HUKUM TATANEGARA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Advertisements

Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat
WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S
POWER POINT MARET 2014 – KELAS A HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012.
PROF.DR.H.SUWARMA AM, SH, M.Pd
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
SUMBER, KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN HAN
 Dipandang sebagai cabang ilmu sosial Lahir di akhir abad 19 : berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya (sosiologi,
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
HUKUM TATA NEGARA HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATUR ORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DAN WEWENANG.
UNTUK KELAS X (semester 2) Pada Kompetensi dasar yang ke - 6 (enam)
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Hukum perdata meliputi pengaturan tentang orang, benda,perikatan dll.
SUMBER HTN Oleh: TEAM TEACHING HTN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM 2009.
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
PENGERTIAN, OBJEK DAN METODE ILMU NEGARA
Materi Part 1 HUKUM TATA NEGARA Dosen RAMDHAN KASIM, SH
PERTEMUAN 3 PENGERTIAN HUKUM PAJAK
Sumber Hukum Administrasi Negara
HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS.
PENGERTIAN HAN.
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
KONSTITUSI.
Bobot : 4 SKS Status : Mata Kuliah Dasar Keahlian O l e h : Saifudin
KONSTITUSI Emi Setyaningsih.
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
Masnur Marzuki, SH, Hukum Tata Negara Masnur Marzuki, SH,
Pemahaman tentang bangsa, negara, hak dan kewajiban warga negara
PEMAHAMAN WARGA NEGARA TENTANG KONSTITUSI DAN HAK ASASI WARGA NEGARA
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
BAB 3 HAK DAN KEWAJIBAN WN
Pengantar Ilmu Politik
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pertemuan I “ Ruang Lingkup HAN”
Hukum Administrasi Negara
HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN
HAK DAN KEWAJIBAN WN Apakah arti warga negara dan kewarganegaraan?
KOMPETENSI V PERTEMUAN MINGGU VI
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP.
KOMPETENSI !V V PERTEMUAN MINGGU VI
M. Yusrizal Adi Syaputra,SH.MH Fakultas Hukum Universitas Medan Area
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
BAHASA HUKUM KETATANEGARAAN
Hukum tata negara Pengantar ilmu hukum.
Pengertian & Ruang Lingkup Suatu Negara
HUBUNGAN HUKUM TATANEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAIN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
KULIAH 02 Habib Adjie 2011.
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 4
POLITIK DAN STRATEGI BERDASARKAN PANCASILA
KONSTITUSI DAN TATA PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Hukum Administrasi Negara 24 Oktober 2011 FISIP UI
Kisi-kisi soal USNN PPKN SMA
Pengantar Hukum Tata negara
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SUMBER, KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN HAN
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
Pengertian & Ruang Lingkup Suatu Negara
KONSTITUSI INDONESIA MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN.
PERKEMBANGAN, PENGERTIAN DAN MAKNA KONSTITUS
Transcript presentasi:

HUKUM TATANEGARA

ISTILAH HUKUM TATANEGARA Disebut Juga HUKUM NEGARA STAATSRECHT IN RUIMERE ZIN (Hukum Tatanegara dlm Arti Luas STAATSRECHT (Bhs. Belanda) STAATSRECHT IN ENGERE ZIN (Hukum Tatanegara dlm Sempit

PENGGUNAAN ISTILAH ISTILAH HUKUM NEGARA Digunakan untuk Membedakan dari Pengertian Hukum Tatanegara dalam Arti Sempit ISTILAH HUKUM TATANEGARA Biasanya Diikuti dengan Kalimat dalam Arti Luas. Dengan demikian Sama Artinya dengan Hukum Negara Di Atas. KEDUA ISTILAH TERSEBUT TIDAK BERBEDA SECARA PRINSIP. KARENA HUKUM NEGARA DAN HUKUM TATANEGARA DALAM ARTI LUAS MENGANDUNG ARTI YANG SAMA

CAKUPAN LAIN ISTILAH STAATSRECHT STAATSRECHT YANG DIARTIKAN HUKUM TATANEGARA DALAM KEPUSTAAKAAN HUKUM BELANDA MENCAKUP ILMU HUKUM TATANEGARA (Staatsrechtsweetenschap). Mengkaji Hukum Tatanegara secara Keilmuan, Karenanya Mempunyai Obyek dan Metode Kajian Tersendiri. Hukum Tatanegara Secara Umum, Belum Terikat dengan Negara Terentu. HUKUM TATANEGARA POSITIF (Positief Staatsrecht). Membahan Konstitusi yang Berlaku di Negara Tertentu.

ISTILAH HUKUM TATANEGARA DI BEBERAPA NEGARA PRANCIS Droit Constitutioneiel (Hukum Tatanegara) & Droit Administratif (Hukum Administrasi Negara) INGGRIS Constitutioneil Law (Konstitusinya Lebih Menonjol) & State Law (Hukum Negaranya Lebih Menonjol JERMAN Verfassungsrecht (Hukum Tatanegara) & Vervaltungsrecht (Hukum Administrasi Negara)

PENGERTIAN HUKUM TATANEGARA LOGEMAN Hukum yang Mengatur Organisasi Negara. Atau Serangkaian Kaidah Hukum Mengenai Jabatan atau Kumpulan Jabatan dalam Negara dan Lingkungan Berlakunya Hukum dari Suatu Negara. MAURICE DUVERGER Hukum Konstitusi yang Merupakan Salah Satu Cabang Dari Hukum Publik yang Mengatur Organisasi dan Fungsi-fungsi Politik Suatu Lembaga Negara G. PRINGGODIGDO Hukum Mengenai Konstutusi Negara dan Konstelasi dari Suatu Negara

PENGERTIAN HUKUM TATANEGARA VAN VOLLENHOVEN Hukum Mengatur Masyarakat Hukum Atasan dan Masyarakat Hukum Bawahan Menurut Tingkatannya. Dari Masing-masing Itu Menentukan Wilayah Lingkungan Rakyatnya, Kemudian Menentukan Badan-badan Serta Fungsinya Masing-masing yang Berkuasa dalam Lingkungan Masyarakat Hukum Tersebut, Juga Menentukan Susunan Wewenang Badan-badan Tersebut.i. M. KUSNARDI & HARMAILY IBRAHIM Sekumpulan Peraturan Hukum yang Mengatur Organisasi Negara, Hubungan antara Perlengkapan Negara dalam Garis Vertikal dan Horizontal, Serta Kedudukan Warganegara serta Hak-hak Asasinya.

OBYEK HUKUM TATANEGARA OBYEK HTN SECARA UMUM Negara Dipandang dari Sudut atau Sifat Pengertiannya yang Kongkrit. Artinya Negara yang Terikat pada Tempat, Keadaan, dan Waktu Tertentu. Atau Menelaah Mengenai Ketentuan/Peraturan/Perundang-undangan yang Mengatur Organisasi Umum dari Suatu Negara. OBYEK HTN INDONESIA Mengkaji Ketentuan atau Peraturan Perundangan yang Mengatur Mengenai Struktur Organisasi Negara Indonesia Menurut UUD 1945. Atau Menelaah Hukum Tatanegara Positif Indonesia

RUANG LINGKUP HK.TATANEGARA MENURUT PROF. USEP RANUWIDJAJA, SH. Struktur Umum Organisasi Negara. Badan-badan Ketatanegaraan. Kekuatan-kekuatan dalam Masyarakat yang Mempunyai Pengaruh pada Jalannya Organisasi Negara (Parpol). Sejarah Perkembangan Ketatanegaraan.

STRUKTUR UMUM ORGANISASI NEGARA Bentuk atau Susunan Negara. Bentuk Pemerintah. Sistem Pemerintahan. Corak Pemerintahan. Sistem Pemencaran Kekuasaan. Wilayah Negara. Hubungan Rakyat dengan Negara. Cara Rakyat Menjalankan Hak-hak Politiknya. Dasar Negara.

BADAN-BADAN KETATANEGARAAN BADAN-BADAN KETATANEGARAAN SEBAGAI PENENTU ARAH KEBIJAKAN UMUM NEGARA Cara Pembentukannya. Susunan Masing-masing Badan. Tugas dan Wewenang Badan. Cara Kerja Masing-masing Badan. Hubungan Kerja antar Badan. Masa Kerja Masing-masing Badan.

KEKUATAN DALAM MASYARAKAT YANG BERPENGARUH PADA JALANNYA ORGANISASI NEGARA (PARPOL) Jenis, Penggolongan, dan Jumlah Partai Politik. Perimbangan Kekuatan antar Partai Politik. Hubungan Parpol dengan Kelompok Penekan dan Kepentingan. Partai Politik dan Pemilihan Umum. Kedudukan dan Peran Kelompok Penekan dan Kepentingan. Cara Bekerja Sama antar Kekuatan-kekuatan Politik. Sistem Sosial yang Berlaku Terkait dengan Negara dan Politik. Mekanisme Penyampaian dan Penyelesaian Perbedaan Pendapat.

SEJARAH PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN Latar Belakang dan Sejarah Ketatanegaraan. Perkembangan atau Priode Ketatanegaraan. Keterkaitan Priode Perkembangan Ketatanegaraan Satu dengan Lainnya. Perundangan yang Mengatur Ketatanegaraan Di masing-masing Priode.