HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI 2014

NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling Alat Kesehatan dan PKRT 1. Tidak ada laboratorium uji pembanding (hanya sukofindo) 2. Pencairan pendanaan (LS) 3. Sample yang diambil tidak mewakili seluruh sarana dan tidak adanya standar cara pengambilan sample 4. Tumpang tindihnya sampling antara pusat dan daerah 5. Besarnya biaya sampling 6. Waktu pengujian sample yang tidak pasti 1. Perlunya MoU antara Pusat dengan lab uji 2. Sampling yang dilakukan pusat tidak hanya di kota tapi sampai ke remote area dan standarisasi kriteria serta tata cara sampling. Perbaharui juklak dan juknis sampling alkes dan PKRT 3. Perlunya koordinasi antara pusat dan daerah terkait rencana sampling Dit. Bina Prodis Alkes Lab uji

NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 2Peningkatan Kemampuan SDM dalam implementasi sistem elektronik pada Binwasdal Alkes & PKRT - (belum ada kendala) - 3Monitoring & Evaluasi Sarana Produksi Alkes dan PKRT 1.Luasnya wilayah dan terbatasnya biaya sehingga monev yang dilakukan kurang representatif 2.Sebagian besar propinsi tidak memilih menu ini 3.Sarana produksi kurang kooperatif 1.Perlu dikeluarkan surat edaran dari pusat terkait kegiatan ini Dit Bina Prodis Alkes Aspaki

NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 4Monitoring dan evaluasi saran distribusi alkes 1.Dibatasinya anggaran dekon untuk perjadin 2.Daftar tilik tidak update 1. Updating daftar tilik Konsekuensi pemberian rekomendasi thd sarana Dit Bina Prodis Alkes 5Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dalam pelayanan kesehatan era JKN 1. Minimnya tenaga apoteker dan TTK di fasyankes dasar 2. Apoteker belum menjadi tenaga kesehatan strategis 1. Perjuangkan tenaga apoteker di KemenPAN melalui advokasi stakeholder terkait (BKD) Advokasi ke BKD Dit bina Yanfar (Advokasi ke BKN) KemenP AN 6Pemantauan penggunaan obat dalam pelaksanaan JKN di PKM dan RS 1. Juknis tatacara pemantauan obat sedang disusun 1. Melatih petugas propinsi dlm pemantauan obat (TOT) 2. SE kpd RS terkait pemantauan obat 3. Koordinasi dengan unit utama lain (BUK) Dit. Bina Yanfar

NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 7Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan POR dg metode CBIA 1. Biaya media pendukung CBIA (sampel obat) yang tidak sedikit 1. Tingkatkan koordinasi dg promkes Koordinasi ke promkes s/d PKM Dit Bina Yanfar koodinasi dg Promkes Promkes Kader PKK BPOM 8Advokasi implementasi FORNAS kpd stakeholder dan prescriber di faskes milik pemerintah 1. Persepsi prescriber di RS dg IDI dan IDAI belum sepaham thd obat2 dlm FORNAS 1. Koordinasi dg stakeholder tekait, organisasi profesi dan perguruan tinggi 2. Dibuat juknis evidence based obat FORNAS Advokasi stakeholder terkait Menyusun NSPK scr berkala terkait FORNAS Organisasi profesi (IAI, IDI, IDAI) PT 9Rakonas Program Kefarmasian dan Alkes 1. Adanya pembatasan undangan bagi propinsi 1. Dilihat tren program kefarmasian dlm menetapkan undangan 2. Perlu diperhitungkan kembali untuk biaya pelaksanaan pd daerah tertentu

N O. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 10Perencanaan dan Evaluasi DAK sub bidang pelayanan kefarmasian 1. Tumpang tindih dengan perencanaan daerah 11Advokasi pelaksanaan SAI program kefarmasian dan alkes Masing-masing propinsi mempunyai masalah terkait dengan perencanaan anggaran dan Aset BMN Evaluasi bentuk kegiatan 12Pemutahiran data kefarmasian dan alkes TK Propinsi 1. Terlalu banyak nya data yang diminta 2. Belum ada kesatuan pelaporan dari unit es 2 1. Agar data yang diminta difokuskan 2. Pengambilan data satu pintu dan koordinasi antar unit es2 Koordinasi internal

N O. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 13Sosialisasi e- licensing bagi industri farmasi, IOT, PBF, industri kosmetik/maka nan 1. SDM kurang mendukung 2. Infrastruktur kurang memadai 3. Belum jelasnya potisioning PTSP Advokasi ke Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sosialisasi ke asosiasi sarana Koordinasi internal 14Sosialisasi e- report PBF 1. Apoteker penanggungjawab PBF sering berubah/pindah 2. Komunikasi di sistem e-report kurang responsif 1. Meningkatkan peran propinsi dalam pelaporan PBF 2. Koordinasi sistem pelaporan dengan BPOM Sosialisasi intensif 1.Memperb aiki sistem komunikasi 2.Koordina si dg BPOM BPOM 15Penerapan pengembanga n software SIPNAP 1. SDM kurang mendukung 2. Infrastruktur kurang memadai 3. Aplikasi kurang userfriendly 1. Memperbaiki sistem aplikasi 2. Advokasi provinsi kepada unit layanan ttg kepatuhan pelaporan

N O. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 16Pembekalan CDOB untuk nakes dan penanggungja wab teknis sarana distribusi obat 1. CDOB merupakan hal baru 2. SDM Kab/Kota beragam dan belum semua terpapar CDOB 3. Banyaknya PBF merasa kesulitan melaksanakan CDOB 1. Sosialisasi berjenjang 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait 1. Advokasi 2. Koordinasi dg BPOM Pembina an CDOB kpd sarana BPOM 17Sosialisasi MJAS 1. Tumpah tindih kegiatan dengan BPOM 2. Kurangnya sosialisasi dalam pembagian kewenangan 1. Sosialisasi dalam pembagian kewenangan PembinaanKoordina si dengan BPOM 18Biaya pengelolaan dan pengemasan kembali obat 1. Kurang jelasnya juknis pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran 2. Kurangnya komitmen kab/kota 3. Biaya kegiatan hanya untuk obat program 1. Perjelas juknis 2. Biaya kegiatan tidak dibatasi hanya untuk obat program Dit. Bina Oblik

N O. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFARPIHAK LAIN 19Monitoring ketersediaan obat dan vaksin 1. Pelaporan belum tepat waktu dan belum lengkap 1. Advokasi kepada kab/kota Advokasi kab/kota Advokasi propinsi Instalasi farmasi prop/kabkota 20Harmonisasi & integrasi RKO dan implementasi pengelolaan obat satu pintu Kurangnya koordinasi dengan pemegang program di kab/kota Pembentukan Tim Pengelolaan Obat Terpadu (TPOT) Buat SK TPOT Perbaharui pedoman TPOT Stakeholder terkait 21Penerapan e- logistic & e- catalog 1. Kurang luasnya peserta yang dilibatkan 2. Kurangnya tenaga farmasi bersertifikat pengadaan 3. Panitia pengadaan yang diundang kurang mengerti tentang obat 4. Peserta kegiatan dengan fokus yang berbeda 1. Mendata ulang peserta kegiatan sosialisasi 2. Perlunya tenaga kefarmasian mengikuti sertifikasi pengadaan Advokasi tenaga kefarmasian dlm pelatihan sertifikasi pengadaan Koordinasi dgn LKPP 1. LKPP 2. Penyedia 22Pembekalan tenaga kefarmasian dalam pengelolaan vaksin IF Kab/Kota 1. Kurangnya koordinasi dengan program 1.Meningkatkan koordinasi dengan program 2. Membuat peraturan/persy aratan pengelola vaksin harus tenaga kefarmasian Koordinasi dengan program Koordinasi dengan P2PL P2PL

dan selamat berdiskusi...