EVALUASI KINERJA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
MEMBANGUN ORGANISASI PTN YANG HANDAL DENGAN TATA PAMONG YANG AKUNTABEL DALAM RANGKA PERSIAPAN WTP DISAMPAIKAN OLEH : DADANG GUNAWAN ANGGOTA UTAMA KEUANGAN.
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Dr. Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
STRUKTUR BELANJA DAERAH
MAPEL : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Otonomi Daerah.
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH
Tentang Keuangan Negara
Department of Business Adminstration Brawijaya University
HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.
Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.
KERANGKA LEGAL FORMAL Tentang KEUANGAN
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
STRATEGI KABUPATEN GORONTALO MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2 Bab APBN dan APBD.
APBN DAN APBD By: Dyah Setyowati A
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
APBN DAN APBD.
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/DAERAH
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Tentang Keuangan Negara
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
RENI HAPSARI (A ) Disusun oleh: Progdi Pendidikan Akuntansi
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
Pengertian Perbendaharaan Negara, Kas Negara, Rekening Kas Negara/Rekening Kas Umum Negara atau Daerah, Piutang/ Utang Negara atau Daerah. Perbendaharaan.
Badan Pemeriksa Keuangan
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) UNIVERSITAS UDAYANA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROFIL UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BADUNG.
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
ENTITAS PEMERINTAHAN.
SIGNIFIKASI PEMERIKSAAN PADA BLU DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Sosialiasi hibah DAN BANSOS TAHUN 2019
REGULASI KEUANGAN NEGARA
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

EVALUASI KINERJA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Landasan Konstitusi UUD 1945 Mengamanatkan bahwa Kekayaan negara termasuk suber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan asas kekeluargaan APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan UU dan dilaksanakan secara terbuka & bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23E UUD 1945 : Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yg bebas dan mandiri

WEWENANG BPK WTP BPK Pemeriksaan Pemantauan Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Identifikasi Masalah (Pengecualian) Tindak Lanjut Good Governance and Clear Government WTP

OPINI AUDIT BPK TMP atau TW WTP WDP WDP Rekomendasi Rekomendasi 3 ENTITAS 24 ENTITAS

Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Kinerja Pemeriksaan LK dan PDTT TATA KELOLA YANG BAIK DAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT ) Tata Kelola yang Baik (Good Governace) Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Kinerja TMD / TW WDP WTP Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) Pemeriksaan LK dan PDTT

PERAN BPK DAN INSTANSI LAINNYA DPRD KEPALA DAERAH INSPEKTORAT BPKAD & SATKER ROAD MAP TO WTP BPKP MEDIA

Permasalahan/Pengecualian Aset Tetap Persediaan Investasi Piutang, Utang Belanja Barang Kas di Bendahara Pengeluaran

APBD BELANJA Lain-lain Transfer PAD PENDAPATAN

APBD BELANJA Pegawai Barang/Jasa Hibah, Bansos Bantuan Keu Modal Tak Terduga

Common Goals SDM SDA Ekonomi Kependudukan Pemerintahan Seni Budaya Meningkatkan aksesibilitas dan Mutu Pendidikan Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan SDM Mengembangkan Infrastruktur wilayah, Energi dan Air Baku Meningkatkan Pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kebencanaan SDA Meningkatkan Ekonomi Pertanian Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian Ekonomi Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan Menanggulangi Kemiskinan, Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial dan Keamanan Kependudukan Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesasaan Pemerintahan Meningkatkan Pengelolaan Seni, Budaya dan wisata, serta kepemudaan dan olah raga Seni Budaya

TERIMA KASIH