Hukum acara : 1. Hukum acara Singkat 2.Hukum acara Cepat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
POKOK – POKOK PTUN & BERACARA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
Advertisements

PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
USULAN PENYEMPURNAAN POLA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
P ENYELESAIAN S ENGKETA P EMILU M ENURUT UU N O. 8 T AHUN 2012 J AKARTA, 8 M ARET 2013 D RS. A GUN G UNANJAR S UDARSA, BC.I P.M SI K ETUA K OMISI II DPR.
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
FORMAT BERITA ACARA SIDANG
UPAYA BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI
Hamonangan Albariansyah, SH, MH
BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: Krepti Sayeti, SH.
HUKUM ACARA PERDATA.
PENGADILAN PAJAK.
ACARA BIASA.
Proses Administratif.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
MEKANISME PERLINDUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK
ISTIMEWA ACARA M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
Proses Administrasi Dan Pengajuan Permohonan Di Pengadilan Agama
Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persiapan
Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan hukum menentukan bagaimana cara-cara mengajukan kedepan pengadilan, perkara-perkara kepidanaan dan bagaimana.
Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial melalui Pengadilan Bag. 2
PRAPERADILAN DAN KONEKSITAS
KULIAH KEDUA 118 HIR DAN TAHAP BERACARA
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
UPAYA HUKUM.
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
Tata cara Penuntutan / Dakwaan
Proses Persidangan Pidana Pengadilan Negeri di Indonesia. Oleh: Eka Priambodo, SH., MH. Advokat ekapriambodo.blogspot.com 07/06/2016hak cipta
By. Fauzul fakultas hukum upn “veteran” jawa timur 13 mei 2013
Susunan, Kedudukan dan Wewenang PERATUN
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
Oleh : Sutio Jumagi Akhirno, S.H.,M.Hum.
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana orang harus bertindak.
PENGADILAN PAJAK UU. NOMOR 14 TAHUN 2002
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU
Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 2 TAHUN 2015
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Federasi Serikat Buruh
PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN
Kewenangan Mengadili (Kompetensi)
Hukum Acara PTUN -Pengertian: hukum yang mengatur tentang cara-cara bersengketa di PTUN, serta mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam.
PROSEDUR BERPERKARA DI PENGADILAN AGAMA
Kunjungan Pengadilan Pajak
Hukum acara perdata Pengantar ilmu hukum.
PENGADILAN PAJAK.
Pengadilan Pajak Pengadilan Pajak Gugatan Banding
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
PENDAFTARAN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
ACARA PEMERIKSAAN.
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
PRAKTEK HUKUM PERDATA PROGRAM REGULER PROGRAM PARAREL PENGAJAR:
PERMA NO. 2 TAHUN 2003 TTG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN
PROSES / ALUR PEMERIKSAAN PERKARA TATA USAHA NEGARA (TUN)
MODUL GUGATAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (SPPU)
ASPEK ETIK & HUKUM TERKAIT DG MANAJEMEN PELAYANAN & ASUHAN KEPERAWATAN
TATA CARA PENANGANAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHATIDAK SEHAT PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI NO 1 TAHUN 2010 PERATURAN KOMISI.
Dr. Haswandi, SH.,SE.,M.Hum.,M.M DIRBINGANIS BADILUM MA
Transcript presentasi:

Hukum acara : 1. Hukum acara Singkat 2.Hukum acara Cepat 3.Hukum Acara Biasa 4. Hukum acara Sederhana

1.HUKUM ACARA SINGKAT - HUKUM ACARA INI DIPERGUNAKAN UNTUK MEMERIKSA GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN “DISMISAL” KETUA PENGADILAN DASAR : PASAL 62 UU NO.5 TH.1986 TTG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

BAGAN /SKEMA ALUR PERSIDANGAN ACARA SINGKAT GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN PASAL 62 ( DISMISAL ) GUGATAN PERLAWANAN TERHADAP PENETAPAN KETUA PENGADILAN PASAL 62 ( DISMISAL ) GUGATAN DIPERIKSA DENGAN ACARA BIASA GUGATAN DIPERIKSA DENGAN ACARA BIASA KENUNJUK MAJELIS HAKIM KETUA PENGADILAN MENUNJUK MAJELIS HAKIM ( UNTUK ALASAN YANG MEMERLUKAN PEMBUKTIAN MEMERLUKAN BEBERAPA KALI SIDANG , MIS :TENGGANG WAKTU LAMA TIDAKNYA PEMERIKSAAN TERGANTUNG KEPADA ALASAN DISMISAL TERSEBUT ( UNTUK ALASAN YANG MEMERLUKAN PEMBUKTIAN MEMERLUKAN BEBERAPA KALI SIDANG , MIS :TENGGANG WAKTU PERSIDANGAN DILAKUKAN DENGAN ACARA SINGKAT PERSIDANGAN DILAKUKAN DENGAN ACARA SINGKAT PUTUSAN PUTUSAN PERLAWANAN DIBENARKAN PERLAWANAN DIBENARKAN IDAK DIBENARKAN, TIDAK ADA UPAYA HUKUM PERLAWANAN TIDAK DIBENARKAN, TIDAK ADA UPAYA HUKUM

2. HUKUM ACARA CEPAT - Hukum acara ini dipergunakan untuk memeriksa gugatan dengan mempunyai alasan kepentingan mendesak - dasar : pasal 98 dan 99 UU nomor 5 th.1986 tentang peradilan tata usaha negara

BAGAN / SKEMA ALUR PERSIDANGAN ACARA cepAT HAKIM TUNGGAL PENEGUGATAN DIPERIKSA DENGAN ACARA CEPAT HAKIM TUNGGAL PENETAPAN GUGATAN DIPERIKSA DENGAN ACARA CEPAT UNTUK ACARA CEPAT TIDAK MELALUI PEMERIKSAAN PERSIAPAN JAWAB –MENJAWAB JAWAB –MENJAWAB GUGATAN JAWABAN PUTUSAN GUGATAN JAWABAN PUTUSAN REPLIK DUPLIK REPLIK DUPLIK 14 HARI 14 HARI KESIMPULAN PEMBUKTIAN KESIMPULAN PEMBUKTIAN PEMBUKTIAN PEMBUKTIAN 14 HARI 14 HARI

3. HUKUM ACARA BIASA HUKUM ACARA INI DIPERGUNAKAN UNTUK MEMERIKSA ACARA BIASA DASAR HUKUM UU NO.5 TAHUN 1986

BAGAN / SKEMA ALUR PERSIDANGAN ACARA BIASA Gugatan dinyatakan tidak diterima Tidak memperbaiki sesuai saran majelis Hakim Tidak pernah datang sejak hari pertama persiapan sampai 30 hari selanjutnya PEMERIKSAAN PERSIAPAN ( saran untuk perbaikan gugatan dari Majelis Hakim ) GUGATAN Gugatan dinyatakan Sempurna Pembacaan Gugatan dan Jawaban Gugatan DUPLIK REPLIK PUTUSAN KESIMPULAN PEMBUKTIAN