SOSIALISASI HASIL KAJIAN JALAN AKSES MASYARAKAT TULABOLO KE PINOGU BERDASARKAN KAJIAN LAPANGAN DAN SERANGKAIAN LOKAKARYA SUNUP ROSES.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

FOKUS DISKUSI REDESAIN JALAN KELOMPOK A
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Oleh: Emil Huriani, S.Kp, MN (Dikutip dari Yayasan IDEP)
ASPEK PENGEMBANGAN POTENSI DI KAWASAN RAWAN BENCANA MERAPI
PERAN DINAS KEHUTANAN DAN PSDA DALAM RANGKA PENGELOLAAN TN-MODEL
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Kebijakan dan Peraturan Perikanan
Oleh Baharuddin Nurkin
HASIL DISKUSI KELOMPOK C KEAMANAN DAN PENGELOLAAN TAMAN.
Lokakarya “Model Kelola Hutan Berbasis Ekologi Orang Rimba”
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PRB-BK
TAMAN NASIONAL SEMBILANG SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA DAN EKONOMI
ASSALAMU’ALAIKUM KELOMPOK 6: 1. Lian Yustiatin
MATRIKS IDENTIFIKASI MASALAH DAN SOLUSI
PAPUA, KEPULAUAN INDONESIA YANG TAK TERPANDANG
Konsep Pengembangan Wilayah
Ir. Rachmat Tatang Bachrudin, M.Si.
TATA KELOLA DATA & INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REDISTRIBUSI TANAH ... ?.
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.
Daya Tarik dan Daya Dorong Kota-Desa
DALAM MANAJEMENT BENCANA PENGANTAR MANAJEMEN PB
Sistem Transportasi Pertemuan 5 Transportasi Darat 04 –
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Superfund Follies di Indonesia
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Bahan tayang 3-4 Mei.
Hutan kemasyarakatan A.Pendahuluan tentang hutan kemasyarakatan
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERENCANAAN PARTISIPATIF
Scooping of LAW & Policy Aspect
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
HUBUNGAN ANTARA KERENTANAN, RISIKO DAN BAHAYA
TATA RUANG WILAYAH KOTA PALU DITINJAU DARI SITUASI LINGKUNGAN
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
Kuliah 3 Transportasi Darat.
Pengelolaan drainase.
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
Kajian Teori Perumahan dan Pemukiman. Pengertian Rumah Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PEMAPARAN UPBS 2017/2018 Tim UPBS
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
DASAR HUKUM REKLAMASI RAWA
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
DINAS PEKERJAAN UMUM PERENCANAAN TEKNIS (DED) PEMBANGUNAN PSD PERMUKIMAN PERDESAAN MINAPOLITAN KEC. MANTANG.
Transcript presentasi:

SOSIALISASI HASIL KAJIAN JALAN AKSES MASYARAKAT TULABOLO KE PINOGU BERDASARKAN KAJIAN LAPANGAN DAN SERANGKAIAN LOKAKARYA SUNUP ROSES

RANGKUMAN TEMUAN HASIL KAJIAN KEBERADAAN JALAN SANGAT MENDESAK UNTUK DIREALISASIKAN JALAN YANG ADA SEKARANG KONDISINYA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DILALUI KENDARAAN BERMOTOR: TANJAKAN DAN PENURUNAN TERLALU PANJANG DAN TAJAM, BELOKAN TERLALU TAJAM, TERPUTUS-PUTUS, MELALUI LERENG YANG RAWAN LONGSOR, DRAINASE TIDAK ADA, JEMBATAN BELUM TERPASANG

KESEPAKATAN BAGI PENGAMANAN TAMAN NASIONAL LEBAR JALAN DIBATASI HANYA UNTUK KENDARAAN UKURAN KECIL DAN SEPEDA MOTOR PEMASANGAN PORTAL -PORTAL PENEMPATAN POS PENGAMANAN PADA BEBERAPA LOKASI

Hak dan kewajiban masyarakat Pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan, menfaatkan, memelihara dengan penuh tanggung jawab jalan akses dan keamanan taman nasional Alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan dengan pemanfaatan jalan akses tanpa mengganggu atau mengurangi fungsi ekologis taman nasional

TEMUAN DI LAPANGAN PENGAMBILAN ROTAN MASIH BERLANGSUNG TERUS PERBURUAN ? MALEO ? BAGAIMANA PEMANFAATAN LAIN SEPERTI NIRA, GULA MERAH ?

Urgen untuk segera dilaksanakan Batas-batas hutan dari TN yang jelas di lapangan agar masyarakat mengetahui batas`dengan desa, lahan masyarakat, pemukiman, dan batas-batas zona TN Apakah ada program atau intervensi yang perlu dilaksanakan oleh instansi terkait untuk menunjang pemanfaatan dan pemeliharaan dan pengamanan jalan ?

SEKTOR ATAU INSTANSI TERKAIT PERLU DUKUNGAN SEBAGAI PROGRAM TERPADU SALING MENUNJANG TIDAK TUMPANG TINDIH DAN MENGHINDARI BENTURAN PERLU DIKOORDINASIKAN : BAPPEDA, BALITBANGPEDALDA ? FOKUS PADA PROGRAM YANG MENDESAK DAN URGEN UNTUK DILAKSANAKAN

INSTANSI TERKAIT PRASARANA WILAYAH TAMAN NASIONAL DINAS`KEHUTANAN PERTANIAN PERHUBUNGAN SOSIAL PARAWISATA BPN HUKUM DAN KEAMANAN

PROGRAM PENGAMANAN JALAN DAN TN UPAYA MENINGKATKAN ALTERNATIF DAN KESEMPATAN MATA PENCAHARIAN SEIRING DENGAN ADANYA AKSES JALAN REHABILITASI DAN PENGAYAAN KOMODITAS`UNGGULAN DIMASA DEPAN : ROTAN ? PARIWISATA