Yudha Kurniawan, MA FISIP UPDM (B) 2012.  Definisi OI dalam bentuk Institusi dapat dilihat pada Duverger (1972) sebagai “bentuk kolektif atau struktur.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Penulisan Surat Resmi Muhammad Rachman Mulyandi, SE, MBA
Advertisements

mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
UNTUK MENJADI BADAN HUKUM
JOHANNES PARLINDUNGAN, ST., MT. PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG.
SEMINAR BISNIS 2 FERI SETYOWIBOWO, SE, MM.
Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)
BIROKRASI.
Komunikasi dalam Bisnis
KOMUNIKASI DATA KULIAH ii PENDAHULUAN. KOMUNIKASI DATA Lecture Material.
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
Bab 5 DEMOKRASI Apa itu demokrasi dan demokratisasi
HAMBATAN & PERMASALAHAN KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA
HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
( ) Presentasi komunikasi bisnis.  ORGANISASI  Suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, yang terdiri dari dua orang atau lebih,
Akuntansi Badan Hukum Pendidikan
Assalamu'alaikum Wr.Wb. ROZI.
PENGORGANISASIAN TIM MANAJEMEN.
Bina Nusantara Pertemuan 13 Bina Nusantara Keadilan atas Pjk Daerah Undang – Undang (DPR/D) Peraturan Daerah Kepastian Hukum Kepentingan Umum Banding.
PROSES PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN Sumber:
LANDASAN HUKUM KEARSIPAN l UU RI No. 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (TIDAK BERLAKU) l UU RI No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Pengelolaan Sistem Informasi
Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter
Lembaga Kepresidenan di Indonesia
Teori organisasi Pertemuan ke 13.
SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL
TEORI DESENTRALISASI I
menjalin hUBUNGAN INTERNASIONAL
SUKSESI.
Bab 2 Komunikasi dalam Bisnis
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
SUBSTANSI BASARNAS BADAN SAR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP.
Presiden dan DPR.
BAHASA HUKUM KETATANEGARAAN
Hubungan Serikat Karyawan-Manajemen
Kelompok Sosial Sosiologi Komunikasi.
HUBUNGAN INTERNASIONAL
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Fungsi, Wewenang, dan Hak
PERTEMUAN 13 HARLINDA SYOFYAN, S.Si., M.Pd
MENGENAL KONSEP DASAR DAN SEJARAH HAM
NEGARA DAN KONSTITUSI.
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Bab 4 Standar Audit dan Akuntansi Global
SISTEM POLITIK INDONESIA ISIP 4213/3SKS TTM 4
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
Pendekatan Struktural
Islamic State : Perjanjian Madinah dan Dasar Teori Negara di Asia Barat Oleh : Sastra Dinata.
Kekuasaan Presiden (di Indonesia)
Hubungan Serikat Karyawan-Manajemen
SOSIALISASI JUKNIS BOS EDISI PERUBAHAN
Pengujian Peraturan Perundang-undangan
BAHASA INDONESIA II Reza Praditya Yudha, M.ikom
Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP.
Pertemuan 5 Ratih Pertiwi, M. Ds
KOPERASI SARI DEWI PUTRI
Aggasavaka surya s ( ) ISO
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
Apakah Organisasi itu ? Organisasi “didefinisikan” sesuai dengan konteks dan perspektif orang yang “mendefinisikannya”. (Henry, 1988 : 71). Victor A Thompson.
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
Arah sistem politik indonesia
Colloseum, Rome, Italy.
OLEH : NUR ENDAH JANUARTI, MA
Organisasi Internasional Fungsi Organisasi Internasional
SURAT PRIBADI & SURAT DINAS
BAHASA INDONESIA II Reza Praditya Yudha, M.ikom
PERIODESASI PERKEMBANGAN SANRI
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Penilaian dan Evaluasi PPK Hotel.
PERSPEKTIF DAN RUANG LINGKUP ISBD
Transcript presentasi:

Yudha Kurniawan, MA FISIP UPDM (B) 2012

 Definisi OI dalam bentuk Institusi dapat dilihat pada Duverger (1972) sebagai “bentuk kolektif atau struktur dasar organisasi sosial yang dibentuk oleh hukum atau tradisi manusia”  Definisi OI Selznick (1957) yang juga mendefinisikan melalui sudut pandang Institusi sebagai “bentuk Institusi yang merujuk pada sistem formal dari tujuan- tujuan dan aturan-aturan dan instrumen administratif”

 Durver (1972) memberikan penekanan bahwa OI sebagai institusi yang memiliki “teknik dan material organisasi formal spt: konstitusi, perlengkapan fisik, emblem/Logo, peralatan mesin, kop surat, staff, hirarki administratif, dsb”

 Keanggotaan: keanggotaan OI harus beranggotakan dua atau lebih negara-negara yang berdaulat. (tidak terbatas pada negara, tetapi juga meliputi perwakilan dari kementerian)  Tujuan: OI didirikan untuk mencapai tujuan bersama, tidak hanya tujuan dari satu negara.

 Struktur: OI harus memiliki struktur formal atas dasar dokumen perjanjian. Sehingga OI dapat disebut sebagai “struktur formal yang berkelanjutan dibentuk oleh perjanjian antar negara-negara anggota (pemerintah atau non pemerintah) dari dua negara yang berdaulat atau lebih yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan bersama dari anggota-anggotanya” (Archer, 2001)

 OI IGO (Inter-governmental Organization)  INGO (International Non-governmental Organization)  TNO (Trans National Organization)

TERIMA KASIH