SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
FASILITAS IMPOR KEGIATAN PANAS BUMI
Advertisements

PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
REGISTRASI KEPABEANAN
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
GUDANG BERIKAT PMK NOMOR 143/PMK
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
FASILITAS BEA MASUK DALAM RANGKA INVESTASI/ PENANAMAN MODAL
TENTANG PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN PADA SATUAN KERJA
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Sosialisasi & Penjelasan Peraturan / Kebijakan Baru Kepabeanan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERTANGGUNGJAWABAN PREMI 1. DASAR HUKUM 2 1.PMK Nomor 243/PMK.04/ Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-31/PJ/ Surat Sekretaris DJBC Nomor S-525/BC.1/2011.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
PRESS CONFERENCE Januari 2013
Fungsi DJBC Revenue Collector Community Protector Trade Facilitator
Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
4/7/2017 1:10 PM “One Size Does Not Fit All ”
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
Aplikasi BC 2.5 Disket/Flashdrive
Aplikasi BC 2.5 Disket/Flashdrive
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
(PERUBAHAN PMK NOMOR 253/PMK.04/2013 TENTANG KITE PENGEMBALIAN)
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Peraturan Menkeu No 118/PMK.03/2016
INSPEKTORAT WILAYAH VI
REGISTRASI KEPABEANAN
Kementerian Keuangan RI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Solo-Salatiga, Maret 2016 Direktorat Impor
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Kementerian Keuangan RI
Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
Memahami SPT, pernyetoran, dan pelaporan pajak
ajustment/opinion/deal
PEMUNGUT PPN Niken Nindya H, SE., MSA., CA..
FASILITAS PENGELUARAN BARANG
ajustment/opinion/deal
PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 13 Maret 2014
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Kamis, 16 Agustus 2018
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME PMK Nomor 31/PMK.010/2017
Sistem Komputer Pelayanan Ekspor
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
PMK 94/PMK.04/2018 Jakarta, 14 September 2018
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabenan dan Cukai Pertemuan 5 : Pengenalan dan Environment CEISA.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara © 2019
Transcript presentasi:

SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN KANTOR PUSAT DJBC

SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN sistem aplikasi berbasis komputer yang memproses transaksi secara terintegrasi dengan perangkat komunikasi data yang dilakukan oleh pihak-pihak pengguna aplikasi yang terkait dalam pengelolaan fasilitas kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ujicoba dilaksanakan Mulai Tanggal 15 Juli 2013 s.d 31 Oktober 2013

Latar Belakang Belum adanya alat atau sistem aplikasi di DJBC untuk melakukan evaluasi efektifitas atas pemberian fasilitas pembebasan bea masuk yang telah diberikan; Belum terintegrasinya sistem pengawasan dan pelayanan di seluruh kantor pelayanan DJBC dengan Direktorat Fasilitas Kepabeanan sehingga mengakibatkan tidak terkontrolnya barang impor eks fasilitas pembebasan bea masuk; Belum adanya suatu alur kegiatan yang terintegrasi antara DJBC dengan instansi terkait dan perusahaan pengguna jasa.

Manfaat Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Bagi DJBC 08/04/2017 Manfaat Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Bagi DJBC Pelayanan pemberian fasilitas kepabeanan yang baik/benar, terukur, dan tepat waktu sesuai janji layanan; 1 2 Memiliki database fasilitas kepabeanan yg telah diberikan; 3 Memudahkan proses rekonsiliasi antara SKEP Fasilitas dengan realisasi impor. 4 Adanya source data yg berguna utk melakukan pengelolaan data, monitoring, dan evaluasi thdp pemberian fasilitas Kepabeanan; 5 Tersedianya data yg berguna bagi pimpinan dlm menentukan arah kebijakan kedepannya.

Manfaat Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Bagi Perusahaan Monitoring status perijinan Respon lbh cepat waktu pelayanan lebih efisien Menuju kearah paperless

Uji coba Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan dilaksanakan untuk pengajuan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau PDRI di Direktorat Fasilitas Kepabeanan

Peserta Uji coba Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Dirjen BC Ditunjuk Rekomendasi Kontraktor Kontrak Bagi Hasil (KKPS)/ Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Kepala SKK MIGAS Dirjen BC Ditunjuk Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB)

Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Dalam rangka uji coba Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan, setiap pengajuan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk harus menggunakan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan. 20/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contracts) Minyak Dan Gas Bumi 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Serta Panas Bumi 78/PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi Berdasarkan Kontrak Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003

Tata Laksana Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Formulir Data Isian & scan lampiran Dokumen Sistem Otomasi FASILITAS Kepabeanan Portal Pengguna Jasa Pemeriksa Dit. Fasilitas Kepabeanan PENGGUNA JASA Formulir Data Isian Validasi Analisa SKEP B P I Perbaikan data Permintaan Kirim berkas hardcopy BPI & Hardcopy berkas Hardcopy berkas Tanda Terima Pejabat Penerima Dokumen Scan permohonan & lampiran Dokumen

Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Pengiriman Salinan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan KPU BC / KPPBC Dit. Audit DJBC Itjen Kemenkeu Ditjen MIGAS SKEP Ditjen Panas Bumi PENGGUNA JASA Ditjen Anggaran

Hal-Hal penting terkait dengan Sistem Otomasi fasilitas Kepabeanan NOMOR AGENDA Nomor Agenda diterbitkan oleh Pejabat Penerima Dokumen setelah menerima hardcopy berkas dokumen permohonan AWAL PENGHITUNGAN JANJI LAYANAN Penerbitan Nomor Agenda merupakan awal penghitungan janji layanan waktu penerbitan keputusan mengenai pemberian pembebasan bea masuk JANJI LAYANAN PMK Nomor 20/PMK.010/2005 5 Hari kerja PMK Nomor 177/PMK.011/2007 14 hari kalender PMK Nomor 78/PMK.010/2005 14 hari kalender TANDA TERIMA sebagai bukti bahwa telah diterimanya hardcopy berkas dokumen permohonan

Penghitungan Janji layanan Bila Ada Perbaikan data Dalam hal hasil penelitian tidak sesuai, lengkap dan/atau masih memerlukan konfirmasi kepada Perusahaan peserta uji coba, Janji layanan mulai dihitung kembali dari awal sejak diterimanya pembetulan, kelengkapan hasil pemindaian (scan) berkas dokumen, dan/atau jawaban konfirmasi dari Perusahaan peserta uji coba.

Hal-Hal penting terkait dengan Sistem Otomasi fasilitas Kepabeanan SALINAN SURAT KEPUTUSAN Perusahaan peserta uji coba menerima salinan keputusan mengenai pemberian pembebasan bea masuk yang disampaikan secara otomasi dan manual (hardcopy). AWAL PENGHITUNGAN JANJI LAYANAN Dalam hal Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan mengalami masalah gangguan dalam operasionalnya atau terjadi keadaan darurat shg tidak memungkinkan dilakukan otomasi, maka pengajuan permohonan dilakukan secara manual. WAKTU UJICOBA SENIN, 15 JULI 2013

Terima Kasih Info lebih lanjut : Direktorat Fasilitas Kepabeanan Subdit Pertambangan Gedung Utama lt.3 Telp : 4890308 ext 308, 317 Email : fasilitaspertambangan@gmail.com 14