PRINSIP PENGAWASAN ALKES & PKRT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES) INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN Direktorat Jenderal Industri Agro.
Advertisements

1Etika Bisnis & Profesi. Manajemen..... ??? Pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Sumber.
Bandung, 1 Desember Ilustrasi sederhana tentang “mutu” Perusahaan A: membuat rangka meja Perusahaan B: membuat laci meja Perusahaan C (toko mebel):
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
KEBIJAKAN PENGENDALIAN ALAT KESEHATAN
DIREKTORAT BINA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN
TATA CARA SAMPLING DAN TINDAK LANJUT HASIL PENGUJIAN
PENERAPAN PMMT/ HACCP SEBAGAI SISTEM MANAJEMEN MUTU
Outlook Manajemen RS.
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ALAT KESEHATAN DAN PKRT
SKEMA PENERAPAN SISTEM KEAMANAN PANGAN PADA TIAP TAHAPAN PRODUKSI
MANAJEMEN KUALITAS PANGAN
Penerapan PMMT Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Dasar Hukum
REGULASI TEKNIS BERBASIS STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRODUK PANGAN JAKARTA, 8 JUNI 2011 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA.
FOOD SAFETY MANAGEMENT
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS)
AUDIT SISTEM KEPASTIAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
Pengendalian Mutu Agroindustri
MANAGEMENT LABORATORIUM Dr. IWAN D. SETYAWAN PH, S.Si., M.Si.
PERKEMBANGAN PEMIKIRAN
APLIKASI PMK DAN SP2 KP DI RUMAH SAKIT Sumijatun, September 2014
Komunikasi & Informasi
Good Laboratory Practices (GLP)
SISTEM MUTU LABORATORIUM SESUAI ISO/IEC : 2005.
Maura Linda Sitanggang Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Pertemuan 1 Manajemen Mutu ISO 9000
PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (GOOD MANUFACTURING PRACTICES) INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN Direktorat Jenderal Industri Agro.
Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Manajemen Sumber Daya Teknologi Informasi
Pembekalan Audit Internal
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2016 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2017 DISAMPAIKAN PADA RAKER DINAS PERINDAGSU Garuda Plaza Hotel, 26 – 28 Februari 2017 UPT.
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB TIM
CHAPTER 1: STUDI KELAYAKAN BISNIS
upaya meningkatkan daya saing SDM Indonesia di Pasar Global
Mengamankan MASa depan indonesia dengan PENINGKATAN PERAN Audit sistem informasi Kebutuhan Audit Sistem Informasi dalam mengamankan dampak DE- REGULASI.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
ANALISIS DAN PERANCANGAN PERUSAHAAN
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
Oleh : Faik Agiwahyuanto, S.Kep., M.Kes
TUGAS MATA KULIAH PPF “OBAT PALSU”
MANAJEMEN SDM PELAYANAN KESEHATAN
SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Indra Djati Sidi LPMP JAWA BARAT TANGGAL 08 DESEMBER 2012
Penerapan PMMT Latar Belakang Tujuan Ruang Lingkup Dasar Hukum
HASIL PELATIHAN GCLP RIZKA ADI.
KEBIJAKAN OBAT  .
√√BNSP √√BNSP √√BNSP √√BNSP.
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
Risalandi Nugroho Santoso ( )
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SMK3
Pengembangan SDM Melalui Sistem Sertifikasi Kompetensi
JAMINAN MUTU PRODUK PERTANIAN Pandi Pardian Rizen Primiere Hotel 19 Agustus 2018.
Manajemen Mutu.
Ns. Heriviyatno J. Siagian.  Standar praktek keperawatan adalah suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelyanan keperawatan.
Quality Management System (ISO 9001) The world's most recognised quality management standard Kelompok 2 : 1.Puji Susanti 2.Marni 3.Siti Jahroni Daulay.
SENTRALISASI PELATIHAN
MANAJEMEN MUTU DAN AUDIT KEPERAWATAN MARSIANA ANGGRAENI.
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
SERTIFIKASI SISTEM KEAMANAN PANGAN DAN SISTEM JAMINAN HALAL.
Penerapan Standar sebagai basis Regulasi Teknis
KEBIJAKAN PENGENDALIAAN ALAT KESEHATAN DALAM MENYONGSONG SJSN Oleh: Drg. Arianti Anaya, MKM Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Oleh:
Pengakuan Regional dan Internasional Sistem Penilaian Kesesuaian
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
CLINICAL GOVERNANCE. DEFINISI CLINICAL GOVERNANCE : 1)kegiatan yang merupakan mekanisme ampuh, baru dan terpadu untuk menjamin terlaksananya pelayanan.
Transcript presentasi:

PRINSIP PENGAWASAN ALKES & PKRT Disampaikan pada : Rapat Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Alkes dan PKRT : Bandung, 15 September 2014 Oleh : Kustantinah

KEY COMPONENTS REGULATION*) Administrative elements Regulatory functions Policy, legislation, regulations Human resources Finance Infrastructure Technical elements Licensing of premises, practices & persons Inspection of manufactures, & distributor Product Assess-ment & registration Monitoring quality of products Control of promotion & advertising Adverse reaction monitoring Standards Specifications Guidelines Procedures *) Effective drug regulation, a multi country study, WHO 2002aa

CARA REGULASI YANG BAIK GOOD REGULATORY PRACTICES (GRP) Adalah suatu panduan cara regulatori yang baik untuk menjamin bahwa produk yang beredar memenuhi persyaratan terkini untuk aspek mutu, keamanan dan manfaat sejak dari proses pembuatan di pabrik; penyimpanan dan distribusi; sampai diterima oleh end-users (pasien/konsumen) GOALS : 1. Efisiensi : Keputusan yang cepat tetapi didasarkan bukti yang sahih dan dapat dipertanggung jawabkan (Evidence Based) 2. Efektivitas/produktivitas : Penggunaan resources yang ada dengan optimal, cost effectiveness 3. Peningkatan kinerja : Pencapaian kinerja yang diharapkan (High Standing)

STRUKTUR KOMPONEN REGULATORI Quality Assurance JAMINAN MANFAAT, KEAMANAN DAN MUTU ALKES Dokumentasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Pre-Market - Pemberian NIE - Fasilitas sesuai GMP. GDP Elemen Regulatori UU PP Peratuan Men Pedoman SOP Pengawasan Post-Market ( untuk jaminan mutu, keamanan dan kebenaran informasi produk) Elemen Teknis GMP, GLP, GPP, GDP, GSP, GCP) Regulasi dan penegakan hukum yang memadai

3 PILAR CARA BER-REGULASI YANG BAIK Konsistensi, akurasi Pengawasan Pre-market berdasarkan Bukti Ilmiah Konsistensi dan akurasi pengawasan Post-market 3. Penegakkan Hukum

Pengawasan ALKES dan PKRT TUJUAN : Melindungi Masyarakat dari peredaran Alkes dan PKRT yang tidak Memenuhi syarat 2. Menjamin Alkes dan PKRT yang beredar --- aman, bermutu dan bermanfaat

Tantangan FOKUS Was Alkes Harmonisasi Ekspektasi masy thdp perlindungan kesehatan meningkat Era globalisasi Tipisnya entry barier antar negara FOKUS Was Alkes Perubahan gaya hidup masyarakat Harmonisasi Regional & Global Semakin canggihnya teknologi, deteksi dan manajemen bahaya 7 7

Core Regulatori Alkes dan PKRT Pengawasan Alkes dan PKRT Alkes dan PKRT sebelum beredar (Pre-market) Pengawasan Alkes dan PKRT selama di-peredaran (Post-market) Jaminan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat (termasuk GCP , GMP ) Monitoring konsistensi keamanan, mutu, dan manfaat/khasiat., penandaan/informasi

Pengawasan Alkes dan PKRT Post-Market Inspeksi GMP (Good Manufacturing Practices) dan GDP (Good Distribution Practice) monitoring keamanan & asesmen risk-benefit produk beredar Penandaan dan label Pemberian informasi yang benar, objektif kpd tenaga kesehatan dan konsumen Pengawasan terhadap mutu produk beredar Penegakkan hukum & Penyidikan Pre-Market Benefit-risk assessment and persetujuan Ijin Edar  Marketing Authorization (NIE) Review dan persetujuan produk untuk digunakan pada uji klinik Clinical Trial Authorization (CTA) Inspeksi fasilitas produksi untuk pemenuhan GMP (Good Manufacturing Practices) 9

Mekanisme Pengawasan yang Baik Komprehensif IMPORT EXPORT EXIM INDUST PRODUCT DISTRIB RETAILS COMM RM IC INSPECTION EVALUATION INSPECT. INSPECT. MON. ADR STANDARD & GMP SAMPLING SAMPLING REGISTR. SURV LAB TEST LAB TEST PRE - MARKET POST -MARKET STOP PRODUCTION R E G U L A T I O N RECALLING WITHDRAWN OF MARKETING APPROVAL LEGAL ACTION (PRO - JUSTICIA) BANNED LICENCE BANNED LICENCE

Konsistensi dan akurasi pengawasan Standar : Produk, fasilitas produksi (GMP), fasilitas distribusi (GDP), laboratorium (GLP) 2. SDM pengawas (inspektur) ; PPNS 3. Sistem pengawasan termasuk Quality Management System

Skema Regulatori Inspeksi Sarana Alkes dan PKRT Tindak Lanjut Inspektur Kompetensi setara secara Nasional Expert group  Tenaga ahli Internal dan Eksternal Advisory group  Komite Standar kompetensi inspektur Pedoman RISK MANAJEMEN Hasil Inspeksi SISTIM MANAJEMEN MUTU

PENUTUP

Pengawasan Alkes dan PKRT Penutup (1) Pengawasan Alkes dan PKRT POLICY PEMERINTAH PERAN INDUSTRI PERAN PENDIDIKAN TINGGI PERAN ASOSIASI PROFESI TANTANGAN DAN MASALAH Alkes di INDONESIA Sebelum era globalisasi Pengawasan Alkes Ke depan Berdaya-saing tinggi ERA PASAR BEBAS GLOBALISASI TEKNOLOGI HARMONISASI REGULASI ALKES

Penutup (2) STRATEGI KEBERHASILAN PENGAWASAN KOMPETENSI NIAT KOMITMEN KERJASAMA TERBUKA RENCANA AKSI ANALISIS HASIL PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN

Lincoln: Penutup (3) Jika kita tahu kita berada dimana  Kemana tujuan kita  Kita akan tahu apa yg harus kita perbuat.

A firm tree does not fear the storm. TERIMAKASIH

TERIMA KASIH