HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI 2014. NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT Tahun 2014
Advertisements

DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013
SOSIALISASI E-CATALOGUE OBAT
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
3D BLOCKS UU RI No. 20/2003 Ps. 29 Ayat 1, menyebutkan tugas tenaga kependidikan melaksanakan: 1. Administrasi Pengelolaan Pengembangan Pengawasan Pelayanan.
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN KETERSEDIAAN OBAT (E -LOGISTIC SYSTEM)
Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
HASIL DISKUSI KELOMPOK II
PERANAN DAN KEDUDUKAN DINAS KESEHATAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
Kelompok B Nagan Raya Bangkalan Dompu Lombok Barat LombokTimur Bombana
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
HASIL DISKUSI KELOMPOK PERENCANAAN DAK
PERAN ORGANISASI PROFESI KESEHATAN DAN LEMBAGA TERKAIT
PENYUSUNAN REKAPITULASI HASIL ANALISA SITUASI SCM KELOMPOK A
Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
SISTEM MANAJEMEN K3 LANJUTAN P.P. NO.50 TH.2012 ( PASAL.9 ) MATERI 3
PENERAPAN e-PROCUREMENT
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Menengah
ARAHAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
PANDUAN.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
PENINGKATAN KEMAMPUAN PENELITI DAN PEREKAYASA Koordinasi Monitoring – Evaluasi Kementerian Riset dan Teknologi 2012.
KEGIATAN SUBDIT PENGGUNAAN OBAT RASIONAL TAHUN 2014
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
MEKANISME AKREDITASI SD / MI
SOSIALISASI PERMENKES RI 889/MENKES/PER/V/2011
PENGELOLAAN PERBEKALAN FARMASI.
PENGANTAR DISKUSI KELOMPOK EVALUASI DAK SUBBID PELAYANAN KEFARMASIAN 25 Maret 2014.
Diskusi Kelompok IV DinKes Prop. DKI Jakarta DinKes Prop. Sulteng DinKes Prop. Sumatera Barat DinKes Prop.Sumatera Utara DinKes Prop. Jatim.
HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes.
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
KELOMPOK V Fasilitator : 1. NURDIN, S.Sos, M.Si
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
PROGRAM KERJA IAI BANTUL PERIODE
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
HASIL DISKUSI KELOMPOK PTK PAUD
Jakarta, 18 Agustus Pengkajian kebutuhan Penyusunan rencana aksi Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terintegrasi dalam.
PENERAPAN E-CATALOGUE
PERTEMUAN EVALUASI PHLN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN Bogor, Mei 2014.
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
Up Date Terbaru Peraturan
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Peraturan Perundang-undangan
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Ketersediaan Obat dalam JKN
Kebijakan Pengelolaan Obat Publik melalui sistem e-catalogue
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN OBAT PUBLIK
BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Transcript presentasi:

HASIL DISKUSI KELOMPOK 1 BOGOR, 17 JUNI 2014

NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 1Sampling Alat Kesehatan dan PKRT 1. Tidak ada laboratorium uji pembanding (hanya sukofindo) 2. Pencairan pendanaan (LS) 3. Sample yang diambil tidak mewakili seluruh sarana dan tidak adanya standar cara pengambilan sample 4. Tumpang tindihnya sampling antara pusat dan daerah 5. Besarnya biaya sampling 6. Waktu pengujian sample yang tidak pasti 1. Perlunya MoU antara Pusat dengan lab uji 2. Sampling yang dilakukan pusat tidak hanya di kota tapi sampai ke remote area dan standarisasi kriteria serta tata cara sampling. Perbaharui juklak dan juknis sampling alkes dan PKRT 3. Perlunya koordinasi antara pusat dan daerah terkait rencana sampling Dit. Bina Prodis Alkes Lab uji

NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 2Peningkatan Kemampuan SDM dalam implementasi sistem elektronik pada Binwasdal Alkes & PKRT - (belum ada kendala) - 3Monitoring & Evaluasi Sarana Produksi Alkes dan PKRT 1.Luasnya wilayah dan terbatasnya biaya sehingga monev yang dilakukan kurang representatif 2.Sebagian besar propinsi tidak memilih menu ini 3.Sarana produksi kurang kooperatif 1.Perlu dikeluarkan surat edaran dari pusat terkait kegiatan ini Dit Bina Prodis Alkes Aspaki

NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 4Monitoring dan evaluasi saran distribusi alkes 1.Dibatasinya anggaran dekon untuk perjadin 2.Daftar tilik tidak update 1. Updating daftar tilik Konsekuensi pemberian rekomendasi thd sarana Dit Bina Prodis Alkes 5Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dalam pelayanan kesehatan era JKN 1. Minimnya tenaga apoteker dan TTK di fasyankes dasar 2. Apoteker belum menjadi tenaga kesehatan strategis 1. Perjuangkan tenaga apoteker di KemenPAN melalui advokasi stakeholder terkait (BKD) Advokasi ke BKD Dit bina Yanfar (Advokasi ke BKN) KemenP AN 6Pemantauan penggunaan obat dalam pelaksanaan JKN di PKM dan RS 1. Juknis tatacara pemantauan obat sedang disusun 1. Melatih petugas propinsi dlm pemantauan obat (TOT) 2. SE kpd RS terkait pemantauan obat 3. Koordinasi dengan unit utama lain (BUK) Dit. Bina Yanfar

NO.NO. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 7Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan POR dg metode CBIA 1. Biaya media pendukung CBIA (sampel obat) yang tidak sedikit 1. Tingkatkan koordinasi dg promkes Koordinasi ke promkes s/d PKM Dit Bina Yanfar koodinasi dg Promkes Promkes Kader PKK BPOM 8Advokasi implementasi FORNAS kpd stakeholder dan prescriber di faskes milik pemerintah 1. Persepsi prescriber di RS dg IDI dan IDAI belum sepaham thd obat2 dlm FORNAS 1. Koordinasi dg stakeholder tekait, organisasi profesi dan perguruan tinggi 2. Dibuat juknis evidence based obat FORNAS Advokasi stakeholder terkait Menyusun NSPK scr berkala terkait FORNAS Organisasi profesi (IAI, IDI, IDAI) PT 9Rakonas Program Kefarmasian dan Alkes 1. Adanya pembatasan undangan bagi propinsi 1. Dilihat tren program kefarmasian dlm menetapkan undangan 2. Perlu diperhitungkan kembali untuk biaya pelaksanaan pd daerah tertentu

N O. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 10Perencanaan dan Evaluasi DAK sub bidang pelayanan kefarmasian 1. Tumpang tindih dengan perencanaan daerah 11Advokasi pelaksanaan SAI program kefarmasian dan alkes Masing-masing propinsi mempunyai masalah terkait dengan perencanaan anggaran dan Aset BMN Evaluasi bentuk kegiatan 12Pemutahiran data kefarmasian dan alkes TK Propinsi 1. Terlalu banyak nya data yang diminta 2. Belum ada kesatuan pelaporan dari unit es 2 1. Agar data yang diminta difokuskan 2. Pengambilan data satu pintu dan koordinasi antar unit es2 Koordinasi internal

N O. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 13Sosialisasi e- licensing bagi industri farmasi, IOT, PBF, industri kosmetik/maka nan 1. SDM kurang mendukung 2. Infrastruktur kurang memadai 3. Belum jelasnya potisioning PTSP Advokasi ke Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sosialisasi ke asosiasi sarana Koordinasi internal 14Sosialisasi e- report PBF 1. Apoteker penanggungjawab PBF sering berubah/pindah 2. Komunikasi di sistem e-report kurang responsif 1. Meningkatkan peran propinsi dalam pelaporan PBF 2. Koordinasi sistem pelaporan dengan BPOM Sosialisasi intensif 1.Memperb aiki sistem komunikasi 2.Koordina si dg BPOM BPOM 15Penerapan pengembanga n software SIPNAP 1. SDM kurang mendukung 2. Infrastruktur kurang memadai 3. Aplikasi kurang userfriendly 1. Memperbaiki sistem aplikasi 2. Advokasi provinsi kepada unit layanan ttg kepatuhan pelaporan

N O. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFAR PIHAK LAIN 16Pembekalan CDOB untuk nakes dan penanggungja wab teknis sarana distribusi obat 1. CDOB merupakan hal baru 2. SDM Kab/Kota beragam dan belum semua terpapar CDOB 3. Banyaknya PBF merasa kesulitan melaksanakan CDOB 1. Sosialisasi berjenjang 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait 1. Advokasi 2. Koordinasi dg BPOM Pembina an CDOB kpd sarana BPOM 17Sosialisasi MJAS 1. Tumpah tindih kegiatan dengan BPOM 2. Kurangnya sosialisasi dalam pembagian kewenangan 1. Sosialisasi dalam pembagian kewenangan PembinaanKoordina si dengan BPOM 18Biaya pengelolaan dan pengemasan kembali obat 1. Kurang jelasnya juknis pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran 2. Kurangnya komitmen kab/kota 3. Biaya kegiatan hanya untuk obat program 1. Perjelas juknis 2. Biaya kegiatan tidak dibatasi hanya untuk obat program Dit. Bina Oblik

N O. MENU DEKON HAMBATAN / POTENSI HAMBATAN TINDAK LANJUT PEMBAGIAN PERAN DINKESBINFARPIHAK LAIN 19Monitoring ketersediaan obat dan vaksin 1. Pelaporan belum tepat waktu dan belum lengkap 1. Advokasi kepada kab/kota Advokasi kab/kota Advokasi propinsi Instalasi farmasi prop/kabkota 20Harmonisasi & integrasi RKO dan implementasi pengelolaan obat satu pintu Kurangnya koordinasi dengan pemegang program di kab/kota Pembentukan Tim Pengelolaan Obat Terpadu (TPOT) Buat SK TPOT Perbaharui pedoman TPOT Stakeholder terkait 21Penerapan e- logistic & e- catalog 1. Kurang luasnya peserta yang dilibatkan 2. Kurangnya tenaga farmasi bersertifikat pengadaan 3. Panitia pengadaan yang diundang kurang mengerti tentang obat 4. Peserta kegiatan dengan fokus yang berbeda 1. Mendata ulang peserta kegiatan sosialisasi 2. Perlunya tenaga kefarmasian mengikuti sertifikasi pengadaan Advokasi tenaga kefarmasian dlm pelatihan sertifikasi pengadaan Koordinasi dgn LKPP 1. LKPP 2. Penyedia 22Pembekalan tenaga kefarmasian dalam pengelolaan vaksin IF Kab/Kota 1. Kurangnya koordinasi dengan program 1.Meningkatkan koordinasi dengan program 2. Membuat peraturan/persy aratan pengelola vaksin harus tenaga kefarmasian Koordinasi dengan program Koordinasi dengan P2PL P2PL

dan selamat berdiskusi...