Buku Pedoman Akademik Fakultas Hukum UII

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETENTUAN TENTANG DOSEN
Advertisements

Kekuasaan Kehakiman Pokok Bahasan 5.
Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus
MATERI 6 HUKUM KEPAILITAN.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
KD 1. Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional
MK DAN KEWENANGAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
SILABI MATA KULIAH NAMA MATA KULIAH : HUKUM LINGKUNGAN JUMLAH SKS : 3
Pengertian Peradilan, Pengadilan
ADR V. Dasar Hukum UU No. 4 Th 2004 Ttg Kekuasaan Kehakiman Penjelasan Pasal 3 ayat (1): “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara.
MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 KEDUDUKAN, FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat
HUMAS PEMERINTAHAN DI ERA
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 1AHS/SOSEK/2011.
TANGGUNG JAWAB PROFESI HAKIM
Prosedur Beracara Arbitrase
Pendidikan Kewarganegaraan
SARANA PRASANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
Universitas Gadjah Mada
ETIKA & TANGGUNGJAWAB Etika Bisnis :
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Penyelesaian sengketa Penanaman Modal dan Sanksi
ASSALAMUALAIKUM WR WB. Kelompok 10  Lelih Herlina  Yuyun Yuniati  Deri Rahadian N  Zico Octorachman  Aris Fadly
PENGADILAN NIAGA 4/9/2017.
STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN DALAM PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA HUKUM DI BIDANG PERTAMBANGAN Oleh : DR. Hj. Marni Emmy Mustafa, SH. MH. Ketua.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004
PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
TUGAS, FUNGSI dan KEWENANGAN
PERADILAN INDONESIA Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Debitor dan Kreditor dalam Kepailitan
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
KEKUASAAN KEHAKIMAN pada UU NO
Oleh : OHAN BURHANUDIN PURWAWANGCA, S.H., M.H
PROGRAM REGULER SEMESTER GENAP 2016
by Rahmad Salahuddin, M.Pd.I
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BPSK
Arbiter Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Oleh: Felix Oentoeng Soebagjo Partner, Soebagjo, Jatim, Djarot Guru Besar Fakultas Hukum Universitas.
Universitas Esa Unggul Fakultas Ekonomi
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
HUBUNGAN INDUSTRIAL GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
Arbiter Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Oleh: Felix Oentoeng Soebagjo Partner, Soebagjo, Jatim, Djarot Guru Besar Fakultas Hukum Universitas.
Mediasi Miko Kamal 'Alternative Dispute Resolution'
PENGERTIAN HUKUM BISNIS
Kiat – Kiat Dalam Menghadapi Permasalahan Hukum Perdata, Pidanan, TUN, Arbitrase dan KIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mataram, September.
Hukum acara pidana Pengantar ilmu hukum.
Peradilan Administrasi Pajak
PENYELESAIAN SENGKETA
Advokasi Litigasi.
PENDAHULUAN HUKUM KOMERSIAL RIESTA YOGAHASTAMA ,S.H., M.Kn.
DAN PERADILAN NASIONAL
LATAR BELAKANG & DASAR HUKUM
Departemen akuntansi Fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI & PENGANTAR HUKUM BISNIS
Struktur Kurikulum Jur. Ilmu Adm. Negara
Ringkasan pkn bab 2 “Hukum”
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
STRUKTUR HUKUM PRANATA DI INDONESIA
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII AP 1 Semester ganjil BAB 2 Bagian “c” Penyelenggaraan Kekuasaaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar.
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Sistem Hukum Indonesia ( bahan 05 )
Sumber-sumber hukum dan Sistem hukum
LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Transcript presentasi:

Buku Pedoman Akademik Fakultas Hukum UII Tahun 2010-2011 III. MATA KULIAH PILIHAN A MATA KULIAH PILIHAN BEBAS (Pilih 6 MK = 12 SKS) Mata Kuliah Ke-Ilmuan dan Ketrampilan (MKK) Mata Kuliah Pilihan Departemen Perdata 1 41008201 HUKUM ASURANSI 2 41008202 HUKUM DAGANG DI ASIA TENGGARA 12 SKS Mata Kuliah Pilihan Departemen Hukum Internasional 1 41008701 HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER 2 41008702 HUKUM HAM INTERNASIONAL 3 41008703 HUKUM HUMANITER 4 41008704 HUKUM LAUT INTERNASIONAL 2 SKS 2 SKS 3 4 5 6 7 8 9 10 41008203 41008204 41008205 41008206 41008207 41008208 41008209 41008210 HUKUM INVESTASI HUKUM JAMINAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL HUKUM KEPAILITAN HUKUM KONTRAK HUKUM PASAR MODAL HUKUM PEMBIAYAAN HUKUM PENGANGKUTAN 2 SKS 5 6 7 8 9 10 11 12 41008705 41008706 41008707 41008708 41008709 41008710 41008711 41008712 HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL HUKUM PERUSAHAAN TRANSNASIONAL HUKUM PIDANA INTERNASIONAL HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL 2 SKS 11 12 13 14 15 41008211 41008212 41008213 41008214 41008215 HUKUM PERBANKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN HUKUM PERSAINGAN USAHA HUKUM SURAT BERHARGA HUKUM TELEMATIKA 2 SKS B MATA KULIAH PILIHAN KEMAHIRAN (Pilih 1 MK = 2 SKS) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 1 41008801 PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL 2 41008802 PRAKTIK PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 3 41008803 PRAKTIK PERADILAN PAJAK 2 SKS 2 SKS Mata Kuliah Pilihan Departemen Hukum Tata Negara 4 41008804 PENDAFTARAN DAN PENGURUSAN HAK-HAK TANAH 2 SKS 1 2 3 41008301 41008302 41008303 HUKUM KEPARTAIAN DAN PEMILU HUKUM KONSTITUSI HUKUM LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA 2 SKS 5 41008805 PRAKTIK NEGOSIASI & MEDIASI 6 41008806 PRAKTIK PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN 7 41008807 EKSAMINASI PUBLIK 2 SKS 4 41008304 HUKUM OTONOMI DAERAH 5 41008305 HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH 6 41008306 HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN 7 41008307 HUKUM TATA NEGARA DI ASIA TENGGARA 8 41008308 KEKUASAAN KEHAKIMAN 9 41008309 NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI Mata Kuliah Pilihan Departemen Hukum Administrasi Negara 1 41008401 HAN DI ASIA TENGGARA 2 41008402 HUKUM AMDAL 3 41008403 HUKUM BENDA-BENDA PUBLIK 4 41008404 HUKUM KEHUTANAN 5 41008405 HUKUM KEPEGAWAIAN 6 41008406 HUKUM KESEHATAN 7 HUKUM KEUANGAN NEGARA 41008407 2 SKS C. MATA KULIAH PILIHAN HUKUM ISLAM (Pilih 1 MK = 2 SKS) Mata Kuliah Ke-Ilmuan dan Ketrampilan (MKK) 1 41008901 HUKUM ASURANSI ISLAM 2 41008902 HUKUM ISLAM DI ASIA TENGGARA 3 41008903 HUKUM PASAR MODAL ISLAM 4 41008904 HUKUM PEMBIAYAAN ISLAM 8 41008905 HUKUM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM 5 41008906 HUKUM PERBANKAN ISLAM 6 41008907 HUKUM ZAKAT DAN WAKAF 7 41008908 KONSTITUSI ISLAM 9 41008909 SISTEM PEMIDANAAN ISLAM 10 41008910 SISTEM PERADILAN ISLAM 2 SKS 2 SKS 8 9 10 41008408 41008409 41008410 HUKUM KEWARGANEGARAAN DAN KEIMIGRASIAN HUKUM PENATAAN RUANG HUKUM PERIJINAN 2 SKS Jumlah SKS KURIKULUM INSTITUSIONAL (Pilihan Bebas) 16 SKS 11 41008411 HUKUM PERTAMBANGAN 2 SKS IV MATA KULIAH UNIVERSITAS Non-SKS 12 41008412 HUKUM PERTANAHAN Mata Kuliah Pilihan Departemen Hukum Acara 2 SKS (Mata Kuliah Yang Dikelola & Diselenggarakan Universitas) 1 41008501 HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI 2 SKS Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 2 3 4 5 41008502 41008503 41008504 41008505 HUKUM ACARA PERADILAN NIAGA DI ASIA TENGGARA HUKUM ARBITRASE HUKUM PEMBUKTIAN HUKUM PERADILAN ANAK 2 SKS 1 2 3 10000217 10000317 10000417 Orientasi Nilai Dasar Islam (ONDI) Baca Tulis Al-Qur'an/Praktek Ibadah (BTAQ/PI) Latihan Kepemimpinan Islam Dasar (LKID)) 0 SKS 6 7 8 41008505 41008506 41008508 PERADILAN MILITER PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI ASIA TENGGARA 2 SKS Jumlah SKS Universitas Non-SKS 0 SKS Mata Kuliah Pilihan Departemen Hukum Pidana TOTAL SKS WAJIB TEMPUH 1 2 41008601 41008602 HUKUM PIDANA DI ASIA TENGGARA HUKUM PIDANA EKONOMI 2 SKS 1. Jumlah SKS Kurikulum Inti 79 SKS 3 4 5 6 7 8 41008603 41008604 41008605 41008606 41008607 41008608 HUKUM PIDANA IPTEK HUKUM PIDANA KESEHATAN HUKUM PIDANA MILITER HUKUM PIDANA POLITIK KEJAHATAN TRANSNASIONAL KRIMINOLOGI 2 SKS 2. 3. Jumlah SKS Kurikulum Institusional (Total) Jumlah SKS Kurikulum Institusional (Wajib) Jumlah SKS Kurikulum Institusional (Pilihan Bebas) Jumlah SKS Mata Kuliah Universitas Non SKS 68 SKS 0 SKS 52 SKS 16 SKS 9 10 41008609 41008610 PENOLOGI VIKTIMOLOGI 2 SKS Jumlah sks total 147 SKS 6868 Bab 3. Kurikulum