUD 50,62% *) 72,9% a. SMP/MTs/SMPLB/Paket B 96,18% *) 110,0% b. SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C 64,28% *) 85,0% c. PT/PTA, termasuk UT 18,29% *) 30,0% 3 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,92 8,25 4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) a. 7-12 tahun 98,0% 99,85% b. 13-15 tahun 86,20% 99,56% *) Kondisi tahun 2008 35

PENINGKATAN MUTU GURU DALAM UPAYA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN BERKUALITAS

Isu-isu Kritikal dalam Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:  Pasal 8 menyatakan: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dan …”  Pasal 9 menetapkan bahwa kualifikasi akademik guru adalah Sarjana atau Diploma Empat  Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa guru wajib memiliki empat kompetensi dasar, yaitu: Kompetensi Pedagogis Komptensi Kepribadian Kompetensi Profesional Kompetensi Sosial

KOMPETENSI PENDIDIK Pedagogis Sosial Kepribadian Profesional 1. Aspek potensi peserta didik, 2. teori belajar & pembelajaran, strategi, kompetensi & isi, dan merancang pembelj; 3. menata latar & melak- sanakan KBM; 4. asesmen proses dan hasil; dan 5. pengemb akademik & nonakademik Pemahaman peserta didik, peran- cangan, pelaksanaa, & evaluasi pembelajaran, pengemb.PD Kepribadian 1. Norma hukum &sosial, rasa bangga, konsisten fg norma; 2. mandiri & etos kerja; 3. berpengaruh positif & disegani; 4. norma religius & diteladani; 5. jujur Mantap & Stabil, Dewasa, Arif, Berwibawa, Akhlak Mulia Profesional 1. Paham materi, struktur, konsep, metode keilmuan yang menaungi, menerapkan dlm kehidupan sehari-hari; dan; 2 metode pengem- bangan ilmu, telaah kritis, kreatif dan inovatif terhadap bidang studi Menguasai keilmuan bidang studi; dan langkah kajian kritis pendalam- an isi bidang studi Sosial Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, kooperatif Komunikasi & bergaul dgn peserta didik, kolega, dan masyarakat

Program Peningkatan Kualifikasi Guru Peningkatan kualifikasi akademik guru dilakukan secara lebih terencana dengan tetap mengikuti standar akademik yang berlaku, sehingga benar-benar berdampak nyata pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam pengajaran. Bagi guru-guru yang mengikuti program pendidikan reguler dalam rangka peningkatan kualifikasi harus dicarikan guru pengganti, agar proses pembelajaran di sekolah tetap bisa berlangsung dan tidak terganggu. Peningkatan kualifikasi akademik sekaligus dijadikan sebagai mekanisme seleksi alamiah untuk melahirkan guru-guru yang berkualitas, sehingga membawa pengaruh pada peningkatan mutu pendidikan.

Program Peningkatan Kualifikasi Guru Pemenuhan standar akademik dan seleksi yang ketat penting dilakukan, mengingat program ini membawa konsekuensi pada beban pembiayaan. Beban pembiayaan ini bukan saja untuk mendukung program peningkatan kualifikasi sendiri, tetapi juga kemungkinan penambahan tunjangan seiring dengan meningkatnya kualifikasi akademik guru-guru tersebut. Bagi guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik memiliki hak untuk mengikuti uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikasi, yang kemudian mendapat hak tunjangan profesi.

Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4, 2009-2014 Home Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4, 2009-2014 Perkembangan Jumlah Guru Tersertifikasi, 2009-2014 Capaian Proyeksi Capaian Proyeksi Sumber : Kemendikbud

Home Persentase Tenaga Edukatif Menurut Status Kepegawaian di Jenjang Pendidikan Tinggi, 2009/2010 Persentase Tenaga Edukatif Tetap Menurut Pendidikan Tertinggi, 2009/2010 Sumber: Kemendikbud

Pengembangan Profesi Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan mencakup: Pemetaan kompetensi tenaga kependidikan Pendidikan dan pelatihan profesi tenaga kependidikan Pengembangan dan pelaksanaan sertifikasi kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain Pengembangan sistem rekrutmen dan pengendalian tenaga kependidkan Pengembangan sistem karir tenaga kependidikan Pengembangan kemampuan profesional guru bisa juga dilakukan melalui berbagai wadah atau perkumpulan seperti: Pemantapan Kerja Guru (PKG) Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran (MKGP) Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)

Peran LPTK Kapasitas LPTK dalam melaksanakan program peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik:  Jumlah guru yang wajib mengikuti program kualifikasi dan sertifikasi dibandingkan kemampuan LPTK (?)  Mengingat program yang bersifat massif, bagaimana masalah pengendalian mutu?  Bagaimana sistem dan pendekatan dalam pelaksanaan program, terutama bagi guru yang bertugas di daerah?  Bagaimana desain pendidikan profesi: kurikulum, metodologi, subject-matter contents? Universitas yang memiliki FKIP? Peran Universitas/Institut non-LPTK?

Peran LPTK … Dalam upaya meningkatkan kualitas guru, perlu dilakukan reformasi atas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), suatu institusi yang bertanggung jawab dalam menyediakan guru-guru bermutu dan kompeten, sehingga memberi kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan nasional. Selama ini, kritik yang seringkali muncul adalah LPTK tidak mampu melahirkan guru-guru kompeten yang menguasai mata pelajaran. Lulusan-lulusan LPTK dinilai mahir dalam hal pemahaman metodologi pengajaran, namun kurang canggih dalam penguasaan substansi bahan-ajar. Dalam konteks demikian, reformasi LTPK perlu diarahkan pada pengembangan program akademik dan pembaruan kurikulum, yang mendukung upaya peningkatan kompetensi pengajaran.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata: Penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS; Perbaikan gizi siswa SD/MI melalui PMT-AS; Peningkatan daya tampung SMP/MTs/sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah: Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal; Rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK/ MA/sederajat; Peningkatan kualitas pendidikan menengah; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi: Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi; Penguatan otonomi dan manajemen pendidikan tinggi; Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana; Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan: Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; Peningkatan kompetensi guru. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan informal: Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional: percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemantapan Pendidikan Karakter Bangsa: Sosialisasi, edukasi dan internalisasi nilai budaya ke dalam proses pembelajaran. Peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek, dan seni . Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan: Peningkatan jumlah dan kapasitas guru dan kapasitas penyelenggara; Pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan sesuai SNP. Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan: Peningkatan keberaksaraan penduduk; Pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.

TERIMA KASIH