PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
IMPLIKASI REGULASI PENDIDIKAN TERHADAP GURU DAN DOSEN
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
Bismillahirrohmaanirrohiem
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
PROGRAM BEASISWA UNGGULAN FAST-TRACK BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012.
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
P2TK Dikdas – Kemdikbud Januari 2014
TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
RENCANA PROGRAM PERFILMAN Bidang Tradisi, Seni dan Film
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Selamat Datang Di Acara Perkenalan Universitas Padjadjaran
Beasiswa yg dikelola PASCASARJANA ITS.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UJIAN NASIONAL TAHUN 2013 SEKOLAH/MADRASAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN dipersiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional,
Pembangunan Pendidikan Tahun 2013
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
a.Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Belanja ini diberikan dalam bentuk.
Bismillahirrohmaanirrohiem
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
ATURAN MENGENAI PENGAWAS
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
STANDAR 6.
PROGRAM/ KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Hasil Sidang Komisi 1 B REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI Rancangan Penggandaan Buku.
Tim Persiapan Pelaksanaan Program
Oleh : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd Kabag Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nala Sea Side Hotel 28 Mei 2014.
PANDUAN PENGEMBANGAN KTSP
PENGELOLAAN KURIKULUM
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS HASANUDDIN
A. DASAR  Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.  Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  Peraturan Pemerintah.
SISTEM REKRUTMEN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI GURU
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
PROGRAM BIDANG DIKMENJUR & PERTI TAHUN 2015
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
STANDAR 3.
Peranan pendidikan Fungsi Pendidikan Tujuan Pendidikan
DIPONEGORO UNIVERSITY
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
PAPARAN KEPALA DINAS DIKMENTI PROVINSI DKI JAKARTA Disampaikan dalam : SEMINAR NASIONAL Diselenggarakan Oleh : ASOSIASI DOSEN INDONESIA dengan UNIVERSITAS.
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
Firdan A.R ( ) Ivan N ( ) Windi F ( )
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
“Seminar Sehari UHAMKA Menyongsong Masa Depan”
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
SEKILAS TENTANG PMB SMAIT ASSYIFA T.P
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
LANJUTAN SASARAN PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS ADALAH DI JALUR PENDIDIKAN
Program dan kegiatan pada bidang PSNP tahun 2015
2. WORKSHOP & RAPAT KOORDINASI
BIO DATA NARASUMBER Nama : Drs. H. DAH SAEPULLAH, M.M.Pd.
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KURANGNYA PEMERATAAN MUTU PENDIDIKAN
Materi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 30 Mei 2017 RAPAT KABINET TERBATAS 1. Evaluasi Paruh Waktu RPJMN APBNP Tahun 2017.
PROGRAM PENDALAMAN MINAT
EKSPOSE KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
Transcript presentasi:

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Disalin dari paparan Gubernur Kaltim pada Rembuk Nasional Kemendikbud 2013 1

ACUAN PROGRAM PENDIDIKAN KALIMANTAN TIMUR Lima Pilar Kebijakan Pendidikan Nasional Ketersediaan sarana pendidikan, Kemampuan murid/orang tua mendapatkan akses terhadap sarana pendidikan Mutu pelayanan sarana pendidikan, Kesetaraan dalam pendidikan dan Keterjaminan 4 pilar sebelumnya dapat berjalan dengan baik. ARAH PENDIDIKAN KALTIM Pendidikan Kaltim Cemerlang (Cerdas, Merata, Prestasi Gemilang) Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Timur yang Berkualitas, Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing sehingga Mampu dan Proaktif Menjawab Tantangan Zaman yang selalu berubah Rembuknas © Kemdikbud 2013 2

PENGHAPUSAN RSBI Merubah RSBI menjadi SEKOLAH UNGGULAN Menyelenggarakan Program Sekolah Unggulan (semua jenjang) secara GRATIS TANPA DISKRIMINASI. Setiap Kabupaten / Kota minimal 1 (satu) Sekolah Unggulan pada semua jenjang Diupayakan Sekolah Unggulan dengan sistem Boarding School (khususnya jenjang SMA/SMK) Standar minimal setara dengan standar RSBI Peraturan Daerah, Pergub, Perbup/Perwali Rembuknas © Kemdikbud 2013 3

CONTOH PENYELENGGARAAN SEKOLAH UNGGULAN DI KALTIM SMA NEGERI 10 SAMARINDA Luas Lahan : 10 Ha Jumlah Siswa : 450 orang Sistem : Boarding School Biaya : GRATIS bagi siswa tanpa diskriminasi Anggaran : 100% Pemerintah Provinsi Kaltim, meliputi : Biaya Operasional Sekolah, Sarana dan Prasarana, Asrama, Pakaian Sekolah, Makan dan Minum, Ekstra-kurikuler, dll) Sistem Penerimaan : Seleksi lulusan SMP terbaik dari seluruh kabupaten/kota. Rembuknas © Kemdikbud 2013 4

WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DICANANGKAN SEJAK TAHUN 2009 Dipayungi oleh PERDA No. 3 TAHUN 2010 Ada MoU antara Gubernur dengan Bupati/Walikota (2009) Men-GRATIS-kan biaya pendidikan hingga SMA/SMK/MA STRATEGI PEMBIAYAAN SMA/SMK/MA, Memberi Bantuan Operasional Sekolah daerah (BOSDA) Rp. 2 juta/tahun/siswa SMA/MA dan Rp. 2,5 juta / tahun/siswa SMK, dengan kesepakatan : BOSDA SMA/MA : Rp. 1 juta (dari Pemprov) + Rp. (Rp. 1 juta dari Pemkab/Kota) BOSDA SMA/MA : Rp. 1,5 juta (dari Pemprov) + Rp. (Rp. 1 juta dari Pemkab/Kota) Menyediakan ANGGARAN (Bantuan Keuangan) ke Semua Kabupaten dan Kota, khusus untuk menuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun Menyediakan ANGGARAN KHUSUS untuk Penuntasan WAJAR 12 Tahun di wilayah Pedalaman/Terpencil dan Perbatasan Rembuknas © Kemdikbud 2013 5

Komitmen untuk guru Memberikan INSENTIF kepada SEMUA GURU minimal Rp. 1 Juta, TANPA DISKRIMINASI (Guru PNS/Swasta/Honorer/PNS Kemenag) Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dengan memberi BEASISWA bagi Guru untuk menempuh pendidikan S1 dan S2. Tahun 2013, Pemprov Kaltim membiayai pendidikan 3875 orang guru untuk studi S1 dan S2. Peningkatan Kompetensi Guru, dengan menyelenggarakan secara rutin : Pelatihan, Workshop, Magang, International Training. Memberi Penghargaan bagi Guru Berprestasi dan Berjasa setiap tahun Rembuknas © Kemdikbud 2013 6

BEASISWA 31.032 149.673.800.000 JENIS/JENJANG JUMLAH (orang) ANGGARAN Memberi beasiswa kepada putra-putri asal kaltim di dalam dan luar negeri sebanyak 31.032 orang tahun 2013 JENIS/JENJANG JUMLAH (orang) ANGGARAN DIKDASMEN 11.443 28.256.700.000 DIPLOMA 3.322 12.105.000.000 SARJANA 9.746 43.067.800.000 MAGISTER 821 10.335.000.000 DOKTOR 572 15.520.000.000 INTERNASIONAL 217 10.922.000.000 SISWA/MHS PRESTASI 500 1.518.000.000 ANAK CUCU VETERAN 1.500.200.000 S1 DAN S2 GURU 3875 26.017.100.000 S2 PNFI 36 432.000.000 JUMLAH 31.032 149.673.800.000 Rembuknas © Kemdikbud 2013 7

PENDIDIKAN TINGGI MEMBANTU SEMUA PTN DAN PTS, Khusus Universitas Mulawarman telah mencapai Rp. 1 Trilyun selama 5 tahun terakhir. MEMBERI DANA ABADI bagi PTS melalui APTISI Kaltim MEMBERI BEASISWA Bagi Dosen dan Mahasiswa PROGRAM 100 DOKTOR Untuk Dosen Universitas Mulawarman di dalam dan luar negeri, dengan BEASISWA PENUH. MENYEDIAKAN DANA PENELITIAN Dosen PTN dan PTS MENDUKUNG dan MENFASILITASI Pendirian INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) di Balikpapan dan INSTITUT SENI DAN BUDAYA INDONESIA (ISBI) di Tenggarong Membantu Pengembangan JURUSAN/PROGRAM STUDI KHUSUS di PTN/PTS : Kedokteran, Pertanian, Perikanan, Teknik, Kehutanan, MIPA, Farmasi, Kesehatan Masyarakat. Rembuknas © Kemdikbud 2013 8

TARGET KALTIM CEMERLANG 2018 INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN SEMUA SEKOLAH MINIMAL MEMENUHI STANDAR PELAYANAN MINIMAL SEMUA SEKOLAH MEMILIKI PERPUSTAKAAN LENGKAP DENGAN KOLEKSI BUKU-BUKU YANG STANDAR SEMUA SMP DAN SMA MEMILIKI LABORATORIUM IPA/FISIKA/KIMIA/ BIOLOGI YANG STANDAR SEMUA SMK MEMILIKI BENGKEL/WORKSHOP YANG STANDAR PAUD DAN TK BERDIRI DI SETIAP DESA SETIAP KABUPATEN/KOTA MEMILIKI SEKOLAH UNGGULAN PADA SETIAP JENJANG SEMUA SEKOLAH DALAM KONDISI FISIK YANG BAIK Rembuknas © Kemdikbud 2013 9

TARGET KALTIM CEMERLANG 2018 GURU 95% guru TK/PAUD berkualifikasi atau sedang menempuh pendidikan S1/D4 100% Guru Jenjang DIKDASMEN Berkualifikasi atau sedang menempuh pendidikan S1/D4, dimana minimal 25% diantaranya Berkualifikasi S2. Minimal 100 orang Guru bergelar DOKTOR 60 % Guru Sekolah Unggulan berkualifikasi atau sedang menempuh pendidikan S2/S3 SEMUA GURU pada semua jenjang MEMILIKI PENGHASILAN YANG LAYAK Rembuknas © Kemdikbud 2013 10

KURIKULUM 2013 MENDUKUNG DAN SIAP MELAKSANAKAN SEPENUHNYA KURIKULUM 2013 MENAMBAHKAN MUATAN-MUATAN LOKAL DI SEKOLAH : PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (KALTIM GREEN) PENDIDIKAN ANTI NARKOBA SENI DAN BUDAYA DAERAH (DAYAK, KUTAI, BERAU, BULUNGAN,...) MENYEDIAKAN ANGGARAN YANG CUKUP UNTUK : SOSIALISASI KURIKULUM 2013 PENGADAAN BUKU GRATIS BAGI SISWA SESUAI KURIKULUM 2013 PENGADAAN BUKU PEGANGAN GURU PELATIHAN-PELATIHAN GURU Rembuknas © Kemdikbud 2013 11

Terima Kasih 13