Mekanisme Pengelolaan Hibah

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
Advertisements

MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH
LANGKAH LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
KPPN Lhokseumawe November 2012
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara serta Verifikasi LPJ Bendahara (Berdasarkan PER-3/PB/2014)
Pembukuan & LPJ Bendahara
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENERIMAAN NEGARA Tanjungbalai, Nopember 2012
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011
Sesuai Perdirjen NOMOR PER- /PB/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN MELALUI MEKANISME PEMBERIAN KUASA ANTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN.
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PEMANTAUAN REALISASI apbn OLEH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
MEKANISME PENCAIRAN DANA MEDP
Perwakilan BPKP DKI Jakarta II
Mekanisme Penerbitan SPM Terkait Penerapan SPAN
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
SOSIALISASI PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-30/PB/2014
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA SATKER PENGELOLA APBN (Sesuai PMK No. 162/PMK.05/2013) KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT.
PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-37/PB/2014
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 2014 PENGELOLAAN KEUANGAN.
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2014
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah 2010
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satker BLU
Tanjungbalai, 27 Desember 2012 Seksi Bank Giro Pos KPPN Tanjungbalai.
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
EGM Peningkatan Peran DMS, QAS, FMS ROMS Februari 2015.
LATAR BELAKANG Kewajiban penatausahaan dan Penyusunan LPJ oleh setiap Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran (PMK 73/pmk.05/2008) LPJ wajib disampaikan secara.
Implementasi SPAN Terkait Pembebanan Reksus
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
II.D. PROSEDUR PEMBAYARAN
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN NEGARA DAN KESIAPAN PENYALURAN
REKONSILIASI EKSTERNAL TINGKAT WILAYAH
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
Pengelolaan Hibah Langsung
Kementerian Keuangan RI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
OLEH : RADEN SUHARTIYANA
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
Persiapan Langkah –Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2017
Mekanisme Pembayaran atas Pelaksanaan APBN dan APBD
Perbendaharaan Negara
MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Chapter 3 Perbendaharaan Negara
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK
KETERKAITAN DIPA DENGAN RKA-KL PENYUSUNAN DIPA PENELAAHAN DAN PENGESAHAN.
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
INVENTARISASI DAN REKONSILIASI REKENING MILIK KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
(PPLN, PANTARLIH LN DAN KPPSLN)
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Pekalongan, 25 s.d 27 September 2018
Transcript presentasi:

Mekanisme Pengelolaan Hibah Hibah AusAID Nomor 64705 Professional Development for Educational Personnel Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-49/PB/2013 Spesifikasi Hibah Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-49/PB/2013 Nomor Hibah : 64705 Nomor Register 73918801 Efective Date 14 November 2013 Signing Date 4 Juli 2014 Closing date 30 Juni 2016 Nomor Reksus 602007311980 Nilai Hibah AUD110,000,000 Initial Deposit AUD5,000,000 Executing Agency Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Saldo Reksus : AUD20,999,930

Materi Pembahasan Prosedur Penarikan PHLN Melalui Mekanisme Reksus Prinsip Pengelolaan Reksus Mekanisme Penerbitan SP2D a. KPPN Belum Terintegrasi SPAN b. KPPN Terintegrasi SPAN Prosedur Pembebanan, Penundaan dan Penghentian Sementara (Kondisi Reksus Tidak Cukup) Prosedur Penyampaian WA a. SP2D dari KPPN Belum Terintegrasi SPAN b. SP2D dari KPPN Terintegrasi SPAN

Sekilas Koordinasi Instansi Kemenkeu Kemen Diknas DJPB BPSDMPK dan PMK * Direktorat ........ Dit PKN Kanwil DJPBN Satker KPPN * Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Prosedur Penarikan PHLN Melalui Mekanisme Reksus Disbursement Letter Pembukaan Reksus di BI Pengisian Initial Deposit Loan/Grant Agreement Pencairan Dana Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Perdirjen Pembebanan Reksus Penyelesaian Project Refund Saldo Reksus Replenishment Reksus Penutupan Reksus Kegiatan berulang

Prinsip Pengelolaan Reksus Saldo=100 K/L Saldo=20 100 80 Pertanggungjawaban (WA) 80 6

Mekanisme Penerbitan SP2D KPPN Belum SPAN SP2D lbr.2 PA/KPA Satker kosong BO I KPPN SPM, Reksus ada SP2D lbr.1 Kembali SPM Pihak III EA

Mekanisme Penerbitan SP2D KPPN SPAN Daftar SP2D ≠ SP2D BO I PA/KPA Satker kosong Data Pihak III KPPN SP2D paperless SPM, Reksus ada SPM Kembali Pihak III EA EA

Contoh Daftar SP2D Dari KPPN SPAN

EA/Satker BI PKN BO I KPPN Prosedur Pembebanan, Penundaan dan Penghentian Sementara (Kondisi Reksus Tidak Cukup) KPPN Blm SPAN Penghentian Pencairan Dana SPM Pembebanan Reksus 8b 6a 4 SPB Saldo Reksus ? 5a SPD WPR BAT 1 Cukup 5b Penundaan Pembebanan 7* Penghentian Pencairan Dana Tidak Cukup 6b SP2D Transfer Dana KPPN SPAN 3 8a 2 SP2D SPB Penghentian Pencairan Dana SPM *) Penghentian Sementara Pencairan Dana dilakukan jika Reksus kosong dan PMU belum menyampaikan WA 10

Bank Account Transfer (BAT)

Pertanggungjawaban EA EA PA/KPA Satker RKBI WA + Pengantar Dit PKN Konsep WA Copy RKBI 12

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Memastikan kebenaran penerbitan SPM Reksus antara lain: Nomor Register Nomor Reksus  12 digit tanpa ada tanda baca Contoh: 602007311980 √ 602.007311980 x ada tanda titik 602007311.980 x ada tanda titik Uraian Pembayaran PHLN, NOL. SDCP ( Sumber Dana cara Panarikan) SPM UP/TUP dengan SCDP RM/RM

lanjutan Meminta lembar II SPB dari KPPN setiap menerima SP2D Reksus atas SPM Reksus yang diajukan. 1 SP2D Reksus 1 SPB ( untuk KPPN belum SPAN) Meminta daftar SP2D atas SPM Reksus yang diajukan ke KPPN yang sudah integrasi dengan SPAN Menyampaikan laporan rutin ke EA atas pelaksanaan kegiatan PHLN Reksus, misalnya mingguan Menyimpan file penerbitan SPM Reksus terpisah dari SPM lainnya.

Penyebab Reksus Kosong Penarikan > rencana penarikan dana tanpa diimbangi kecepatan penyampaian WA Keterlambatan pertanggungjawaban (withdrawal application/WA) EA kepada Lender keterlambatan penyampaian berkas pembayaran dari Satker di daerah kesalahan penerbitan SPM/SP2D eterlambatan penerusan pertanggungjawaban dari Dit PKN kepada lender Keterlambatan pembayaran dari Donor

Terima Kasih