TUGAS ARSP DIAN FEBRINA ANGGRAINI 101111069 IKMA 2011.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

SOSIALISASI PENYUSUNAN LKPJAMJ BUPATI MAGETAN
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
RANCANG BANGUN SISTEM PENGANGGARAN DAN MONITORING ANGGARAN ][ BHAGA YANUARDO M Studi Kasus Pada UNMUH Ponorogo.
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Pelayanan Standard Minimun
PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PETA STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PROMOSI KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PTM
DAMPAK DESENTRALISASI SISTEM KESEHATAN DI INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
Universitas Indo Global Mandiri
Ngesti D Prasetyo Pusat Pengembangan Otonomi Daerah
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Analisis Situasi.
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Penumbuhan Budi Pekerti dalam Mencapai Penampilan, Pelayanan dan Prestasi (3P) di SMA 1.
Sapartinah Markus PENGERTIAN DAN CAKUPAN TKSM
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
Semester VII/Kelas A, B, C
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
MEMBUAT RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SEKOLAH (RIPS)
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Bagaimana alur pendampingan KSM yang saudara pahami?
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
Tata Kelola Pemerintahan Desa
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
Penilaian Kinerja Peksos Supervisor
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH E-Database SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Permendagri 98 Tahun 2018 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH.
PENINGKATAN MUTU AKREDITASI MADRASAH BERBASIS eRKM/eRKAM
Transcript presentasi:

TUGAS ARSP DIAN FEBRINA ANGGRAINI IKMA 2011

DBK ( DAERAH BERMASALAH KESEHATAN) adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) di antara 0 (terburuk) sampai 1 (terbaik).

DBK ( Daerah Bermasalah Kesehatan ) dibagi menjadi: DBK-B (Daerah Bermasalah Kesehatan berat) dan DBK-K ( Daerah Bermasalah Kesehatan Khusus).

Daerah Bermasalah Kesehatan Berat (DBK-B) adalah kabupaten atau kota yang mempunyai nilai IPKM lebih rendah dari rerata IPKM yaitu – 1 (minus satu). Daerah bermasalah Kesehatan Khusus adalah kabupaten atau kota yang mempunyai masalah khusus seperti terkait dengan: a.Geografi, yaitu daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. b. Sosial budaya, yaitu tradisi atau adat kebiasaan yang mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan. C. Penyakit tertentu yang spesifik di daerah tersebut.

penanggulangan daerah bermasalah kesehatan (pdbk) adalah upaya kesehatan terfokus, terintegrasi, berbasis bukti,dan dilakukan secara bertahap di daerah yang menjadi prioritas bersama kementerian dalam jangka waktu tertentu sampai mampu mandiri dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang (urusan wajib) kesehatan seluas-luasnya.

- PENDAMPINGAN - PERENCANAAN - PENGANGGARAN - PENGGERAKAN PELAKSANAAN - MONITORING DAN EVALUASI - PENGORGANISASIAN

Indikator keberhasilan P-DBK mencakup dua hal besar, yaitu terwujudnya tujuan khusus dan suksesnya pendampingan yang harus dilihat dari aspek input- proses-output. Sebagaimana tujuan khusus, maka indikator P-DBK adalah : a. Terbentuknya tim pendamping di setiap level administrasi pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/ kota). b. Terlaksananya langkah-langkah P-DBK.

c. Meningkatnya kinerja sistem kesehatan DBK yang ditandai dengan percepatan peningkatan IPKM. d. Diperolehnya model pendampingan terhadap suatu Daerah dan model pemecahan masalah yang spesifik daerah untuk peningkatan IPKM, yang dapat direplikasikan kepada Daerah lain.