OLEH : KELOMPOK I. KETUA : Dr. Nyoman Sukarta Mkes

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

Expanding Maternal and Newborn Survival (EMAS)
PERAN STAKE HOLDER DALAM PENGENDALIAN HIV AIDS
INDIKATOR KINERJA RS HOSIZAH.
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
Hasil Diskusi Kelompok I POLA DAN METODE PELAYANAN KORBAN NAPZA Anggota: Zulfikri Tuti S Suwarti M. Fuad Yunita Dinsos Bappeda KPAD Dinkes DIY Endah M.
PEMAHAMAN DAN PENGERTIAN TENTANG ZAT BERBEDA 2. SISTEM INFORMASI BELUM LENGKAP DAN TERPADU 3. SULIT MENDPT DATA EPIDEMIOLOGI YG DPT DIPERTANGGUNG.
ADMINISTRASI PUSKESMAS
KELOMPOK II Ketua : Eka Agus Cahyono (Balitbangda Prov. Jatim) Penyaji : Nina (Dinkes Jabar) Sekretaris : Yuli Widiastuti (BBPPTOOT/Peneliti Litbangkes)
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Strategi Operasional Pelayanan KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional
KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
NASRUL EDI SANTOSO, SKM. M. KES
HASIL DISKUSI KELOMPOK IMPLEMENTASI FORNAS & EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN OBAT DALAM FORNAS OLEH KELOMPOK A Ketua : Drs. M. Arief Zaidi, Apt (Kasie Farkalkes.
PEMBAGIAN DISKUSI KELOMPOK
BKKBN PROVINSI JAWA TENGAH
PROGRAM KESEHATAN PERKOTAAN
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
PRAKTIK KEPERAWATAN.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MUTU LAYANAN KEBIDANAN KONSEP DASAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN& KEBIDANAN By. Danik Dwiyanti.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 30 SEPTEMBER 2012.
SOSIALISASI PERATURAN DAERAH PROVINSIN PAPUA PADA BAB
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
PUSKESMAS Suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam.
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7 APRIL 2015 Pusat Penanggulangan Krisis.
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PASIEN SAFTY Winarni, S. Kep., Ns. MKM.
PERMASALAHAN HUKUM DI PENGADILAN TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI Oleh : DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA,
STRATEGI PENINGKATAN COVERADE PEMAKAIAN KONTRASEPSI IUD OLEH BIDAN
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
MANAJEMEN PUSKESMAS.
SITUASI IMS (HIV – AIDS) PROVINSI JAWA TENGAH
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
PENANGANAN BENCANA NASIONAL
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
REGISTRASI ONLINE PUSKESMAS
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
Kasubdit Bina Gizi Makro
ORGANISASI LANSIA & POSYANDU LANSIA
MANAJEMEN FARMASI (2SKS)
Indikator Cakupan SRAN 2010 – 2014 (Permenkokesra No. 8/2010)
SEKRETARIAT BPRS PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA Jl Prof. HM. Yamin No: 41 AA Kota Medan (20351) Telepon(061)
Hj. Juraida Roito Hrp, SKM, M.Kes MATA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN RS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENDEKATAN HIV DAN AID’S
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PENGELOLAAN METADON DI SATELIT PELAYANAN PTRM JULAEHA, S.Farm.,MPH.,Apt.
BPS KABUPATEN BULELENG
Evaluasi dan Rencana Kerja
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Program Terapi Pecandu Napza Suntik dr. Indah Oktariani Puskesmas Prabumulih Timur 2016.
PEN DAHULU AN MENGAPA UPAYA KESEHATAN KERJA PENTING ? Pekerja kemungkinan akan mendapat masalah terkait pekerjaan dan lingkungan pekerjaan disamping masalah.
Transcript presentasi:

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PENYELENGGARAAN DI 9 PROPINSI MPU BIDANG KESEHATAN OLEH : KELOMPOK I. KETUA : Dr. Nyoman Sukarta Mkes SEKRETARIS : Dr. Diah Poerwanti Mkes ANGGOTA : Dra. Indira Santi K Msi Ade Namuriah Dr. Yunita R S Mkes Nanis Bidiningsih Made Ardani Dr.Dewi R Anggraini Mkes Eni S Dr. Benny Patuwo Dr. Purbo Antarsih Suwarti Dr. Zamahsyarih MKM Dr. Aida Fahmi Dr. Gede Wiarta Dr. Prima S W Dr. Mulyati Dr. Ronald Antoni SPKJ

KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT AKTOR YANG TERLIBAT : INTERNAL : PEMDA PROPINSI MPU : BNP DAN KPAD, TERDIRI DARI DINKES PROP RUMAH SAKIT PROP DINSOS DIKNAS DEPAG DEPKEH DIN PARAWISATA EKSTERNAL: ORMAS TOMA DAN TOGA PHRI LSM POLDA : DIT.NARKOBA

KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT (2) DILAKUKAN MANAJEMEN SISTIM INFORMASI MPU BIDANG KESEHATAN MELALUI WEB SITE. SIM MPU BIDANG KESEHATAN MENGACU PADA PERENCANAAN AWAL DARI USULAN 9 PROPINSI. USUL : JALUR KOORDINASI AGAR DIHIDUPKAN KEMBALI MELALUI WEB DENGAN KOORDINATOR PROP.JAWA TENGAH

KELEMBAGAAN MPU  ANGGOTA 9 PROPINSI BNN DAN KPA TINGKAT DEPKES : BINKESMAS DAN MEMPUNYAI DIREKTORAT YANG MENANGANI KHUSUS MASALAH NARKOBA BNP DAN KPAD TINGKAT PROPINSI: BERDASARKAN SOTK (FOCAL POINT)MASING-MASING DAERAH SEBAGAI KOORDINATOR PENANGGULANGAN NARKOBA

ASPEK PELAYANAN DI PUSKESMAS SISTIM RUJUKAN  ACUAN : SKN MELAKUKAN : KONSELING PENYULUHAN DETOKSIFIKASI SEDERHANA PERTUKARAN JARUM SUNTIK TERAPI SUBSITUSI : PROGRAM RUMATAN METHADON PENANGANAN INFEKSI OPPORTUNISTIK (POI) YAN MEDIS DASAR UTK PECANDU JEJARING DENGAN MITRA KERJA (POLISI, RUMAH SINGGAH, LSM) RUJUKAN MEDIS DAN TEHNIS (FORUM KOMUNIKASI)

IZIN PANTI REHABILATISI BERDASARKAN PERMENKES NO.920/98 TTG PELAYANAN DASAR KEPMENKES NO…./2002 TTG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TERGANTUNG PENYERAHAN MASING2 PROPINSI. ALTERNATIF BERDASARKAN WEWENANG DINKES PROP, DINKES KAB/KOTA YAYASAN  IZIN DEPARTEMEN HUKUM DAN POLRI KEGIATAN NARKOBA DI YAYASAN HRS MENDAPAT IZIN DARI DINKES PROP ATAU DINKES KAB/KOTA.

SISTIM DATA DAN INFORMASI FORMAT WHO DISOSIALISASIKAN KE TINGKAT PROPINSI DUPLIKASI DATA DIHINDARI DENGAN MENCANTUMKAN : LOKASI TANGGAL LAHIR SIM DENGAN TETAP MENGGUNAKAN INDIKATOR KWSPM + PUSKESMAS YANG MAMPU MEMBERI PELAYANAN PENYALAHGUNAAN NAPZA MINIMAL DALAM 1 KABUPATEN ADA 1 PUSKESMAS