Identifikasi dan Klasifikasi HAM HAM yang Mana? Asal-usul filosofis, religius, budaya, dan politis. ‘Generasi-generasi’ HAM. Universalisme versus Relativisme Budaya? Hak-hak individual dan hak-hak kelompok. Hak-hak ‘tertentu’ (seperti untuk wanita, anak-anak, etnik minoritas, golongan cacat, dan sebagainya). Penerapan, penegakan, dan kemampuan untuk adil. 4/7/2017 Identifikasi dan Klasifikasi HAM

Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban Kewajiban individu yang mendahului hak-hak individu. Kaitan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ketentuan-ketentuan yang menegaskan tentang kewajiban-kewajiban individu dalam traktat-traktat HAM internasional. Kewajiban-kewajiban Negara untuk melindungi HAM (‘vertikal’ dan ‘horisontal’). Kewajiban dari unsur-unsur non-Negara lainnya (misal: korporasi). 4/7/2017 Identifikasi dan Klasifikasi HAM

HAM dan Struktur Politik Suatu hak terhadap pemerintahan yang demokratis? Suatu permasalahan tentang penentuan nasib sendiri (self-determination). Kedaulatan nasional dan legitimasi dari negara-bangsa. Hubungan-hubungan supra-nasional: individu dalam hukum internasional. HAM dalam berbagai sistem politik yang berbeda – permasalahan budaya dan apakah yang terbaik dalam ‘kepentingan publik’. 4/7/2017 Identifikasi dan Klasifikasi HAM

Instrumen-instrumen dan Institusi-institusi HAM Internasional (1) Perserikatan Bangsa-Bangsa Charter of the United Nations 1945. Universal Declaration of Human Rights 1948. Convention Relating to the Status of Refugees 1954. International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) 1965. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. (First Optional Protocol 1976). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979. 4/7/2017 Identifikasi dan Klasifikasi HAM

Instrumen-instrumen dan Institusi-institusi HAM Internasional (2) Convention Against Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) 1984. Convention on the Rights of the Child (CRC) 1990. Vienna Declaration and Programme of Action 1993. Regional: European Convention on Human Rights (ECHR) 1952 – Council of Europe. American Convention on Human Rights 1969 – Organization of American States (OAS). African [Banjul] Charter on Human and Peoples’s Rights 1981 – Organization of African Unity (OAU). Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990. ‘Bangkok Declaration’ 1993. Asian Human Rights Charter 1997. 4/7/2017 Identifikasi dan Klasifikasi HAM

Instrumen-instrumen dan Institusi-institusi HAM Internasional (3) Domestik: France – Declaration of the Rights of Man and Citizen 1789. USA – Bill of Rights 1791. Canada – Charter of Rights and Fundamental Freedoms 1982. South Africa – Bill of Rights 1996. United Kingdom – Human Rights Act 1998. Indonesia – Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. 4/7/2017 Identifikasi dan Klasifikasi HAM

Identifikasi dan Klasifikasi HAM Klasifikasi Instrumen-instrumen Utama HAM Internasional dan Nasional Bagi Aparatur Penegak Hukum (1) A. Aturan Dasar Internasional (dalam Tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa) Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Beberapa Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi Indonesia Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi tentang Hak-Hak Anak. 4/7/2017 Identifikasi dan Klasifikasi HAM

Identifikasi dan Klasifikasi HAM Klasifikasi Instrumen-instrumen Utama HAM Internasional dan Nasional Bagi Aparatur Penegak Hukum (2) Pengaturan Terhadap Aparatur Penegak Hukum dan Pembatasan Penggunaan Kekerasan C. 1 Tentang Aparatur Penegak Hukum Kode Etik untuk Aparatur Penegak Hukum. Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara. Pedoman tentang Peranan Para Jaksa. Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Peradilan. C.2 Tentang Pembatasan Penggunaan Kekerasan Deklarasi tentang Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa. Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum. Pencegahan dan Penyelidikan yang Efektif Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum yang Sewenang-Wenang dan Sumir. 4/7/2017 Identifikasi dan Klasifikasi HAM

Identifikasi dan Klasifikasi HAM Klasifikasi Instrumen-instrumen Utama HAM Internasional dan Nasional Bagi Aparatur Penegak Hukum (3) D. Perlindungan Terhadap para Tahanan dan Narapidana D.1 Perlindungan Bagi Semua Tahanan dan Narapidana Kumpulan Prinsip Bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan. Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“Peraturan Tokyo”). Peraturan Minimum Standar Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana. Prinsip-Prinsip Etika Kedokteran dalam Melindungi Tahanan. D.2 Perlindungan Khusus Bagi Anak-Anak Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pelaksanaan Peradilan Anak (“Peraturan Beijing”). Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perlindungan Bagi Anak yang Kehilangan Kebebasannya. 4/7/2017 Identifikasi dan Klasifikasi HAM

Identifikasi dan Klasifikasi HAM Klasifikasi Instrumen-instrumen Utama HAM Internasional dan Nasional Bagi Aparatur Penegak Hukum (4) E. Perlindungan Terhadap Kelompok-Kelompok yang Rentan Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Strategi Model dan Langkah-Langkah Praktis Mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan di Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana. Prinsip-Prinsip Pedoman Mengenai Pengungsi di Dalam Negeri. Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia. Perlindungan HAM dalam Hukum Nasional Perubahan Kedua UUD 1945 yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4/7/2017 Identifikasi dan Klasifikasi HAM