KEPADA PARA PAMEN DAN KASATWIL POLDA KEPRI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Masyarakat Peduli Keamanan OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA
Advertisements

Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ARAHAN DAN PENEKANAN PROGRAM UNGGULAN POLRI DLM RANGKA MERAIH KEBERHASILAN SEGERA (Quick Wins) OLEH WAKAPOLRI.
Administrasi Pelayanan Publik
Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
IRJEN POL. Drs. RONNY F. SOMPIE, S.H., M.H.
Ringkasan Lampiran PP 05 th 2010 ttg RPJMN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
PENANGANAN TINDAK PIDANA
PEMBEKALAN KABAHARKAM POLRI IRJEN POL. Drs. PUTUT EKO BAYUSENO, S.H.
NOKEGIATAN HARI JML PESERTAKET SENINSELASARABUKAMISJUM’ATSABTUJML -Catatan : Agar laporan disertai dokumentasi nya dan dibuat laporan dalam bentuk buku/
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Gonthor R. Aziz, SH., LLM.
RELATIONSHIP BETWEEN NATIONAL ROAD SAFETY MASTERPLAN (NRSM) WITH DECADE OF ACTION (DoA) -safer road- Bogor March 2011.
1 Format SILFA. 2 Fund Racing Biro Penyusunan Program SILFA Pembuatan Proposal Program Melobi Program di Luar Lembaga Mengikuti Tander Proposal Project.
KETENTUAN PIDANA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN BULANAN PROGRAM KERJA 100 HARI
STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
HASIL STUDY BANDING TTG KEPOLISIAN JEPANG DI PERFECTUR FUKUOKA
Pedoman bagi petugas Polmas.
CEKLIST LAPORAN QUICK PROGRAM VIII 2015
BAGAIMANA ANDA MENJADI KONSUMEN YANG CERDAS
LAPORAN KEGIATAN BULANAN Program. :. Police Goes to Campus Kesatuan. :
PAPARAN KAPOLSEK BANYUDONO Dalam Rangka
CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN BULANAN PROGRAM KERJA 100 HARI
CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN MINGGUAN PROGRAM KERJA 100 HARI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
KASAT RESKRIM POLRES KONAWE SELATAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLMAS NUSANTARA STRATEGI & IMPLEMENTASI
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESA
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
STRATEGI POLMAS DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI
LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN Program : Police Goes to Campus Kesatuan : Polres Metropolitan Jakarta Utara Tanggal : 02 s/d 08 November 2009 Model.
PERANAN KELOMPOK PEDULI KEAMANAN DALAM MENJAGA KAMTIBMAS
Kumpulan orang baik yang bertugas Mewujudkan & memelihara Kamtibmas
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
KOMPLEKSITAS PENGELOLAAN PERBATASAN
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
KERJA SAMA DI BIDANG AGRARIA/PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Konstitusi & Rule of Law
RULE OF LAW Pertemuan 11 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
LAPORAN KEGIATAN BULANAN Program. :. Police Goes to Campus Kesatuan. :
LAPORAN KEGIATAN HARIAN Program. :. Police Goes to Campus Kesatuan. :
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
PERIODE REFORMASI 1998 – Sekarang (2013)
Dosen Polmas pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK
AKBP PUNGKY BHUANA SANTOSA,S.IK, SH, M.SI
Hari/Tanggal : Senin / 02 November 2009 Model LH 1
Penetapan Kinerja ( TAPJA )
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI SERANG
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Transcript presentasi:

KEPADA PARA PAMEN DAN KASATWIL POLDA KEPRI Batam, 09 Nopember 2009 1

GRAND STRATEGI POLRI TAHAP-I TAHAP-II TAHAP-III 2005 - 2025 2005-2010 TRUST BUILDING TAHAP-II 2011-2015 PARTNERSHIP BUILDING TAHAP-III 2016-2025 STRIVE FOR EXCELLENCE 2

ALUR PIKIR PERUMUSAN RENJA 100 HARI RPJMN DUKUNG 3 GRANSTRA POLRI 2005-2025 TAHAP-I TRUST BUILDING TAHAP-II PARTNERSHIP BUILDING TAHAP-III STRIVE FOR EXCELLENCE RENJA POLRI 2009/2010 5 AGENDA UTAMA 2009-2014 11 PRIORITAS NASIONAL PROG 100 HR KIB II RENJA 100 HR POLRI BIJAK KAPOLRI STRATEGI 100 HR RENCANA AKSI 100 HARI TAG LINES KIB II SUSTAINABILITY PROGRAM PERFORMANCE QUALITY IMPROVEMENTS ORGANIZATIONAL COMMITMENT CONTINUITY BOTTLENECK UNITY DUKUNG 3

RENJA POLRI 100 HARI LATAR BELAKANG PREDIKSI ANCAMAN 100 HARI 4 SUHU POLITIK MENINGKAT KONFLIK KEPENTINGAN MASIH MENGEMUKA MASIH TERJADI AKSI PENOLAKAN MASYARAKAT ANGKA KEJAHATAN MASIH TINGGI MASALAH IMIGRAN GELAP ANCAMAN TERORISME ANCAMAN PEREDARAN NARKOBA PREDIKSI ANCAMAN 100 HARI LATAR BELAKANG 4

LIMA AGENDA POLRI TATA KELOLA PEMERITAHAN YANG BAIK KERJASAMA DI BIDANG KEAMANAN & KETERTIBAN PEMELIHARAAN KEAMANAN & KETERTIBAN MASY PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASY 1 2 3 4 5 5

STRATEGI & RENCANA AKSI KEBIJAKAN KAPOLRI STRATEGI & RENCANA AKSI BIJAK KAPOLRI KEBERLANJUTAN PROGRAM (SUSTAINABLE PROG) 1 KAT KUALITAS KINERJA (PERFORMANCE QUALITY IMPROVEMENT) 2 KOMITMEN THD ORGANISASI (ORGANIZATIONAL COMMITMENT) 3 STRATEGI 3 TRUST BUILDING (MEMBANGUN KEPERCAYAAN) PARTNERSHIP BUILDING (MEMBANGUN KERJASAMA) STRIVE FOR EXCELLENCE ( KEUNGGULAN ) RENCANA AKSI BIDANG PEMBINAAN BIDANG OPERASIONAL 6

IMPLEMENTASI 100 HARI DAN SETERUSNYA WUJUD NYATA DARI IMPLEMENTASI 100 HARI TIDAK MEMBEBANI MASYARAKAT /TIDAK MENYAKITI MASYARAKAT MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN/REMUNERASI PEDULI PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL MELAKSANAKAN OPERASI CIPTA KONDISI SINKRONISASI DAN KETERPADUAN ANTAR INSTANSI TERKAIT MENURUNKAN ANGKA KRIMINALITAS MELALUI PENEGAKAN HUKUM RENCANA AKSI 100 HARI POLDA KEPRI MENCAKUP: BIDANG PEMBINAAN BIDANG OPERASIONAL 7

IMPLEMENTASI 100 HARI DAN SETERUSNYA BIDANG PEMBINAAN Penetapan bebas penyimpangan (Zero Deviation) bg pers Reskrim dan Lantas. Melaksanakan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan edukasi Lantas mell Polsanak, Patroli Keamanan Sekolah, Police Goes to Campus, safety riding, & kampanye keselamatan lalu lintas. Melaksanakan Pembinaan/Pemberdayaan masyarakat terorganisir & tidak Terorganisir. Melaksanakan Polmas Perairan mell pelayanan dan pengamanan masy perairan di pantai yg padat lalu lintas perairannya dgn pengadaan perahu pompong/ pancung scr swadaya. Transparansi & akuntabilitas penyidikan dg membentuk komisi pengawas penyidikan, optimalisasi SP2HP. 8

IMPLEMENTASI 100 HARI DAN SETERUSNYA Lanjutan: Bidang Pembinaan Mensinergikan kinerja & hubungan kerjasama lembaga penegak Hukum termasuk KPK, Kejaksaan & Polri. Optimalisasi pelayanan & pengaduan Masy (Dumas). Restrukturisasi organisasi Polres & Polsek. Perubahan nama kesatuan KP-3 menjadi Kepolisian Kawasan Pelabuhan. Melaksanakan pembinaan personel mll kegiatan ESQ. 9

IMPLEMENTASI 100 HARI DAN SETERUSNYA BIDANG OPERASIONAL Penetapan Zero Complain dalam pelayanan SIM: melayani pengaduan masy di Satpas, perampingan birokrasi , pembayaran SIM dg Banking System. Pelayanan STNK: samsat keliling, samsat corner di Nagoya Hill Mall, Samsat Drive Thru, layanan Informasi Ranmor mell SMS 9800. Pelayanan pembayaran BPKB dg Banking Sistem. Penanganan Tilang dg pembayaran denda & pengambilan barang bukti scr cepat, mudah & tidak ada pungli. Penanganan Laka Lantas mell quick respons ke TKP 15 menit, beri SP2HP, Riksa Saksi & Tersangka, penanganan barang bukti scr transparan & akuntabel. Operasi Kepolisian samudera Lestari Jaring natuna, Ops Lilin dlm Pengamanan Natal & Tahun Baru, Ops Cipta kondisi jelang Pemilukada 2010, Expedisi Sambang Nusa pd 3 Pulau Terluar. 10

IMPLEMENTASI 100 HARI DAN SETERUSNYA Lanjutan: Bidang Operasional Penanggulangan kejahatan jalanan dan Pekat di tempat keramaian mell strategi ‘’fixing broken window’’. Membangun Sistem Info dan dokumentasi utk mengelola informasi Publik. Melaksanakan Polmas thd masy perairan (masy Pantai/ nelayan) dgn memberikan Jaket Keselamatan Intensifik. Menangani perkara scr cepat, tepat, transparan dan murah mell riksa saksi scr tepat waktu & tidak bertele tele. Menangani dan melayani pengaduan masyarakat. Menyelesaikan 20% tunggakan perkara dari 2 tahun terakhir. Peningkatan kemampuan penyidik menggunakan metode Crime Scientific Invertigation. Mewujudkan Zona bebas kejahatan ( free Crime Zone) di 3 Satwil (Poltabs Barelang, Res Tj Pinang, Res Balai Karimun). 11

IMPLEMENTASI 100 HARI DAN SETERUSNYA Lanjutan: Bidang Operasional Penindakan Penyakit Masyarakat dengan Tipiring. Memberdayakan Unit Satwa dlm bantu tugas penyelamatan dan pengungkapan Kasus Handak dan Narkoba. Intensifikasi penanggulangan trafficking in person. Penetapan zero tolerance thd kasus Narkoba yg berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Penanggulangan illegal logging mll penggelaran Operasi Kepolisian. Intensifikasi penanggulangan illegal mining mll penggelaran Operasi Kepolisian. Penuntasan kasus illegal fishing & penegakan hukum mll penggelaran ops kepolisian Jaring Natuna. Penyelesaian hambatan penuntasan Tindak Pidana Korupsi. 12

IMPLEMENTASI 100 HARI DAN SETERUSNYA Lanjutan: Bidang Operasional Penangani kasus terorisme. Membentuk forum deradikalisasi terorisme thd pelaku terpidana yg ada di lapas, yg akan bebas, serta keluarga para pelaku (istri dan anak). Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam upaya deradikalisasi. Penciptaan kondisi dlm rangka persiapan penyelenggaraan Pemilukada 2010 mll penggelaran operasi mandiri kepolisian dengan sasaran : kejahatan jalanan, preman, & senjata api. Penggelaran Balai Pelayanan Kamtibmas Keliling di sentra kegiatan masyarakat. Pelayanan thd tersangka scr manusiawi. Melaksanakan Latihan Kerjasama Penegakkan hukum di laut (Maritime Law Enforcement Exercise) dgn Singapura & Malaysia. 13

REFORMASI BIROKRASI POLRI BIDANG PELAYANAN PUBLIK QUICK WINS PAKTA INTEGRITAS PANITIA DAN PESERTA SELEKSI RIM (BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL) MOU DENGAN PIHAK PENGAWAS EKSTERNAL PROGRAM KOMPUTERISASI : ADM, JASMANI, PSIKOTEST KAMPANYE : TALK SHOW DI RADIO, KAMPANYE DI SEKOLAH-SEKOLAH, SPANDUK DAN LEAFLET, IKLAN CINEPLEX, AKSES LUAR : WEBSITE, EMAIL, TELEPON DAN SMS PERSONIL SELESAIAKAN KASUS TH 2009 SEBANYAK 58 KASUS SELESAIKAN TUNGGAKAN PERKARA DLM 2 THN TERAKHIR TH 2008 MIN 20%  GELAR PERKARA BERIKAN SP2HP KEPADA PELAPOR TANGANI KASUS MENURUT BOBOT & PENENTUAN WAKTU CEPAT DAN TEPAT DATANGI/OLAH TKP PEMERIKSANAAN SAKSI SECARA TEPAT WAKTU & TIDAK BERTELE TELE PENGUNGKAPAN KASUS DG METODE SCIENTIFIC CRIMINAL INVESTIGATION (TIDAK DG KEKERASAN) RESKRIM MENERIMA LAPORAN / PENGADUAN DENGAN MELAYANI DENGAN SOPAN, RAMAH DAN BAIK (3S), BERDAYAKAN PENGADUAN TELP. 112 LATIH PERSONIL, BUAT ZONE PATROLI SESUAI DGN LUAS WIL & SEBARAN PELAYANAN, MELAKSANAKAN QUICK RESPONS DG MENDATANGI TKP SECARA CEPAT DAN TUNTAS. MENSOSIALISASIKAN QUICK RESPONS KPD MASY. SAMAPTA 14

LANJUTAN: QUICK WINS LANTAS POLAIR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS :MENERIMA LAPORAN / PENGADUAN MELAYANI DENGAN SOPAN, RAMAH DAN BAIK (SENYUM, SAPA DAN SALAM), DATANGI TKP WAKTU MAKS 15 MENIT TRANSPARANSI PELAYANAN SSB : PEMASANGAN PAPAN MEKANISME PENGURUSAN SSB, PEMASANGAN BIAYA ADM SSB, PASANG ALAT ANTRIAN DIGITAL, PENYIAPAN FASILITAS RUANG TUNGGU YG NYAMAN, TARGET PEMBAYARAN ADM SSB 10 MENIT, KOMPUTERISASI PENULISAN BPKB, CETAK 15 MENIT, TIDAK MELAKUKAN PUNGLI SERTA BERANTAS CALO. LANTAS PATROLI PULAU TERLUAR YANG TELAH BERPENGHUNI PATROLI PERAIRAN DG GUNAKAN PERAHU PONGPONG/PANCUNG PD PERAIRAN YG PADAT LALU LINTAS PERAIRANNYA PATROLI PENANGANAN TRAFFICING IN PERSON, ILLEGAL FISHING, DAN PENYELUNDUPAN (BARANG BEKAS & NARKOBA) PEMBINAAN MASY SEKITAR PANTAI (POLMAS) POLAIR 15

LANJUTAN: QUICK WINS LANTAS POLAIR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS :MENERIMA LAPORAN / PENGADUAN MELAYANI DENGAN SOPAN, RAMAH DAN BAIK (SENYUM, SAPA DAN SALAM), DATANGI TKP WAKTU MAKS 15 MENIT TRANSPARANSI PELAYANAN SSB : PEMASANGAN PAPAN MEKANISME PENGURUSAN SSB, PEMASANGAN BIAYA ADM SSB, PASANG ALAT ANTRIAN DIGITAL, PENYIAPAN FASILITAS RUANG TUNGGU YG NYAMAN, TARGET PEMBAYARAN ADM SSB 10 MENIT, KOMPUTERISASI PENULISAN BPKB, CETAK 15 MENIT, TIDAK MELAKUKAN PUNGLI SERTA BERANTAS CALO. LANTAS PATROLI PULAU TERLUAR YANG TELAH BERPENGHUNI PATROLI PERAIRAN DG GUNAKAN PERAHU PONGPONG/PANCUNG PD PERAIRAN YG PADAT LALU LINTAS PERAIRANNYA PATROLI PENANGANAN TRAFFICING IN PERSON, ILLEGAL FISHING, DAN PENYELUNDUPAN (BARANG BEKAS & NARKOBA) PEMBINAAN MASY SEKITAR PANTAI (POLMAS) POLAIR 16

LANJUTAN: QUICK WINS LANTAS POLAIR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS :MENERIMA LAPORAN / PENGADUAN MELAYANI DENGAN SOPAN, RAMAH DAN BAIK (SENYUM, SAPA DAN SALAM), DATANGI TKP WAKTU MAKS 15 MENIT TRANSPARANSI PELAYANAN SSB : PEMASANGAN PAPAN MEKANISME PENGURUSAN SSB, PEMASANGAN BIAYA ADM SSB, PASANG ALAT ANTRIAN DIGITAL, PENYIAPAN FASILITAS RUANG TUNGGU YG NYAMAN, TARGET PEMBAYARAN ADM SSB 10 MENIT, KOMPUTERISASI PENULISAN BPKB, CETAK 15 MENIT, TIDAK MELAKUKAN PUNGLI SERTA BERANTAS CALO. LANTAS PATROLI PULAU TERLUAR YANG TELAH BERPENGHUNI PATROLI PERAIRAN DG GUNAKAN PERAHU PONGPONG/PANCUNG PD PERAIRAN YG PADAT LALU LINTAS PERAIRANNYA PATROLI PENANGANAN TRAFFICING IN PERSON, ILLEGAL FISHING, DAN PENYELUNDUPAN (BARANG BEKAS & NARKOBA) PEMBINAAN MASY SEKITAR PANTAI (POLMAS) POLAIR 17

OUT COME Tercipta kepastian hukum & jaminan kam bg iklim investasi oleh krn situasi kamtibmas yg kondusif. Tercipta rasa aman dikalangan masy & hasil serta perubahannya dapat dirasakan scr langsung oleh masy. Terbangun sinergitas, suasana kemitraan (partnership) yg positif dgn Polri, & rasa kebersamaan dlm melaksanakan program 100 hari masing lembaga pemerintahan mll kerjasama. Meningkat kesejahterahan masy krn upaya Polri mll penegakan hukum dapat mengeliminir faktor penyebabnya. Terselesaikan perkara-perkara yg selama ini terhambat krn permasalahan tumpang tindihnya per UU-an terkait. Meningkat kelestarian lingkungan hidup terutama mll upaya penegakan hukum thd pelanggaran ketentuan per UU-an yg menyangkut kehutanan, pertambangan & lingkungan hidup. Meningkat pendapatan negara yg akan berdampak pd meningkatnya kesejahterahan masyarakat & kelancaran proses pembangunan Nasional. 18

SEKIAN DAN TERIMAKASIH 19